LPSK: Ndakularak sebagai Whistle Blower

sidang

sidang

Zonalinenews-Kupang,- Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) RI, menyebutkan Mantan Kepala Bagian Keuangan Daerah, Kabupaten Sumba Timur, Daud Ndakularak, sebagai Whistle Blower, karena telah mengambil langkah dengan melaporkan proses pencairan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada aparat.

” Langkah itu, harusnya diapreasiasi hakim dan perlu memberikan penghargaan serta keringanan hukuman,” Ungkap Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Lili Pintauli Siregar yang hadir Pada Persidangan, Ke 14 di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa12 desember 2017.

Diuraikan dalam Persidangan yang di Pimpin Hakim Ketua Edy Purnomo dengan Hakim Anggota, masing-masing,Ibnu Kholik dan Moctaro, Jaksa Penuntut dan Tim Penasehat Hukum Laoda, Kuasa Hukum Rian Kapitan turut hadir istri terdakwa Rina Sembiring dan Keluarga. Sesuai amamanat Pasal 10, UU Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Korban yang kemudian di Perbaharuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Sesorang tak bisa diproses hukum baik Pindana maupun Perdata, apabila menyampaikan kebenaran atau suatu pelanggaran, karena mengakomodir peran masyarakat dalam memberikan informasi.

” Langkah yang diambil Daud, telah terbukti dengan divonisnya dua pihak yakni BUD Kalendy dan Denny Utono. Tak bisa diproses hukum baik Pidana maupun Perdata. Apalagi telah ada putusan terhadap kasus yang dilaporkan dan inkrah yakni BUD dan pihak ketiga Bersangkutan yang sebagai terlindung LPSK tak bisa diproses, karena putusan hukum inkrah. Maka pihak hakim perlu memberikan keringanan hukuman,”tegasnya.

Lebih Lanjut, diuraikan terdakwa Daud merupakan orang yang patut diberikan penghargaan, karena berinisiatif untuk menyelamatkan uang negara dengan melaporkan ke aparat atau memposisikan diri Whistle Blower.

” Sesuai ferivikasi dan investigasi kami, setelah menerima laporan dari Pelapor, kami verifikasi dan mengambil langka untuk melindungi, karena bersangkutan terancam, hal itu didukung dengan hasil koordinasi dengan aparat kepolisian setempat dan informen disekitar,”ungkapnya.

Kuasa Hukum, Rian Kapitan mempertanyakan kehadiran LPSK secara konsitusi seperti apa? Dan dalam menghadiri persidangan biayanya bersumber dari mana?. Mersepon itu, Lili menuturkan kehadiran LPSK dasar hukumnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam menjalakan tugas perlindungan kepada saksi korban selalu mengunakan anggaran yang bersumber dari APBN.

” Kami sudah berulang kali mendamping berbagai kasus. Hadir memberikan keterangan dipengadilan berulang kali, hal itu untuk memberikan kenyamanan kepada saksi atau korban,”ujarnya.

Rian meminta pejelasan status terdakwa diberikan perlidungan, atas dasar apa? Kemudian sejauh mana LPSK melihat kasus tersebut.

Lili kembali menjelaskan hasil koordinasi dengan Polres dan invistigasi lapangan, pelapor saat itu tidak nyaman, maka LPSK melindunginya.

” Keamanan bersangkutan tidak terjamin, karena sesuai Kultur Budaya di Daerah itu kebiasaan balas dendamnya tinggi dan kasus itu sudah mengarah keindividu dan itu potensi keselamatan terancam,”ujarnya.

Dipenghujung Sidang, Hakim Ketua mempersilahkan Tim Jaksa untuk bertanya. Mendapat kesempatan Jaksa Laoda meminta penegasan terkait posisi terdakwa menurut LPSK,” Apakah Whistle Blower atau justice collaborator, sesuai dengan Pasal 10 UU 31 Tahun 2014. “tanya Laoda.

Lili menegaskan posisi Terdakwa sesuai LPSK adalah Whistle Blower. Bukan Justice Collaborator.” Jelas kami posisikan Whistle Blower,”tutupnya. (*Tim )


TAG