DPRD Belu Secepatnya akan Panggil Kapolres, Kejari dan Ketua PN Belu


Audince Forum dengan DPRD Belu

Audince Forum dengan DPRD Belu

Zonalinenews-Belu, Dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Belu, masyarakat mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap terhadap lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Belu. Sebab, diduga banyak kasus yang menimpa masyarakat Belu direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa dijerat.

Hal ini disampaikan oleh Forum Masyarakat Belu Peduli Hukum dalam audiensi dengan DPRD Belu, Rabu 20 April 2016. Dalam audiensi yang diterima oleh Komisi 1 DPRD, Forum menyampaikan salah satu contoh kasus yang menimpa 4 terdakwa, yakni Robertus Lesu (70 thn), Anna Lan Moy (70 thn), Yuliana Moy (66 thn), dan Alexius Fahi (32 thn, penyandang cacat mental).

Keempatnya diduga merupakan korban rekayasa kasus yang melibatkan sejumlah oknum Polisi dan Jaksa dan didakwa dengan pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 351 KUHP jo pasal 55 KUHP karena secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan pengeroyokan di depan umum terhadap korban Maria Goreti Horak, istri seorang polisi di Desa Raifatus, Kecamatan Raihat.

Juru bicara Forum, Vicktor Nahak menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD yang berisi 9 poin tuntutan. Forum meminta antara lain, DPRD Belu segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban Kapolres, Kejari dan Ketua PN terkait penanganan perkara yang menimpa para terdakwa. Selain itu, DPRD dipandang perlu membentuk Pansus untuk meneslusuri lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Belu.

Penasihat Hukum empat terdakwa, Ferdi Maktaen, SH yang hadir dalam audiensi tersebut memaparkan proses perjalanan kasus hingga pengadilan. Ferdi menyatakan bahwa kesalahan fatal kasus ini terletak pada proses awal, yakni penyidikan dan penuntutan.

“Penyidik dan JPU diduga kurang cemat dalam penanganan kasus ini dan diduga ada rekayasa, sehingga berakibat fatal pada para terdakwa. Mestinya kasus seperti ini bisa diselesaikan di luar pengadilan, apalagi para terdakwa dan korban masih hubungan keluarga”, jelas Ferdi.

Menanggapi pernyataan Forum, Ketua Komisi 1, Eduard  Mauboy mengapresiasi dan mendukung gerakan Forum Masyarakat Belu Peduli Hukum sekaligus mengucapkan terimakasih atas keterlibatan dalam upaya memperjuangkan penegakan hukum dari praktik kotor para  mafia dan makelar kasus di Belu. Selain itu, Komisi 1 juga dalam waktu dekat akan mengadakan hearing bersama semua stakeholder, yakni Kapolres, Kejari, Ketua PN, Kepala BPN, Pemda dan Forum Masyarakat.

Hal yang sama ditegaskan Ketua Fraksi Nasdem, Stefanus Mau yang hadir dalam audiensi tersebut.

“Iya, kita akan panggil secepatnya Kapolres, Kejari, dan Kepala PN Belu untuk mendengar langsung proses penanganan perkara ini hingga di pengadilan”, kata Stef.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Belu, Martin Naibuti menyesalkan proses penanganan awal perkara dimaksud, yang diduga kurang cermat dan mengabaikan sejumlah fakta dan peristiwa hukum.

“Kita sesalkan proses penanganan awal kasus ini, yakni proses BAP tingkat penyidikan di Polsek Raihat. Mestinya kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan secara adat bersama perangkat adat dan pemerintah desa. Kalau kasus ini lolos sampai PN, patut diduga ada rekayasa”, tegas Martin

Sekretaris dan Anggota Komisi 1, yakni Donatus Lau dan Rudi Bouk yang juga hadir dalam audiensi bahkan menegaskan bahwa kasus ini justru menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk melihat dan mengevaluasi berbagai kasus yang terkait dengan penegakan hukum selama ini.  Oleh karena itu, DPRD akan mempercepat pemanggilan para penegak hukum, termasuk Kepala BPN dan Lembaga Pemangku Adat.

Selain ke DPRD Belu, sebelumnya Forum Masyarakat Belu Peduli Hukum sempat berorasi di depan Kejaksaan Negeri Atambua. Setelah dokumen pernyataan sikap diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan, tiba-tiba pasukan polisi datang dan membubarkan massa aksi dengan dalih tidak ada izin. Padahal Forum telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Aksi kepada Polres Belu pada Senin, 18 April 2016.

Dalam orasinya, Enzo Espritu Santo mendesak Propam Polres Belu segera memanggil dan memeriksa Kapolsek dan Penyidik Polsek Raihat karena diduga tidak profesional dan penuh rekayasa dalam penanganan kasus.

Selain itu, Komisi Pengawas Kejaksaan juga didesak agar segera melakukan audit internal terhadap oknum-oknum Jaksa di Kejari Atambua yang diduga tidak profesional dan berkonspirasi dengan penyidik dalam penanganan perkara yang menimpa empat terdakwa.(*frit)