Soal Kerugian Negara Tambak Garam Sabu, Lewi Sebut Jaksa Berhayal

Tambak Garam Sabu Raijua

Tambak Garam Sabu Raijua

Zonalinenews.com, Kupang – Terdakwa pembangunan tambak garam 100 hektar tahun anggaran 2015 dan 2016 di kabupaten Sabu Raijua yang diduga merugikan negara senilai Rp 41.225.964.578, Lewi Tandirura menyebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya akal – akalan atau berhayal dalam menghitung kerugian negera.

Dikatakan kepala dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan UKM Sabu Raijua ini, bahwa dalam tuntutan JPU, ada kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada rekanan melebihi realisasi pekerjaan fisik terpasang sebesar Rp36.441.580.258. Kerugian itu terdiri dari tahun 2015 senilai Rp19.745.451.811 dan tahun 2016 senilai Rp16.696.128.447.

“Kerugian negara itu hanya hayalan atau ilusinasi Jaksa Penuntut Umum (JPU),”kata Lewi Tandirura dalam pledoi pribadinya yang dibacakan dalam persidangan di pengadilan Tipikor Kupang, Selasa 7November 2017.

Dilanjutkannya, bahwa sesuai keterangan ahli Marsinta Simamora dalam persidangan tidak benar, dimana prosentase fisik yang dibayarkan lebih kecil dari lapangan. Prosentase yang benar, kata dia, di lapangan 77,35 persen dan prosentase yang dibayarkan 74,21 persen. Sementara prosentase fisik setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sebesar 82,58 persen.

Perhitungan jaksa, lanjut dia, tidak sesuai dengan keterangan ahli Marsinta Simamora yang dihadirkan dalam persidangan. Ahli Sommaora mengatakan bahwa perhitungan progres pekerjaan dapat dihitung progres fisik terpasang dan progres terhadap kontrak yang digunakan sebagai dasar pembayaran.

Soal kerugian negara dari denda keterlambatan pekerjaan tahun 2015 yang tidak disetorkan ke kas negara atau kas daerah Sabu Raijua sebesar Rp1.106.192.020, kata Lewi, hal itu tidak dapat ditagih kepada rekanan. Katanya, keterlambatan bukan kelalaian rekanan, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi keterlambatan geomembran karena cuaca dan di luar kendali kemampuan manusia. Selain itu, ada permasalahan lahan yang belum diselesaikan.

Terkait adanya kerugian negara akibat kemahalan harga sebesar Rp731.881.200. Pada tahun 2015 sebesar Rp 595.675.200 dan tahun 2016 sebesar Rp 136.206.000. kata Lewi, dalam persidangan ahli tidak dapat menunjukkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) pembanding. Dimana HPS bisa digunakan dasar perhitungan kerugian negara.

“Kebijakan yang diberlakukan di Sabu Raijua. Kalau ada rekanan yang harus dibayar oleh rekanan dilakukan pemotongan pembayaran setelah dilakukan PHO untuk penagihan 100 persen,”katanya dalam persidangan tersebut.

Jalannya persidangan itu dipimpin hakim Edy Pramono didampingi Ibnu Kholik dan Jemmy Tanjung Utama. Turut dihadiri jaksa penuntut umum, S Hendrik Tiip dan Benfrid Foeh. Sementara terdakwa Lewi Tandirura didampingi penasehat hukum Yohanes RIhi, Melkianus Ndaomanu, dan Yanto Ekon. (*Pul)