Syabandar Pertanyakan Penerbitan Sertifikat di Atas Sertifikat Oleh Pertanahan

Foto Kepala KUPP Laut Larantuka Simon B. Baon S.Sos, M.H

Foto Kepala KUPP Laut Larantuka Simon B. Baon S.Sos, M.H

Zonalinenews.Com-Larantuka,- Rencana Pengembangan Terminal Penumpang pada Pelabuhan Laut Kota Larantuka Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur mengalami hambatan. Hambatan Pengembangan tersebut lebih dikarenakan adanya kepemilikan lahan dan bangunan secara pribadi dan bersertifikat  di atas lahan milik KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) Larantuka.

Hal tersebut dikatakan Kepala KUPP Simon B. Baon, S.Sos., M.H kepada Zonalinenews Rabu 4 Oktober 2017 di Kantor KUPP.

Menurut Simon, seharusnya di dalam area pelabuhan tidak boleh ada rumah atau lahan pribadi milik masyarakat karena akan sangat mengganggu.

“Inikan aneh, masa dalam area pelabuhan ada lahan dan rumah milik penduduk dan punya sertifikat jelas sangat mengganggu,”sesal Simon.

Menurut Simon, pihaknya tengah menyiapkan  dan merencanakan pengembangan terminal penumpang namun dengan adanya rumah penduduk yang notabenenya telah bersertifikat selain mengganggu aktifitas pelabuhan. Dan enahnya proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Setempat.

“Saya heran kenapa pertanahan bisa terbitkan sefifikat hak milik  bagi masyarakat di dalam area pelabuhan. Mestinya Pertanahan tahu itu areal milik pelabuhan dan sudah ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peruntukannya, sehingga tidak bisa dikasih sertifikat hak milik, kecuali hak pakai,” sebut Simon.

Selain mempertanyakan adanya rumah penduduk bersertifikat di area pelabuhan, hal yang tidak kalah menarik lainnya yakni menjoroknya bangunan sepanjang kira -kira dua setengah meter milik salah satu toko ke lahan rumah dinas, juga menjadi pertanyaan besar bagi Simon.

“Kemudian yang lebih lucu lagi, ada bangunan toko masuk ke lahan pelabuhan sekitar 2 meter setengah tapi juga besertifikat. Padahal dalam Master Plan dan Sertifikat milik pelabuhan seluas 20 ja area tersebut milik Pelabuhan,” kata Simon dengan kening berkerut.

Lanjut  pria yang baru saja menyelesaikan pendidikan Master di bidang hukum dengan predikat Cum Laude ini mengatakan munculnya berbagai persoalan (penerbitan sertifikat di atas sertifikat) tersebut menjadikan Flores Timur umumnya dan Kota Larantuka secara khusus tidak bisa berkembangan dengan baik, sehingga butuh perhatian serius pemerintah setempat.

“Kenapa Larantuka tidak bisa berkembang dengan baik? ini yang jadi persoalan, di Flotim dan Larantuka khususnya. Pemda perlu serius menangani hal-hal seperti ini. kok bisa ada sertifikat di atas sertifikat,”tanya Simon.

Lebih jauh, Simon mengharapkan agar persoalan di pelabuhan bisa diatasai secepatnya sehingga kegiatan pengembangan pelabuhan laut kota Larantuka bisa berjalan semaksimal mungkin.

“saya harap masalah ini bisa diatasi secepatnya. Pelabuhan milik kita, pintu dan cermin Lewotanah. Mereka mau keluar asal ada ganti rugi. Kasihankan, kita keluarkan biaya yang sia-sia seharusnya tidak perlu. Masih banyak pos yang membutuhkan biaya besar termasuk pemabangunan di sektor infrastruktur,”tutup Simon.(*Bony/Ritha)

iklan expreso