Zona Kepatuhan Birokrasi di NTT Rendah

Pertemuan Bakohumas

Pertemuan Bakohumas

Zonalinenews-Kupang, Terdapat permasalahan inti atau problematika ketatalaksanaan yang dihadapi pemerintah provinsi (pemprov) NTT saat ini. Yaitu masih terdapat sedikit Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan perangkat daerah yang dijadikan rujukan untuk memahami teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Hal ini terungkap dalam Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) lingkup pemprov NTT bertajuk “Reformasi Pengelolaan Sumberdaya Manusia (SdM) Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi yang Baik dan Sinergitas Peran Pemerintah Daerah Menuju Masyarakat Informasi” yang diselenggarakan Biro Humas Sekretariat Daerah (Setda) NTT, di Hotel Naka, Kupang, Selasa 19 September 2017.

Hadir sebagai narasumber dalam pertemuan Bakohumas yang mengikutsertakan unsur kehumasan lingkup pemprov NTT maupun TNI dan Polri, adalah Kepala Biro Organisasi Setda NTT, Ir. Ferdy Kapitan, M.Si, dengan membawa materi tentang Reformasi Birokrasi dalam Upaya Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Transparan serta Kepala Biro Humas Setda NTT, Drs. Semuel D. Pakereng, M.Si, dengan materi Sinergitas Program dan Kegiatan Humas Pemerintah Daerah. Kegiatan pertemuan Bakohumas tersebut dipandu oleh Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan pada Biro Humas NTT, Dra. Lidia Doenga Poety,MM.

Kepala Biro Organisasi, Ferdy Kapitan, mengatakan jika dilihat dari indikator jumlah perangkat daerah yang SOP Administrasi Pemerintahannya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub), terdapat sebanyak sembilan Biro di lingkup Setda NTT dan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) NTT, sedangkan perangkat daerah lain, SOP Administrasi Pemerintahannya belum ditetapkan.

Permasalahannya, kata Ferdy Kapitan, penyusunan dan penetapan SOP Administrasi Pemerintahan perangkat daerah yang belum optimal, karena adanya pemahaman yang bervariasi terhadap Permendagri nomor 52 tahun 2011 dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. “Dari pemahaman yang bervariasi itu maka solusinya diperlukan Pergub tentang petunjuk teknis penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan lingkup pemprov NTT, sehingga seluruh perangkat daerah dapat menyusun SOP administrasi Pemerintahan,” tuturnya.

Terkait dengan Are Perubahan Reformasi Birokrasi, mengacu pada Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi, Permenpan dan Reformasi Birokrasi, nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi, nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Birokrasi 2015-2019, jelas Ferdy Kapitan, terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan perangjat daerah.

Kedelapan area perubahan itu, diantaranya pertama, pelayanan publik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, kedua, manajemen perubahan, yaitu terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, yaitu bersih dan akuntabel, ketiga, pengawasan, yaitu meningkatnya penyelengaraan pemerintahan yang bebas KKN. Selanjutnya keempat, akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, kelima, kelembagaan, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, keenam, tatalaksana, yaitu terciptanya prosedur kerja yang efektif dan efisien, terukur sesuai prinsip good governance, ketujuh, sumberdaya manusia aparatur, yaitu SDM aparatur yang berintegritas, kompetan dan kapabel dan berkinerja tinggi serta terkhir adalah melalui peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang-tindih.

Dikemukakannya, terdapat capaian Zona kepatuhan yang diraih birokrasi di NTT, yaitu kabupaten TTS, 89,36 – provinsi NTT, 79,59, menyusul kota Kupang 77,61, kabupaten TTU 66,39 dan kabupaten Kupabg dengan zona kepatuhan 46,73. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik secara keseluruhan  dikategori baik dengan nilai 78,06.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda NTT, Semuel D. Pakereng, dalam pemaparannya terkait Sinergitas Program  dan Kegiatan Humas Pemerintah Daerah, mengatakan peran Hubungan Masyarakat (Humas) di provinsi NTT harus tetap eksis dengan berpedoman pada kode etik kehumasan dan kode etik jurnalistik.

Semuel D. Pakereng mengakui, tugas kehumasan sangat kompleks, yaitu terdapat tugas kedalam (internal publik) dan tugas keluar (eksternal publik). Sementara tugas yang paling menonjol adalah kerjasama dengan media massa, diantaranya media nasional dan media lokal.

Selain itu, Biro Humas NTT dalam perannya menjalin komunikasi dengan seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama mempublikasikan semua program pemerintah provinsi NTT.  “Jadi yang berkaitan dengan publikasi seluruh program perangkat daerah adalah Dinas Kominfo NTT. Sedangkan Biro Humas menjalankan tugas sebagai juru bicara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda NTT,” katanya.(*hum/wil)

iklan expreso