Pengacara Daniel Kitu Nilai Jaksa Kurang Cermat Hitung Kerugian Negara

Kuasa Hukum tersangka kasus tambak garam Sabu Raijua, Amos A Lafu (kanan) dan Kamilus Nuwa (kiri) memberikan keterangan Rabu 21 Juni 2017

Kuasa Hukum tersangka kasus tambak garam Sabu Raijua, Amos A Lafu (kanan) dan Kamilus Nuwa (kiri) memberikan keterangan Rabu 21 Juni 2017

Zonalinenews.com, Kupang – Terdakwa korupsi pembangunan fisik tambak garam 5 hektar di kabupaten Sabu Raijua, Daniel Kitu melalui kuasa hukumnya, Amos A Lafu menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang cermat dalam menempatkan ahli untuk menghitung kerugian negara. Pasalnya, terdapat perbedaan jumlah uang muja dan pencairan termin pertama yang diterima terdakwa dengan perhitungan jaksa dalam dakwaan dan tuntutan.

Dikatakan Amos, bahwa pembayaran uang muka 20 persen yang terima terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2016 sebagaimana tercatat dalam giro adalah sebesar Rp528.189.691 bukan sebesar Rp598.978.000 tertanggal 10 April 2016 versi JPU. Dan pencairan termin pertama tanggal 19 Desember 2016 yang diterima terdakwa sebagaimana tercatat di giro adalah sebesar Rp1.259.138.198 6 bukan sebesar Rp1.427.888.679 tertanggal 16 Desember 2015.

“Dakwaan JPU janggal, tanggal penerimaan uang, jumlah uang yang diterima dan tahun penerimaan uang berbeda dengan versi JPU dan rekening koran yang dimiliki terdakwa. JPU ternyata sedikit keliru, kurang cermat bahkan terkesan telah menafsir semua keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan,”kata Amos dalam duplik yang dibacakan dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor Kupang Selasa, 7 November 2017.

Selain itu, JPU dinilai tidak jujur dalam perhitungan kerugian negara atau negara telah dirugikan sebesar Rp3.026.866.679 padahal sama sekali tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa karena sesungguhnya dalam pekerjaan justru terdakwalah yang dirugikan baik dari sisi waktu, tenaga maupun biaya.

Uang muka dan dana termin pertama yang diterima terdakwa hanyalah sebesar Rp1.787.327.899. Nilai tersebut terdiri dari uang muka Rp528.189.691 dipotong PPN 10 persen menjadi Rp52.818.969. Dana termin pertama sebesar Rp1.259.138.198 dipotong pajak PPH 10 persen menjadi Rp125.913.819.

Terkait, pengembalian uang muka 20 persen sebesar Rp528.189.198, kata dia, uang jaminan pelaksanaan pekerjaan 5 persen sebesar Rp149.774.500. Sehingga total dana yang disetor kembali oleh terdakwa ke kas negara sebesar Rp856.669.486. Sementara mengenai pengeluaran uang muka 20 persen yang sudah digunakan sebesar Rp541.500.000. Sedangkan pengeluaran termin pertama pembelian Geomembran sebesar Rp867.510.000.

Lanjut mantan ketua GMKI cabang Kupang ini, JPU menetapkan dan menghitung jumlah kerugian negara dalam pekerjaan ini sebesar Rp2.026.866.679 didasarkan pada alasan bahwa prestasi pembayaran pekerjaan dihitung berdasarkan progres pekerjaan fisik yang terpasang. Padahal dalam persidangan telah nyata dan jelas berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa prestasi pekerjaan dihitung bukan hanya pada saat barang terpasang. Tetapi sejak barang sudah dibeli atau diadakan sudah dianggap sebagai progres karena dalam kontrak sudah tersedia bobotnya sendiri.

“Uraian dakwaan serta tuntutan secara kabur, tidak cermat serta manipulatif,”ujar Amos dalam persidangan dipimpin hakim Edy Pramono didampingi Ibnu Kholik dan Jemmy Tanjung Utama ini. Turut dihadiri jaksa penuntut umum, S Hendrik Tiip dan Benfrid Foeh. Sementara terdakwa Daniel Kitu didampingi penasehat hukumnya Amos Alexander Lagu.

Tak lupa majelis mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis 9 November 2017 dengan agenda Putusan majelis hakim. (*Pul)