Yeyen Ngamal Akui Temuan BPK Bansos Kota Kupang, Penerima Tidak Memenuhi Kriteria

Ilustrasi Dana Bansos Kota KupangZONALINENEWS – KUPANG, Staf Pelaksana Teknis Verifikasi Bansos Bagian Umum Setda Kota Kupang Yeyen Ngamal mengakui dalam temuan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat penerima bantuan sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima di tahun 2014 lalu.

Menurutnya, dengan adanya temuan BPK tersebut di tahun 2016 mendatang  untuk penyaluran dana Bansos Pemkot Kupang akan lebih selektif.

“Sesuai sesuai temuan dan arahan BPK kita salah sehingga di tahun 2016 tidak akan terulang lagi kesalahan seperti di tahun 2014 lalu dan tentunya kita akan lebih selektif dalam menentukan kriteria sesuai dengan Bansos,” ungkap  Staf Pelaksana Teknis Ferifikasi Bansos Bagian Umum Setda Kota Kupang Yeyen Ngamal diruang kerjanya ketika di konfirmasi Zonalinenews terkait dengan adanya temuan BPK terdapat penerima bantuan sosial Pemkot Kupang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dan penerima bantuan belum menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut, Senin 23 November 2015, pukul 12.30 wita.

Menurutnya, untuk pertanggungjawaban dana bantuan tersebut dari pihak penerima hingga saat ini yang sudah masuk dan telah mencapai 81,93 persen dan yang sisanya dirinya akan terus berkordinasi dengan pihak penerima sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan baik.

” Untuk tahun – tahun kedepan kita tidak akan lakukan seperti di tahun 2014. Kita harus ikut saja arahan BPK saja. Dan seluruh data pertangungjawaban sendiri kita sudah masukan ke Inspektorat. Karena setelah dimasukan ke Inspektorat baru Inspektorat yang menindakalanjuti menyerahkan ke BPK,” katanya.

Ia menjelaskan, apa yang di sampaikan ini hanya masalah teknis yang ia kerjakan. Sehingga untuk penjelasan  yang lebih lanjut bisa di dapati dari Kabag Umum Setda Kota Kupang, Jhon Bire atau Sekda Kota Kupang Bernadus Benu.

“Saya hanya staf urusan bantuan sosial. Sehingga saya hanya berhak menjawab secara teknik, tetapi apabila adik wartawan ingin mendapat jawaban yang lebih lanjut adik bisa langsung saja bertemu dengan pak Kabag Umum atau pak Sekda karena mereka adalah atasan saya dan semua laporan pertangungjawaban ini sudah saya masukan ke para pimpinan saya,” jelasnya.

Ia mengatakan, bantuan dana Bansos yang diberikan Pemkot Kupang kepada penerima selalu beda presepsi kriteria dengan BPK ketika ada pemerikasaan. Karena kita memberi bantuan tersebut berdasarkan propasal yang masuk.

” Bantuan Bansos memang selalu salah dengan presepsi BPK karena kita yang terima proposal ini juga semuanya proposal bantuan jadi kita mau bilang apa lagi. Namun dengan arahan dan temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah TA. 2014, nomor 26.b/LHP/XIX.KUP/062015 tanggal 11 Juni 2015 terdapat penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dan penerima bantuan menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan ini di tahun – tahun selanjutnya data yang ada di tahun 2014 kita tidak pakailagi.Untuk di tahun – tahun yang akan datang kita lebih fokus pada program Walikota Kupang untuk 1000 mahasiswa yang dari keluarga tidak mampu saja,” kata Yeyen.

Sementara itu ditempat terpisah Sekda Kota Kupang Bernadus Benu kepada zonalinenews ia megatakan, terkait dengan masalah temuan BPK tersebut seluruhnya sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada masalah karena semua ini juga sesuai dengan Permendagri nomor 39tahun 2012.” Temua BPK ini sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja yang menjadi masalah ini adalah penerima setelah menerima bantuan dan telah menggunakan dana itu, penerima tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangannya ke Pemkot Kupang,” kata Bernadus.

Menurutnya, temuan BPK terhadap 480 penerima bantuan sosial senilai Rp. 4.862.060.000 yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pemkot Kupang sudah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat nomor BU.708/041/2015 tanggal 19 Juni 2015 perihal tindak lanjut LPH BPK RI TA. 2014, hasil dari tindak lanjuti tersebut adalah bahwa sampai dengan tanggal 20 November 2015 penerima yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebanyak 211 orang senilai Rp. 3.983.360.000 atau 81,93 persen. “Terhadap penerima Bansos yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemkot Kupang terus berupaya menindaklanjutinya dan berkordinasi dengan penerima Bansos,” tegasnya.

Sedangkan temuan BPK terhadap penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi kriteria, ungkapnya peneriama bantua sosial,  pemerintah sudah menindaklanjutinya dengan lebih selektif dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2015 maupun dalam RAPBD TA. 2016 Pemkot Kupang sudah mengikuti arahan BPK dalam penganggaran belanja bantuan sosial. (*hayer)