PERLU ADANYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM KESEHATAN DI NTT

PENERIMAAN 18 ORANG PESERTA PROGRAM DOKTER INTERNSIP INDONESIA IDI bersama Kabid SDMK Dinkes Provinsi NTT Lusiana Hermanus, SH.MH, Dr. AGUSTINUS NGASU_SEKDA ENDE, Dr. MUNA FATMA NGASU_Kadinkes ENDE...Dr. NELLY PANIE Direktur RSUD Ende

PENERIMAAN 18 ORANG PESERTA PROGRAM DOKTER INTERNSIP INDONESIA IDI bersama Kabid SDMK Dinkes Provinsi NTT Lusiana Hermanus, SH.MH, Dr. AGUSTINUS NGASU_SEKDA ENDE, Dr. MUNA FATMA NGASU_Kadinkes ENDE…Dr. NELLY PANIE

Zonaline News, Kupang – Untuk menghadirkan tenaga kesehatan Dokter Spesialis di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT perlu adanya pengorbanan dan kebijakan dan kebijakan itu harus diberikan oleh para pemegang pemangku kepentingan demi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan ( SDMK) Dokter Spesialis di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan yang harus diberikan oleh pemangku kepentingan demi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan ( SDMK)  diseluruh kota/kabupaten di NTT itu diantaranya keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan kepada tenaga kesehatan Dokter Spesialis.

Demikian yang disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan ( SDMK) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lusiana Hermanus, SH.MH, Kepada Zonaline News, Senin  18 September 2017,Pukul 11.30 Wita, di ruang kerjanya.

“jika ketiga elemen itu” keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan” terpenuhi maka pasti jelas tenaga kesehatan Dokter Spesialis hadir di seluruh kota/kabupaten di NTT,” ujar Lusiana

Lanjutnya, misalnya keamanan, kalau lingkungan kota/kabupaten situasinya tidak aman…yang jelasnya dokter spesialisnya tidak mau datang.

Kemudian, kenyamanan, kenyamanan ini sama dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan ( faskes) terus alat kesehatan faskes yang menunjang tupoksinya…apa tersedia atau tidak…nah…kalau dokter spesialisnya ditempatkan di Rumah sakit yang tidak ada faskesnya……jelas dokter spesialisnya tidak mau datang…jadi dalam hal ini daerah harus menyiapkan faskesnya demi tugas pokok dan fungsi kinerja dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

Dan yang ketiga, kata Hermanus, adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dalam artian intensif, berapa yag harus diberikan oleh daerah melalui kontrak daerah kalau yang bukan PNS,CPNS atau PTT  dari daerah itu dan daerah wajib memberikan atau menydiakannya.

“karena dokter spesialis juga punya keluarga….nah kalau penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya ..yang jelas dokternya tidak mau datang,” Katanya.

Jadi diharapkan kepada para Walikota dan Bupati untuk memahami dan mengawal pembangunan sumber daya manusia kesehatan ( SDMK) di daerahnya masing – masing, karena satu hal yang harus perlu diingat pelaksanaan pembangunan kesehatan pelaksananya adalah sumber daya manusia kesehatan( SDMK), pungkasnya .( *Agust Kefi )

iklan expreso


TAG