Yos Lede : Kumpul 20 Ribu, Tidak Ada Regulasi Jangan dipaksakan

Ketua DPR Kabupaten Kupang Yos Lede

Ketua DPR Kabupaten Kupang Yos Lede

Zonalinenews-Oelamasi, Kumpul 20 Ribu, Tidak ada regulasi jangan dipaksakan .Hal ini disampaikan ketua DPRD kabupaten Kupang, Yos Lede saat di konfirmasi terkait pembayaran iuran untuk pelaksanaan UKG di Dinas PPO Kabupaten Kupang, sebesar Rp 20.000 per guru, Selasa 10 November 2015 di Gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Dikatakan bahwa jika tidak ada regulasi yang mengatur tentang pungutan tersebut, Dinas PPO jangan memaksakan kehendak untuk melakukan pungutan itu.

” jangan paksakan pungutan 20 Ribu tersebut, jika tidak ada aturan yang mengaturnya,” tegas Lede.

Selanjutnya Lede juga mempertanyakan pungutan yang diberikan kepada guru-guru tersebut. Aturan tersebut mengacuh pada regulasi apa, atau ada orang yang menyuruh membuat aturan untuk memungut uangsebesar      Rp 20.000 bagi setiap guru.

Sekertaris Daerah Kabupaten Kupang, Hendrik Paut yang dikonfirmasi terkait pungutan tersebut mengatan bahwa pungutan tersebut sesuai kesepakatan antara guru~guru peserta UKG dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang. Hasil kesepakatan tersebut yang mengambil keputusan untuk setiap guru peserta UKG menyetor Rp. 20.000. Sebab, tidakdana yang disiapkan PPO kabupaten Kupang dalam Pelaksanaan UKG tersebut.

Sementara itu, kata Paut  melanjutkan karena merupakan kerja sama dengan pemerintah Kota Kupang sehingga ada kewajiban~kewajiban yang harus di penuhi.

” Ini bukan paksaan, tapi  kebijakan ini merupakan keputusan bersama Dinas PPO dan Para guru sehingga diambil keputusan untuk setiap guru menyetor Rp 20.000 untuk ikut kegiatan UKG,” jelas Paut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Yayuk Hardaniari mengatakan bahwa uang yang dikumpulkanoleh peserta UKG digunakan untuk membayar fasilitas dari sekolah di Kota Kupang yang memiliki Laboratorium komputer.

“Karena menggunakan komputer tentunya ada kewajiban yang harus dibayar,” kata Yayuk.

Dikatakan bahwa uang Rp 20.000 yang dikumpulkan tersebut merupakan kesepakatan antara panitia UKG dan Para guru. Hal ini dilakukan karena UKG merupakan hal yang amat penting bagi para guru. Sesuai aturan bahwa semua fasilitas ditanggung oleh penyelenggara dalam hal ini Dinas PPO kabupaten Kupang tapi Dinas PPO tidak memiliki fasilitas dalam penyelenggaraan UKG.

” Dalam DPA pelaksanaan kegiatan UKG tidak anggaran yang digunakan untuk UKG,” kata Yayuk menjelaskan. (*Plt)