APBD INDUK KAB. ROTE NDAO TA. 2018 BELUM ADA TITIK TERANG

Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md

Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md

Zonalinenews- Rote Ndao- Meskipun limit waktu penetapan APBD Induk Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2018 tinggal tujuh hari namun legislative dan Eksekutif belum juga melakukan siding PembahasanAnggaran.

Hal ini diakui Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila, A.Md. kepada Wartawan di ruang kerjanya Kamis 23 November 2017 siang.

KepadaWartawan Iamenjelaskan, Sidang pembahasan APBD Induk Kabupaten Rote Ndao TA 2018 sebelumnya telah digelarpada 16 November 2017 yang lalu namun tidak bisa dilanjutkan dan ditunda sampai batas waktu tertentu karena tidak dihadiri oleh pihak eksekutif.

Dikatakannya, Setelah siding dibuka oleh wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Petrus J Pelle, S.Pd. maka discors kembali hingga tiga hari, kemudian discors lagi sampai batas waktu tertentu karena tidak adanya pihak eksekutif yang hadir.

Menurut Saudila, Saat digelarnya pembukaan siding Pembahasan APBD Induk bertepatan dengan kegiatan Partai Nasdem sehingga dirinya bersama Bupati Rote Ndao Drs Leonard Haning,MM sebagai ketua DPD Partai Nasdem sedang berada di Jakarta.

Dirinya kemudian memandatkan tugas pembahasan persidangan kepada Wakil ketua DPRD sedangkan dari pihak eksekutif tidak diketahuinya kalau pemerintah dalam hal ini Bupati Rote Ndao memberikan kewenangan kepada pejabat yang menghadri sidang, tetapi yang jelas akibat tidak ada eksekutif yang menghadirinya maka pembahasan tidak bisa dilanjutkan.

“Kan tidak mungkin DPRD siding sendiri tanpa kehadiran eksekutif yang bertanggungjawab. Makanya pembahasan di tunda sampai tanpa batas tertentu.?” Ujar Saudila bernada Tanya.

Selain itu. Ia mengatakan, Hal lain yang mempengaruhi tertunda jalan pembahasan APBD Induk adalah belum sinkronnya pembahasan KUA – PPAS dalam Perubahan Anggaran 2017 yang belum mendapat kesepakatan antara Pemerintahdan DPRD.

“Kita tertunda siding ini karena di dalamnya ada beberapa hal yang mempengaruhi. Belum sinkronnya pembahasan KUA – PPAS dalam Perubahan Anggaran 2017 sehingga dari sisi itu kita mengulur waktu kebelakang. Belum adanya kesepakatan yang tidak sinkron antara Pemerintahdan DPRD tentang hal itu sampai dengan detik ini belum ada kesepakatan ,” ungkap Alfred.

Menurut Ketua DPRD asal Partai Nasdem ini, perhelatan kedua lembaga sudah dibawah hingga pertemuan yang difaslitasi oleh pihak Pemerintah Propinsi namun pihak DPRD setelah kembali belum bisa menindaklanjuti saran Gubernur NTT FransLebu Raya yang mengajak kedua lembaga ini untuk berkordinasi dan melanjutkan pembahasan Anggaran.

Diakuinya, hari ini dilakukan pertemuan internal DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sebagai tindak lanjut antara pertemuan Pimpinan DPRD, Bupati Rote Ndao dan Pihak Pemerintah Propinsi namun belum juga memperoleh satu kesepakatan dengan anggota DPRD.

“Untuk itu, terkait kelanjutan pembahasan APBD Induk TA 2018 maupun APBD Perubahan masih terganjal pada KUA-PPAS yang belum menemukan satu titik terang,”jelasnya.

“Hingga kini. Saya sudah undang teman teman untuk melakukan satu kesepakatan dalam hal ini juga dengan pemerintah soal masalah yang terjadi dalam pembahasan tapi belum ada satu tititk terang,”ujarnya.

Selanjutnya langkah-langkah yang diambil DPRD dengan tersisa waktu 7 hari ini hingga 30 November 2017 batas akhir pembahasanAnggaran. Pihaknya segera bersurat kepada Bupati Rote Ndao dan apabila jika siding dilakukan kembali maka langkah yang diambil adalah melakukan persidangan full time. Siang dan malam mengingat waktu sudah sangat pendek.

Diakuinya, kalau sebelumnya pihak DPRD telah bersurat juga beberapa kali.

Anggota DPRD Drs David Detaq,M.Si mengatakan untuk Pembahasan APBD Induk TA 2018, sisa waktu 7 hari kalender dan hingga 30 November 2017 yang akan dating tidak mungkin bisa menyelesaikan pembahasan karena harus melewati beberapa tahapan siding sebelum penetapan anggaran tersebut.

Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra Adrianus Pandie, SH. yang juga salah satu Anggota BadanAnggaran (Banggar) di Gedung DPRD Rote Ndao kepada Wartawan Ia mengatakan, Pihaknya secara tegas tetap menolak karena waktu untuk membahas anggaran induk sudah terlambat.

MenurutAdrianus Pandie,soal keterlambatan itu diakibatkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak proaktif untuk menghadiri persidangan sekalipun pihak DPRD sudah memberikan informasi secara lisan dan 3 kali secara tertulis namun Pemda melalui Bupati Rote Ndao tidak menyikapinya.

Kata Adrianus Pandie, KUA – PPAS saja pihaknya juga menolak beberapa usulan. KUA – PPAS saja belum selesai apalagi yang kita mau buat dengan waktu tersisa tujuh hari untuk bahas APBD Induk.

Wakil Bupati Rote Ndao Jonas C. Lun,S.Pd saat dikonfirmasi di Rumah Jabatan sebelum berangkatke Bandara D C Saudale tujuan Kupang sekitar pukul 15:00 Wita, Ia mengatakan untuk hal tersebut tersebut pihaknya untuk sementara tidak berkomentar karena hendak berangkat ke Kupang.

Jonas Lun, menyarankan untuk mengkonfirmasikan kepada Bupati Rote Ndao atau Sekda Kabupaten Rote Ndao Jonas M Selly.

Sekda Rote Ndao Drs Jonas M. Selly, MM dari lokasi Rumah Jabatan ,saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya namun tidak berhasil dihubungi karena sedang tidak aktif.

(Hingga berita ini dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum mengeluarkan pernyataan resminya karena belum berhasil dihubungi dan zonalinenews dalam waktu dekat  berupaya menghubungi pemerintah baik Sekda maupun Bupati  untuk mendapatkan penyataan resmi terkait persoalan tersebut). (*M2 Zonaline)