Temuan BPK di BLUD, Kata Bupati Kupang Tanya Saja Ke Sekda


Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dan kabag Humas Setda kabupaten Kupang, Stef Baha saat Konfresi Pers

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dan kabag Humas Setda kabupaten Kupang, Stef Baha saat Konfresi Pers

Zonalinenews- Oelamasi, Ketika ditanya wartawan, Jumad 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.45 saat konfrensi Pers di Kantor Bupati Kupang, terkait dengan temuan BPK di BLUD Kabupaten Kupang dengan nilai Rp. 2,5 M, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki menyuruh wartawan untuk menanyakan ke Sekda, Hendrik Paut merupakan Kuasa pengguna anggaran di Kabupaten Kupang.

“Terkait Temuan BPK dengan nominal Rp 2,5 M yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kupang, langsung ditanyahkan Ke Sekertaris Daerah (Sekda), jangan tanyahkan saya,” kata Bupati Kupang.

Lanjut Titu Eki, jika pengelola BLUD yang salah maka hukum pengelolanya, bukan lembaganya yang dihukum. Sebab, lembaga tidak pernah melakukan kesalahan tapi pengelolalah yang membuat kesalahan. Menhukum BLUD sama dengan menghukum masyarakat. Karena kehadiran BLUD dalam rangkamenjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur. Dengan, adanya BLUD pengeluaran anggaran lebih kecil ketimbang melakukan tender.

Hal tersebut dibuktikan dengan pembukaan jalan poros tengah dengan panjang jalan 40 km hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp 200 juta. Pembukaan jalan poros tengah tersebut dengan eksavator lama. Untuk itu, diharapkan dengan adanya eksavator baru, dapat membuka ruas jalan menuju pedalaman-pedalaman yang belum memiliki jalan.

Dikatakan bahwa, Kehadiran BLUD Kabupaten Kupang, atas kajian bidang teknis yaitu PU Kabupaten Kupang dan kajian organisasi yaitu bidang oraganisasi Setda Kabupaten Kupang. Dan sesuai hasil kajian tersebut BLUD itu layak untuk dihadirkan di Kabupaten Kupang. Tim kajian tersebut dipimpin oleh Dr. James Adam dari UKAW Kupang dan beberapa pakar yang melakukan Kajian.

” jika kajian tersebut telah disepakati antara DPRD dan Pemkab Kupang bahwa layak diadakan, lalu sekarang kenapa seperti ini,” tanya Titu Eki.

Dikatakan bahwa, jika DPRD bersikap untuk memangkas anggaran yang dikucurkan maka rakyat kabupaten kupang yang akan menjadi Korban. Dan, DPRD harus meralat kesepakatan yang telah dibangun sesuai hasil kajian dari tim pakar.

Selain itu, ketika ditanya, permintaan DPRD Kabupaten Kupang bahwa BLUD tersebut harus dibawah Dinas PU Kabupaten Kupang, Titu Eki mengatakan kehadiran BLUD tersebut sesuai dengan dengan kajian. Baik itu, kajian teknis maupun kajian organisasi. Dan hasil kajian, BLUD tersebut layak untuk diadakan. Bukan hasil kajian tersebut berada dibawah dinas PU. Tetapi merupakan lembaga otonom yang bergerak dibidang pengembangan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok daerah.

“Kehadiran BLUD tersebut karena merupakan hasil kajian, sehingga tidak bisa asal bicara,” tegas Titu Eki.

Lalu ketika ditanya wartawan mengapa Bupati Kupang tidak bersurat ke lembaga DPRD untuk membicarakan persoalan BLUD dan Dugaan Provokasi yang dilakukan Ketua DPRD, Yos Lede dan Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Daud Ullu, secara akal yang sehat,?

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan dirinya berbicara kepada awak media agar masyarakat kabupaten Kupang mengetahui persoalan yang sedang terjadi di Kabupaten Kupang. Persoalan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kupang. Persoalan seperti ini tidak perlu disembunyikan. Harus dibuka dipermukaan.

“Saya bicara Begini supaya masyarakat tahu apa yang terjadi di Kabupaten Kupang. Bersurat ke DPRD itu diurus kemudian,” tawa Titu Eki. (*Paul)