Terima Dana Bansos Dari Pemkot Kupang , Namum “Tidak Memenuhi Kriteria”

Ilustarsi Dana BansoS

Ilustarsi Dana BansoS

Zonalinenews-Kupang, Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kota kupang Auditorat utama keuangan Negara VI, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 26.c/LHP/XIX.KUP/06/2015 Tanggal 11 Juni 2015, yang ditanda tanagani oleh Ilsendi Hatuaon, S.E., M.Si., Ak. CA. Akuntan Reg. Neg. No. D-14.608. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa terdapat penerima bantuan sosial Pemerintah Kota Kupang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dan penerima bantuan belum menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan.

Berikut REKAPITULASI PEMBERIAN BANSOS TIDAK MEMENUHI KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014 diantaranya :

  1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undana. tanggal proposal : 1 Maret 2014 / 17 Maret 2014 tunai/2-12-2014. Penerima Johans Alex Ninu, SH,M.Si, Jumlah 3.000.000,- untuk keperluan bantuan dalam rangka kegiatan Rock The Vote Indonesia Program Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemuda Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang Pendidikan perguruan tinggi bukan untuk Memenuhi kehidupan dasar
  2. GP Ansor NTT, Tanggal Proposal 22 Nopember 2014 / SK : 255/KEP/HK/2014, Tanggal Transfer

11/12/2014, penerima Angki La Ane. Jumlah Bantuan 5.000.000 untuk keperluan Bantuan dalam rangka kegiatan pendidikan, latihan dasar dan diklatsus Balantas Banser PW GP Ansor NTT Tahun 2014.

  1. Ema D. Wie Lawa Tanggal Proposal 08 Agustus 2014 / SK : 255 /KEP/HK/2014 / Dispo, 18 Agustus 2014, Transfer, 01 Desember 2014, Penerima Ema D. Wie Lawa Jumalah Bantuan 15.000.000, Untuk Keperluan Bantuan biaya pendidikan S3 untuk Sdr. Emma D. Wie Lawa
  2. Edwin J. L. Lazarus Tanggal Proposal 08 Agustus 2014 / SK : 255 /KEP/HK/2014 / Dispo, 18 Agustus 2014, Transfer, 01 Desember 2014 . Penerima Edwin J. L. Lazarus 15.000.000, untuk Bantuan biaya pendidikan S3 untuk Sdr. Edwin J. L. Lazarus
  3. Jacobis Haning, SH, tanggal proposal : 27 Januari 2014 /, tunai/2-12-2014, Penerima Jacobis Haning, SH, Jumlah 5.000.000 untuk keperluan Bantuan biaya pendidikan anak dari Jacobis
  4. Anannias R.P.Jacob tanggal proposal : 7 Mei 2014 / 12 Mei 2014 tunai/2-12-2014, Penerima Simson Jacob, Jumlah 5.000.000, untuk keperluan Bantuan biaya pendidikan untuk Sdr. Ananias R.
  5. Kelompok Tamiya, Tanggal Proposal 03 Desember 2013 / SK : 21 /KEP/HK/2014 , Penerima Anthony Ferdiando Ga, Jumlah 5.000.000 , untuk keperluan Bantuan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan lomba drag tamiya.
  6. Paduan Suara Kasih Kota Kupang, tanggal Proposal : 10 Agustus 2013 / SK. : 21/KEP/HK/2014, Tunai tanggal 05 Mei 2014, Penerima Jublina Welkis Mbau, Jumlah 30.000.000 untuk keperluan Belanja bantuan kepada Paduan Suara Kasih Kota Kupang
  7. DPD PAPPRI NTT, Tanggal Proposal 6 Nopember 2014 / Tanggal Disposisi 17 Nopember 2014/ SK. : 255/KEP/HK/2014, Transfer tanggal 19 Nopember 2014, Penerima Jusuf B. Manu, SH,MH, Jumlah 20.000.000, untuk keperluan Bantuan dalam rangka kegiatan Rakernas Dewan Pimpinan Daerah, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (DPD PAPPRI) Propinsi NTT di…..

90.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undana , tanggal proposal : 1 Maret 2014 / 17 Maret 2014, tunai/2-12-2014, Penrimam Johans Alex Ninu, SH,M.Si. jumlah bantuan 3.000.000,- untuk keperluan Bantuan dalam rangka kegiatan Rock The Vote Indonesia Program Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemuda Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

  1. GP Ansor NTT, Tanggal Proposal 22 Nopember 2014 / SK : 255/KEP/HK/2014, Tanggal Transfer 11/12/2014 Penerima Angki La Ane , Jumlah 5.000.000 untuk keperluan Bantuan dalam rangka kegiatan pendidikan, latihan dasar dan diklatsus Balantas Banser PW GP Ansor NTT Tahun 2014.
  1. Alumni 85 SMP Negeri 2 Kupang, Tanggal Disposisis 9 September 2014 /Tanggal Proposal 2 September 2014 SK. : 255/KEP/HK/2014, Tunai Tanggal 30 Desember 2014 Penerima Petrus j.Giri, Jumlah 5.000.000, untuk keprluan Bantuan dana dalam rangka kegiatan reuni Alumni SMP Negeri 2 Kupang Angkatan Tahun
  2. Warga Rt. 023 Rw. 10 Kel. Oepura, Tanggal Proposal 16 Maret 2014 / SK : 255 /KEP/HK/2014 / Dispo 19 Maret 2014, Tunai, 30 Desember 2014, Penrima Gasper Feo, Jumlah 5.000.000, Untuk keperluan Bantuan kepada warga RT.23/RW10 Kelurahan Oepura dalam rangka perbaikan jalan.
  3. PANPEL CV. MURIDIE, Tanggal Disposisis 17 Nopember 2014 /Tanggal Proposal 23 Oktober 2014 SK. : 255/KEP/HK/2014, Tunai Tanggal 30 Desember 2014, Penerima Eddy Bengu, SE, jumlah 4.000.000, Untuk keperluan Bantuan dana dalam rangka kegiatan lomba petikan sasando kategori sasando gong dan sasando biola an. Panpel CV. Muridie.
  4. Victoria Anugerah Florist, Tgl. Dispo : 5 Pebruari 2014, Tunai / 5 Pebruari 2014, Penerima Tio Sibu, Jumlah 8.400.000, untuk keperluan Bantuan krans bunga atas meninggalnya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh.
  5. Victoria Anugerah Florist, Tgl. Dispo : 10 Pebruari 2014, Tunai / 10 Pebruari 2014, Penerima Tio Sibu, Jumlah 9.300.000, untuk keperluan Bantuan krans bunga atas meninggalnya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh.
  6. Viktoria Anugerah Flowers, Tunai, 29 April 2014 Damaris Kosat 4.800.000 Bantuan krans bunga atas meninggalnya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh

111, Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi NTT, Tanggal Proposal 12 Nopember 2014 / Tanggal Disposisi 20 Nopember 2014, Tunai tanggal 25 Nopember 2014, Penerima Kahar Manu , bantuan 3.000.000 untuk keperluan Bantuan biaya transportasi dalam rangka kegiatan Musyawarah Kerja Nasional Ulama dan Cendekiawan Syarikat Islam di Garut – Jawa.

Sementara itu Plt Kabag Umum Sekda Kota Kupang, Jhon Bire ketika dikonfimasi Sabtu 21 November 2015 pukul 13.55 via Telpon terkait dengan penerimam Dana bantuan Sosial yang tidak memenuhi kriteria dan belum memberikan laporan pertanggung jawaban menjelaskan terkait persoalan ini , yang lebih mengetahui tentang data tersebut adalah ibu yeyen bagian verifikasi .

“ Nanti saya kirim nomor kontaknya, nanti kaka hubungi yang bersangkutan terkait persoalan tersebut,” Jelas Jhoni Bire.

Hingga berita ini ditayangkan Pemerintah Kota Kupang belum memberikan klarifikasi resmi  persoalan ini.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTT , Hermanus Th Boki Minggu 22 November 2015 pukul 11.00 wita Terkait hasil LPK BPK Perwakilan NTT terhadap Dana Bansos Perintah Kota Kupang tahun 2014 , menegaskan Berdasarkan Laporan BPK RI Perwakilan NTT Nomor : 26.c/LHP/XIX.KUP/06/2015 Tanggal 11 Juni 2015, yang ditanda tanagani oleh Ilsendi Hatuaon, S.E., M.Si., Ak. CA. Akuntan Reg. Neg. No. D-14.608 sebenarnya merupakan “Warning Keras dan Tegas” yang ditujukan kepada Walikota Kupang dan jajaran bahwa sejatinya telah terjadi pergeseran / penyalahgunaan pengelolaan Dana Bansos TA.2014.

Menurutnya Sebagai salah satu warga Kota Kupang, secara pribadi saya sangat terpukul bahkan malu ketika mengetahui bahwa ternyata telah terjadi “salah urus” dalam realisasi dana bansos dimana ada penerima bantuan sosial yang sejatinya tidak memenuhi kriteria namun terkesan dipaksakan oleh Pemkot Kupang bahkan penerima sampai saat ini ada yang belum menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut.

“ Ini kegagalan dan kelemahan Walikota Kupang dan jajarannya, serta harus mampu dilakukan evaluasi tuk pembenahan ke depan secara khusus untuk tahun anggaran 2016 mendatang. Bagi saya, kalau rekomendasi BPK ini terkait Bansos TA. 2014 yang disampaikan pada Juni 2015, maka tentunya hemat saya,hasil yang tidak jauh berbeda akan ditemui pada pengelolaan bantuan sosial TA. 2015. Sehingga baiknya dijadikan evaluasi obyektif dan menyelurus tuk pembenahan-pembenahan pada realisasi anggaran tahun 2016 mendatang,” ujarnya .

Ke depan Lanjut Boki , cara-cara kerja birokrasi yang seperti ini harus dirubah bahkan dihentikan total. Proses verifikasi dokumen administrasi dan kelayakan para penerima dana bantuan sosial harus benar-benar rill dan tidak boleh asal jadi.

“ Lebih dari itu, saya perlu tegaskan untuk dihindari kepentingan apapun apalagi kepentingan pragmatis politik dalam realisasi dana bantuan sosial ini. Bantuan sosial ini baik bagi masyarakat kecil tetapi akan sangat naïf jika ditunggangi oleh kepentingan pragmatis politik elit tertentu di Kota Kupang ini semisalnya kepentingan Walikota ataupun oknum anggota DPRD Kota Kupang, apalagi jelang Pilkada Kota Kupang yang akan berlangsung 2017 mendatang. Saya perlu tegaskan hal ini untuk dihindari agar tidak lagi terjadi “salah urus” dalam pengelolaan dan pendistribusian dana bantuan sosial ini bagi masyarakat,” Jelasnya.

Selain itu Boki menambahkan, baginya dengan dasar Laporan BPK RI Perwakilan NTT terkait Bansos TA 2014 ini sesungguhnya bisa menjadi pintu masuk atau dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika dimungkinkan.

Dirinya berharap pihak kepolisian Polres Kupang Kota, bisa menelusuri dan melakukan penyelidikan terkait permasalahan ini, sekaligus memberi efek jera bagi para penerima bantuan sosial ini untuk ke depan lebih baik. (*tim)