Rekomendasi DPRD…?, Temuan BPK di BLUD Macet di Kajari Oelamasi


Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan Sekda Kabupaten Kupang Hendrik Paut

Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan Sekda Kabupaten Kupang Hendrik Paut

Zonalinenews- Oelamasi, Rekomendasi DPRD Kabupaten Kupang atas temuan BPK Perwakilan NTT tahun 2014 yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Oelamasi sampai dengan saat ini, rekomondasi tersebut belum juga ditindak lanjuti , diduga kasus korupsi ini berulang ulang tahun atau macet di Kejaksaan Negeri Oelamasi. Pasalnya , sejauh ini belum tampak proses perkembangan pemeriksaan ataupun penahanan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Bahkan kejaksaan Negeri Oelamasi beberapa kali di hubungi zonalinenews di Kantor Kejaksaan Negeri Oelamasi tidak pernah ditemui, atau terkesan sibuk.

Terkait temuan BPK di BLUD, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, ketika dikonfermasi saat jumpa pers 11 Februari 2016 diruang Kerjanya mengatakan bahwa persoalan temuan BPK NTT langsung saja ditanyakan ke Sekda Kabupaten Kupang, Hendrik Paut.

“Tanya saja Sekda jangan tanya saya,” jawab Bupati Titu Eki saat itu.

Ketika dikonfirmasi, 16 Februari 2016, Sekda Kabupaten Kupang, Hendrik Paut mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014 di Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD) Kabupaten Kupang dengan nilai Rp 2,5 M yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Kupang ke Kejaksaan Negeri Oelamasi Bukan kewenangan Sekda mengatur atau mengintervensi. Tetapi, itu merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Oelamasi untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi tersebut.

“Terkait rekomendasi DPRD atas temuan 2,5 M di BLUD merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Oelamasi,” tuturnya Singkat.

Dikatakan lebih lanjut, semua Temuan BPK Perwakilan NTT tahun 2014 telah diperbaiki ditahun 2015. Baik temuan karena aturan maupun anggaran.

Setelah ada temuan entitas diberikan kesempatan untuk memperbaiki selama 60 hari.

Kemudian, 90 hari lagi untuk proses perbaikan. Hasil temuan tersebut merupakan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja kerja. Baik, dari sisi aturan maupun dalam penganggaran.

“Hasil temuan itu merupakan bagian dari Koreksi, agar pemerintah daerah memperbaiki kinerjanya,sementara rekomendasi yang dilakukan DPRD bukan merupakan kewenangan kami,” kata Paut melanjutkan.

Untuk itu, Demikian Paut, hampir semua temuan BPK baik dari sisi aturan maupun fisik telah dibenahi. Pembenahan tersebut melebihi 80 Persen.
” saya omong dari sisi normatif, temuan yang direkomendasikan DPRD, bukan kewenangan saya,” tutur Paut. (*Tim)