PROSTITUSI DALAM KONTEKS TPPO

PAUL SINLAELOE - 93Oleh. Paul SinlaEloE (Penulis adalah Aktivis PIAR NTT)

Zonalinenews, Masih segar dalam ingatan publik, artis papan atas Indonesia NM dan PR pernah ditangkap akibat kasus prostitusi online di sebuah hotel berbintang dalam keadaan tanpa busana. NM dan PR ditangkap bersama dua mucikari berinisial F dan O. Terungkapnya kasus prostitusi online dikalangan artis ini karena kerja cerdas dari pihak kepolisian.

Menurut Kepala Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, Kombes Umar Fana, sebagaimana yang di publish oleh berbagai media (Cetak, Online dan Elektronik), bahwa anak buahnya sempat menyamar sebagai pelanggan jasa “esek-esek” kalangan artis hingga akhirnya dikirimkan foto NM. Setelah itu, ditransfer uang muka sebesar Rp. 10 juta dan disepakati bertemu untuk menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 10 Desember 2015, pukul 21.00 WIB di hotel yang disepakati.

Dari penyelidikan diketahui bahwa NM mematok tarif sekali kencan sebesar Rp. 65 juta. Sedangkan tarif yang dipatok oleh PR sebesar Rp 50 juta untuk sekali kencan. Pihak kepolisian juga berkesimpulan bahwa NM dan PR adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). O dan F yang adalah mucikari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).

Pertanyaan yuridisnya adalah apakah tepat jika pihak kepolisan mempergunakan Pasal 2 UUPTPPO untuk penegakan hukum kasus pelacuran/prostitusi online  dengan menjadikan O dan F, yang adalah mucikari sebagai tersangka, serta memposisikan NM dan PR sebagai korban TPPO?

 

Memaknai Pasal 2 UUPTPPO

Perdagangan orang sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUPTPPO, unsur-unsurnya meliputi: Pertama, Unsur Pelaku yang adalah Orang Perseorangan, Korporasi, Kelompok Terorganisasi dan Penyelenggara Negara. Kedua, Unsur Proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Ketiga, Unsur Cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Keempat, Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kelima, Unsur Locus Delictie. Tempat terjadinya TPPO adalah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Materi TPPO yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO adalah setiap orang akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah, jika melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO dirumuskan oleh para perumus sebagai delik formil untuk menjerat setiap orang yang melakukan TPPO. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO. Dalam bagian penjelasan dari UUPTPPO, ditegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO adalah delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Artinya, setiap orang akan dihukum bukan karena akibat yang ditimbulkan dari suatu TPPO, tetapi karena perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO telah dlakukan.

Poin penting lainnya ialah sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO, juga berlaku dan dikenakan pada setiap tindakan dari pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO). Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO didesain oleh para perumus sebagai delik materil karena setiap orang akan dihukum, apabila unsur akibat yang dilarang telah terwujud.  Artinya, unsur perbuatan yang dilarang tidak menjadi persoalan. Dengan kata lain, sempurnanya suatu tindak pidana pada delik materil bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi ditentukan pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum (Adami Chazawi, 2010:119).

 

Prostitusi Sebagai TPPO

Prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin, yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan.

Pada era kekinian, prostitusi sudah bermetamorfosa menjadi cabang dari industri yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang. Dalam konteks yang lebih luas, prostitusi disejajarkan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain, demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Di Indonesia, istilah prostitusi dipahami sama dengan istilah pelacuran yang dimaknai sebagai pekerjaan yang menukarkan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi jual beli atau perdagangan. Dengan kata lain pelacuran itu adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks sebagai mata pencaharian. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur.

Pelacuran dalam UUPTPPO, dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari tindakan eksploitasi, walaupun tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban (Pasal 1 angka 7 UUPTPPO). Walaupun demikian, tidak semua tindak pelacuran masuk dalam kategori TPPO karena yang diperdagangkan dalam pelacuran adalah layanan seksual dan bukan orang.

Pelacuran dapat dikategorikan sebagai TPPO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPTPPO, apabila kegiatan pelacuran tersebut pada prosesnya harus ada perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga seseorang dijadikan sebagai pelacur.

Secara sederhana, pelacuran dapat dikatakan bukan sebagai suatu TPPO dapat diketahui dari cara seseorang menjadi pelacur. Jika seseorang yang sudah dewasa menjadi pelacur secara sukarela atau tidak berdasarkan paksaan, maka tidak dapat dimasukan kedalam kategori TPPO. Sedangkan, jika sesorang menjadi pelacur dengan cara ketidaksukarelaan, seperti: ditipu, dipaksa, diiming-imingi, diculik, dijebak atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan dan termasuk didalamnya adalah partisipasi secara tidak sukarela dalam pelacuran, maka dapat dijerat dengan Pasal 2 UUPTPPO.

Seseorang yang dijadikan sebagai pelacur dengan cara penjeratan hutang adalah bagian TPPO dan dapat dipidana dengan Pasal 2 UUPTPPO. Pelacuran dengan jeratan hutang, dapat juga terjadi dalam situasi ketika seseorang setuju untuk bekerja dalam industri pelacuran tetapi tidak mengetahui dan tidak menyetujui bahwa penghasilan dan kebebasannya akan diambil darinya.

Menurut Umar Husain (2015), kasus prostitusi/pelacuran yang melibatkan O, F, NM dan PR, bukanlah TPPO tetapi lebih mengarah pada kerjasama bisnis. Sehingga penggunaan Pasal 2 UUPTPPO untuk menjerat tersangkanya adalah tidak tepat. Sebab, fakta menunjukan bahwa dalam kasus yang melibatkan O, F, NM dan PR, inisiatif aktivitas “jual-beli” tersebut, muncul dari pihak yang dianggap sebagai korban yang meminta tolong pihak ketiga agar dicarikan pasar.

KUHPidana Bisa Menjerat Mucikari

Jika dicermati konstruksi hukum yang dibangun oleh Pihak kepolisian dalam penegakan hukum kasus pelacuran/prostitusi online  dengan menjadikan O dan F, yang adalah mucikari sebagai tersangka, serta memposisikan NM dan PR sebagai korban, maka sangat tepat jika pihak kepolisian mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Dalam KUHPidana, walaupun tidak ada satu pasal pun yang dapat dipergunakan untuk menghukum orang yang melacurkan diri maupun pengguna/penikmat layanan dari pelacur, namun terdapat Pasal 296 dan Pasal 506 yang bisa dipergunakan oleh pihak Kepolisian untuk menjerat O dan F dalam kasus pelacuran/prostitusi online. Kedua pasal ini dirancang oleh para pembuat KUHPidana untuk menghukum orang yang kerjaannya menyediakan dan menarik keuntungan dari suatu layanan seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah lain sebagai mucikari, germo atau perantara.

Pada Pasal 296 KUHPidana diatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 KUHPidana mengancam bagi Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.(*)


TAG