414_LKPD_Prov_NTT_280

Dana Bansos Provinsi NTT 2014 Sebesar 35.427.393.464

414_LKPD_Prov_NTT_280

414_LKPD_Prov_NTT_280

Zonalinenews-Kupang, Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggran 2013 sesuai dengan LHP BPK Nomor 1.b/LHPLKPD/ XIX.KUP/06/2014 tanggal 3 Juni 2014, BPK telah melaporkan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial yaitu BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur , 34 bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan tidak dijadikan salah satu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Menurut LHP BPK Perwakilan NTT,realisasi Belanja Bantuan Sosial yang dapat direncanakan tidak didukung dengan adanya proses verifikasi usulan melalui kertas kerja hasil evaluasi usulan berupa

rekomendasi Kepala SKPD terkait kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), Peraturan Gubernur tentang penjabaran Perubahan APBD tidak mencantumkan informasi penerima bantuan sosial secara memadai atas Belanja Bantuan Sosial yang dapat direncanakan.

Berdasarkan Temuan BPK , penganggaran bantuan pada Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan Beasiswa pada Belanja Bantuan Sosial tidak tepat, mekanisme pencairan SP2D TU atas Belanja Bantuan Sosial tidak memadai, terdapat pembayaran bantuan sosial yang dilakukan setelah TA 2013 berakhir, pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, dan tidak terdapat monitoring dan

evaluasi Pemerintah Daerah atas pembayaran Belanja Bantuan Sosial.

Temuan BPK menyebutkan , peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD tidak mencantumkan informasi penerima Bantuan Sosial secara memadai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, menetapkan anggaran Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar Rp 35.427.393.464,00. Peraturan Gubernur tersebut belum mencantumkan secara rinci daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang diberikan. Jumlah Bantuan Sosial yang dapat direncanakan yang tidak mencantumkan informasi penerima bantuan sosial secara memadai adalah sebesar Rp26.534.000.000,00 (*tim)

rincian dapat dilihat pada Tabel berikut :

414_LKPD_Prov_NTT_280

414_LKPD_Prov_NTT_281