Kadis PUPRPE Sabu Raijua Divonis 4 Tahun Penjara

terdakwa Lay Rohi

terdakwa Lay Rohi

Zonalinenews.com, Kupang – Sidang perkara korupsi proyek pembangunan jalan dan 100 unit embung di Kabupaten Sabu Raijua yang menyeret Kepala dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi (PUPRPE), Lay Rohi, divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim.

Amar putusan itu, dibacakan secara bergantian oleh majelis Hakim Ketua Edy Pramono didampingi Hakim Anggota Jemmy Tanjung Utama dan Ali Muhtarom pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa 14 November 2017.

Majelis menilai perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar semua unsur dalam dakwaan subsidair, Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lay Rohi, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 tahun,”sebut hakim Edy.

Selain pidana penjara selama empat tahun, terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100 juta, subsidair dua bulan kurungan. Majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.398.215.000.

Dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama satu tahun,”tambah Hakim Edy.

Atas putusan majelis Hakim, terdakwa Lay Rohi dan penasihat hukumnya, John Rihi dan Lesly Anderson Lay menyatakan pikir-pikir. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari kejaksaan tinggi NTT, Hendrik Tiip yang didampingi Benfrid Foeh saat itu juga langsung menyatakan banding.

Vonis majelis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama delapan tahun dan enam bulan (8,5 tahun) dan denda sebesar Rp400 juta, subsidair enam bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1.911.675.000, subsidair pidana penjara selama empat tahun dan tiga bulan.

Penuntut Umum juga menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar semua unsur dalam dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. (*Pul)


TAG