KPUD Rote Ndao “Tunggu Kewajiban Pemda” Polres Anggarkan Rp.4,6 M

Ketua KPU Rote Ndao Berkat N.M.F.Ngulu,SH

Ketua KPU Rote Ndao Berkat N.M.F.Ngulu,SH

Zonalinenews – Rote Ndao. Untuk tidak terjadi pembatalan agenda bermartabat dalam perhelatan Politik Pemilukada di Kabupaten Rote Ndao 2018 ini, KPU sudah ajukan kebutuhan anggaran Pemilukada kepada Pemerintah daerah.

Akibat belum mendapat persetujuan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao masih menunggu sampai mendapat restu Bupati Rote Ndao. Demikian ungkap Ketua KPU Rote Ndao, Berkat N.M.F.Ngulu,SH. Saat dikonfirmasi  Selasa 19 September 2017 sekitar pukul 10 :30 wita.

Kepada Zonalinenews, Ketua KPU Rote Ndao Berkat Ngulu menjelaskan, Kemarin (Senin 18/9) pihaknya di undang oleh Pemerintah daerah untuk membahas soal kebutuhan dana pemilukada Rote Ndao 2018 di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Kapolres Rote Ndao. AKBP. Murry Mirranda.S.Ik

Kapolres Rote Ndao. AKBP. Murry Mirranda.S.Ik

Dalam pertemuan tersebut, Menurut Ketua KPU Berkat Ngulu seharusnya NPHD karena batas waktu untuk pihaknya harus menyelesaikan sejumlah tahapan maka penandatangan kesepakatan adalah hari kemarin tetapi Anggaran Dana Hibah yang diajukan KPU belum disetujui Bupati sehingga perlu dilakukan rasionalisasi ulang.

Dijelaskannya, estimasi anggaran yang dibutuhkan KPU sebesar Rp. 18 Milyard lebih dengan dasar rujukan untuk pemilukada Rote Ndao akan dikuti oleh enam pasangan calon Bupati – Wakil Bupati. Namun karena kemampuan daerah tidak mencukupi kebutuhan tersebut sehingga perlu lagi dilakukan rasionalisasi.

Menurut ketua KPU yang sudah menyelenggarakan Pemilukada maupun legislative dua periode ini, anggaran untuk operasional tidak bisa dilakukan rasionalisasi.  kecuali pada kebutuhan anggaran dengan mengurangi pasangan calon agar rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan bisa dikurangi.

Untuk itu. Lanjutnya, pihaknya telah melakukan rasionalisasi ulang anggaran dengan mengurangi pasangan calon hanya pada batas empat pasangan sehingga pihaknya mengajukan alokasi dana hibah pemerintah sebesar Rp 17 Milyard.

Sementara Dana Hibah yang disanggupi pemerintah daerah hanya sebesar Rp 15 Milyard. Karenanya kata Berkat Ngulu ketetapan kebutuhan anggaran masih disampaikan kepada Bupati Rote Ndao Drs Leonard Haning,MM untuk mendapat persetujuan.

Pihaknya sebagai penyelenggara hanya menunggu sikap pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya demi terselenggaranya pemilukada serentak 2018 termasuk Kabupaten Rote Ndao.

“ KPU Rote Ndao tunggu kewajiban pemerintah daerah saja demi terlaksananya pemilukada” Ujar Baerkat Ngulu.

Selanjutnya, jika hal ini tidak mendapat persetujuan maka sudah dapat dipastikan akan ada peluang Rote Ndao mengalami kondisi gagal mengikuti pemilukada serentak 2018 yang akan datang dan tentunya menunggu sampai pemilukada serentak pada tahun 2020.

Masih ada peluang. Kata Berkat Ngulu, alokasi dana tersebut mendapat persetujuan Bupati hingga batas akhir 27 September 2017 yang akan datang karena lebih dari batas toleransi waktu tersebut maka pasti kita harus menunda jalannya penyelenggaraan pemilukada Rote Ndao. Tandasnya.

Sementara untuk kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 untuk anggaran pengamanan dianggarkan sebesar Rp. 4,6 Milyard. Hal ini disampaikan Kapolres Rote Ndao AKBP Murry Mirranda,S.Ik. Senin 18 September 2017 di Aula Mapolres Rote Ndao saat pertemuan dengan para Kepala Desa dan Tokoh lintas agama,adat,Maneleo, lembaga,Organisasi dan Ormas lainnya.

Didepan peserta pertemuan tersebut termasuk para Kapolsek se Rote Ndao dan para petinggi Jajaran Polres,  Kapolres Rote Ndao mempresentasikan setiap iteam kebutuhan anggaran secara rinci dan transparan dalam pengamanan pemilukada Rote Ndao 2018 yang akan datang. (*M2 Zonaline)

iklan expreso