SOAL DANA PEMILUKADA ROTE NDAO 2018. “KEMUNDURAN DEMOKRASI”


Wakil ketua DPRD. PETRUS J PELLE,S.Pd  DAN  Ketua DPC PFIP. ZEINSINDOR

Wakil ketua DPRD. PETRUS J PELLE,S.Pd DAN Ketua DPC PFIP. ZEINSINDOR

Zonalinenews – Rote Ndao.Tarik ulurnya waktu kesepakatan dan persetujuan besaran Dana Hibah yang hingga kini belum ditandatangani NPHD-nya sementara batas waktu untuk hal tersebut  hingga 27 September 2017 sudah  tinggal menunggu limit waktu tiga hari lagi.  Jika keadaan ini akhirnya menjadi penyebab tertundanya Pemilukada serentak 2018 di Kabupaten Rote Ndao  Propinsi Nusa Tenggara Timur Maka kita mengalami kemuduran demokrasi.

Sementara persoalan Bantuan Dana Hibah untuk membiayai sejumlah tahapan pelaksanaan Pemilukada Bupati – Wakil bupati Kabupaten Rote Ndao 2018 ini adalah uang Negara yang diperuntukan untuk membiayai jalannya pemilukada bukan uang yang diambil dari milik pribadi maupu para kandidat yang akan bertarung.

Untuk itu, seharusnya Pemerintah daerah melalui Bupati Rote Ndao seharusnya tidak memperlambat persetujuannya demi kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum dalam menjalani tahapan tahapan pemilukada

Demikan penegasan tersebut disampaikan  Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang berhasil dihubungi  Zonalinenews  via saluran konfirmasi pertelpon seluler Sabtu 23 September 2017 pada tempat yang berbeda.

Kepada Zonalinenews, Wakil Ketua DPRD asal Partai Demokrat Petrus J Pelle,S.Pd mengatakan,  soal belum mendapat persetujuan Bupati Rote Ndao Drs Leonard Haning,MM atas rasionalisasi kembali anggaran Pemilukada oleh KPU Rote Ndao masih sampai batas akhir  27 September 2017 dan penandatanganan NPHD  masih hingga pukul 00:00 Wita.

Untuk itu, Tegas  Pelle. Kalau sampai dengan 27 September 2017 pukul 00:00 baru berakhirnya batas waktu, tetapi kalau sampai melewati batas waktu tersebut kemudian berpengaruh pada tertundanya jalan pelaksanaan pemulikada  alias batalnya pemilukada  Rote Ndao 2018 maka mereka yang sengaja membuat pemilukada itu batal.

Pemerintah dinilainya sengaja membuat pemilukada serentak di Kabupaten Rote Ndao itu batal karena pemilukada serentak itu dalam penyelenggaraannya tindak menggunakan dana dari bakal calon dan kandidat manapun.

“ Perintah yang sengaja karena pemilukada serentak itu dalam penyelemggaraannya tidak ambil uang dari bakal calon. ini kan bukan ambil dari kandidat pun uang.  Ini uang Negara dan amanat UU perintahkan untuk pelaksanaan pemilukada serentak. 2018.  Kemudian pemerintah tidak mau alasannya apa ? ”  Ujar Pelle dari balik sambungan selulernya.

Menurutnya, pemanfaatan Dana untuk membiayai seteiap tahapan adalah menggunakan uang Negara dan sesuai dengan perintah Undang undang sehingga terkait dengan pelaksanaan pemilukada serentak 2018 kemudian pemerintah tidak mau menyetujui anggaran yang diajukan KPU tersebut apa alasannya ?. Tandas Pelle bernada Tanya.

KPU sudah siap melaksanakan pemilukada 2018 dengan tahapan tahapan yang harus dilaksanakan tentu diikuti dengan anggaran. Kemudian perlu ditanda tanganinya  kesepaatan itu (NPHD) tetapi kalau pemerintah tidak mau menyetujuinya berarti dia (pemerintah) yang tidak kehendaki  pemilukada itu jalan dengan baik.

Selain itu kata Sekretaris Partai Demokrat Kebupaten Rote Ndao ini, , kalau anggaran itu diambil dari Pemerintah daerah atau KPU pasti akan ada keberatan tetapi danatersebut adalah uang Negara yang digunakan untuk suksesnya pemilukada artinya tidak ada kesalahan mendasar untuk tidak disetujui dan NPHD ditanda tangani

Selanjutnya, Ia mengatakan pula, Tinggal evaluasi  saja kalau misalnya pemerintah merasa besaran anggaran tersebut  berat namun dalam penggunaan uang ternyata tidak habis terpakai maka akhirnya akan disetor kembali  ke Kas pemerintah.

Ia. meminta KPU dan Pemerintah perlu lagi berembuk dan duduk bersama untuk membicarakannya dengan tidak mengikuti  egonya  masing masing kemudian pemilukada terancam gagal.

Kembali lagi Pelle. Meminta agar pemerintah  daerah jangan merugikan masyarakat.  Masyarakat sudah harapkan adanya kegiatan pembangunan dan kepala daerah yang baru. Untuk itu, batal dan gagalnya pemilukada  berakibat pada masyarakat yang dirugikan dan tidak maksimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kenapa saya katakan masyarakat yang dirugikan  karena masyarakat sudah mendambahkan pemilukada ini  sudah harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada sehingga pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terganggu. Tambahnya.

Soal rencana lembaga DPRD akan memanggil Bupati Rote Ndao Drs Leonard Haning,MM dan KPU. Petrus J Pelle menjelaskan, Yang kita harapkan adalah ketua DPRD segera memanggil Bupati untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Ia mengakui kalau dirinya  memperoleh informasi saja dari sejumlah anggota DPRD kalau  ketua DPRD, Alfred Saudila,A.Md sudah mengeluarkan surat kepada Bupati Rote Ndao untuk meminta penjelasannya terkait masalah ini.

“ Informasi dari teman teman anggota,  hari senin ini.  Pemerintah sudah disurati untuk meminta penjelasan dari Bupati karena pemiluka  batal maka yang dirugikan adalah masyrakat Rote Ndao” ujarnya.

Sementara Anggota DPRD  asal Partai Hanura, Onistipel  Pelokila. Saat dihubungi secara terpisah via telpon. Ia menegaskan, jika betul pada akhirnya terjadi pembatalan atau gagalnya pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Rote Ndao berarti secara demokrasi kita mundur sehingga patut dipertanyakan dan yang bertanggung jawab adalah pihak eksekutif.

Menurut Pelokilla, kegagalan pelaksanaan Pemilukada Rote Ndao 2018 yang akan datang  akibat dana yang belum disetujui Bupati Rote Ndao maka ini salah satu terapan demokrasi yang patut dipertanyakan karena pada intinya adalah kita mengalami kemunduran demokrasi.

“ Jadi kalau memang betul nantinya kita batal melaksanakan pemilukada berarti secara demokrasi kita mundur. patut dipertanyan dan  yang bertanggungjawab itu adalah eksekutif. Ini salah satu terapan demokrasi yang juga patut dipertanyakan ada apa dibalik itu. Intinya adalah kita mengalami kemunduran demokrasi.” Ujar Pelokilla.

Selain itu, Mel Daniel Pah dari Partai Nasdem. Meminta pemerintah perlu berusaha secepat mungkin untuk realisasi kesepakatan dan persetujuan anggaran yang diperuntukan membiayai Pemilukada karena hal ini menjadi masalah yang berdampak besar.

Harapan saya. Kata Mel Pah, Apa yang telah disepakati bersama dilaksanakan oleh pemerintah sehingga KPU juga sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tahapan tahapan yang telah diagendakan.

Menurut Mel Pah, Semua kebutuhan anggaran terkait dengan Pemilukada tersebut sudah ditetapkan di dalam APBD dan tinggal pelaksanaannya tetapi besarannya saya lupa. Katanya.

Dan kemudian Welem Paulus. Mengakui undangan untuk meminta penjelasan Bupati Rote Ndao Leonard Haning, sudah dikeluarkan oleh DPRD.  Untuk itu, sesuai dengan undangan  mendengar penjelasan pemerintah akan digelar pada hari senin 25 September 2017. Katanya.

Terhadap masalah NPHD dan rasionalisasi anggaran yang belum mendapat persetujuan Bupati, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, dihubungi  Zonalinenews untuk dikonfirmasi via telpon seluler namun kebanyakan tidak aktif dan enggan mengangkat sambungan telpon.

Mereka misalnya, Nikson Therik dari Nasdem, Denison Mooy dari PDIP, Erasmus Frans, Yanri A Nunuhitu  dari Partai Hanura, Helmi Y Patola dari PPP, Migel Beama dari PKB, Mikael Manu dari PDIP. Kecuali Wakil Ketua DPRD Cornelis Feoh,SH dan Nur Y Ndu Ufi meskipun berhasil tersambung namun tidak dapat berkomentar karena sedang mengikuti upacara pemakanan di rumah duka.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rote Ndao Zeindorf  Y Adu, Julius N.M.Mbau,SH sekretaris DPC Hanura dan Sekretaris DPC Gerindra. Bobbyson Hida  saat dihubungi via sambungan selulernya secara terpisah. Sabtu 23 september 2017.

Zeindorf  Y Adu mengatakan,  Pemerintah daerah dan KPU segera menyepakati anggaran yang telah dirasionalisasi menjadi biaya yang membiayai pelaksanaan pemilukada karena tidak ada alas an apapun yang menjadi kendali tertunda atau gagalnya pelaksanaan pemilukada 2018 di Kabupaten Rote Ndao.

Menurut Adu, Pemilukada Rote Ndao mengalami penundaan atau gagal hingga tahun 2020 kecuali Negara dan rakyat tidak ada ketersediaan anggaran tetapi kalau ada dan tersedianya dana maka pelaksanaan pemilukada tidak bisa ditunda.

Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Rote Ndao juga harus memanggil Bupati Rote Ndao dan KPU untuk meminta penjelasannya atas ada hal tersebut sebab pada dasarnya anggaran telah di siapkan melalui APBD Rote Ndao.

“DPRD juga harus segera memanggil Bupati dan KPU untuk menanyakan kenapa  hal ini terjadi.  Tidak boleh ada pembatalan Pilkada karena jika itu terjadi maka partai politik ikut dirugikan.” Ujarnya tegas.

Selanjutnya, Julius N M Mbau,SH. mengatakan. Akibat soal kesepakatan dana menjadi kendala dan pilkada tertunda maka kerugian dialami juga oleh partai politik apalagi partai politik sebagai pengusun bakal calon Bupati – wakil bupati  yang sudah  berjalan dan melewati sejumlah tahapan yang hampir final.

Karenanya, menuru Julius Mbau, Kalau hingga batas waktu dan belum juga ada kesepakatan yang mengganggu tahapan pemilukada soal dukungan dana maka tentu bukan saja Partai Hanura tetapi mungkin semua parpol akan menentukan sikap dengan berbagai cara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah karena partai politik benar benar dirugikan tentunya. Termasuk masyarakat Rote Ndao

Saat ini Lanjutnya, banyak masyarakat sudah mengharapkan adanya pembaharuan – pembaharuan dan seharusnya disadari bahwa saat ini masyarakat tengah mengharapkan dan ingin adanya hal yang baru. Jelasnya.

Kemudian Sekretaris DPC Partai Gerindra Bobby Hida menegaskan, Sikap lambannya pemerintah dalam tidak mempercepatnya kesepakatan dana Pemilukada dengan menanda tanangi NPHD sampai tertundanya Pilkada Rote Ndao adalah hal yang sangat sangat merugikan daerah, masyarakat dan Partai Politik.

Ia berharap agar hal yang menghalangi pesta demokrasi pemilukada Rote Ndao 2018 ini tidak tertunda hanya karena dana yang tidak disepakati Bupati Rote Ndao sebab dengan semakin rapatnya waktu dengan jadwal kerja KPU termasuk batas waktu penandatanganan NPHD akan berdampak politik maupun bisa menumbuhkan image buruk ditengah rakyat yang sedang menanti pelaksanaan pemilukada. Jelasnya. (*M2 Zonaline)