Lewi Tandirura Sebut Dewan Halangi Tambak Garam di Sabu

Terdakwa Lewi Tandirura bersalaman dengan jaksa penuntut umum usai memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (11/10/2017)

Terdakwa Lewi Tandirura bersalaman dengan jaksa penuntut umum usai memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (11/10/2017)

Zonalinenews.com, Kupang – Terdakwa Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan fisik tambak garam di kabupaten Sabu Raijua tahun 2015 dan 2016, Lewi Tandirura menyebutkan ada sebagian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sabu Raijua yang menghalangi pembangunan tambak garam di Sabu Raijua. Namun ada juga dewan yang mendukung.

Hal itu disampaikan kuasa pengguna anggaran kasus tambak garam Sabu Raijua yang duga merugikan negara milliaran rupiah ini, dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor Kupang, Rabu 11 oktober 2017. Dua terdakwa Lewi Tandirura dan Nicodemus R Tari memberikan keterangan pada sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini.

Menurut Lewi, pembangunan tambak garam di Sabu Raijua tidak masalah dan sampai dimejahijaukan kalau tidak ada yang menghalangi. Katanya, kasus ini adalah bentuk kriminalisasi jaksa kepada dirinya. Hanya dengan laporan beberapa oknum masyarakat, kemudian jaksa langsung melakukan penyidikan.

“Waktu survey, yang hadir di tengah masyarakat ada juga wakil – wakil rakyat. Ada juga yang menolak. Alasan pohon, kami menghitung bersama. Masyarakat minta dibayar Rp6 juta per pohon. Dan itulah yang berpengaruh besar terhadap lokasi – lokasi lain,”katanya.

Lewi tidak menyebutkan secara rinci siapa saja anggota dewan yang terlibat dalam penolakan pembangunan tambak tersebut. Lanjutnya, pada saat survei awal bersama aparat kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat, semua lokasi tidak bermasalah. Namun dalam perjalanan muncul masyarakat menolak. Itu dinilai ada pihak yang memprovokasi masyarakat untuk menolak.

“Tambak garam 2015 ada yang selesai dan ada yang tidak. Pemda Sabu menginginkan pola kerjasama dengan masyarakat. Lahan masyarakat yang tidak produktif dipakai bangun tambak. Ketika mulai awal 2015 ada masyarakat menolak karena ada kepentingan lain,”ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa pekerjaan setiap proyek di Sabu Raijua selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun terdakwa merasa heran ada masyarakat yang menolak karena ada kepentingan lain. Katanya, ketika pelelangan dan tender pekerjaan sudah dicantumkan nama lokasi pekerjaan per kecamatan. Namun berita acara pembebasan lahan yang tidak ada.

Jalannya persidangan dipimpin hakim ketua Edy Pramono, didampingi hakim anggota Jemmy Tanjung Utama dan Ibnu Kholik. Turut dihadiri jaksa penuntut umum dari kejaksaan tinggi NTT, S Hendrik Tiip dan Benfrid Foeh. Sementara terdakwa Lewi Tandirura dan Nicodemus R Tari didampingi kuasa hukumnya Johanes Rihi dan rekan. Tak lupa majelis hakim mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis 19 Oktober 2017 dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. (*Pul)