Ngada : Penghujung Tahun, Beberapa Mata Anggaran Diduga Belum Cair

 

Dana

Zonalinenews, Ngada – Topik penyerapan anggaran sebagai bagian dari raport kinerja pelayanan dan pembangunan masyarakat di daerah masih menjadi sorotan serius di sejumlah wilayah.

Di Kabupaten Ngada-Flores misalnya, rangkuman media ini hingga tanggal 12 Desember 2017, keluhan pelayanan kinerja anggaran masih menjadi persoalan tersendiri dan membutuhkan perubahan disiplin kinerja pola pelayanan cepat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Rangkuman lapangan terhitung mulai Tanggal 1 Desember 2017 hingga berita ini diturunkan, sejumlah mata anggaran yang bersentuhan langsung dengan publik masih menuai keluhan, diantaranya mata anggaran Dana Bos di sektor Pendidikan, Dana Sertifikasi Guru, juga mata anggaran daerah seperti Dana Bantuan Sosial dari sumber Anggaran Perubahan Tahun 2017 serta beberapa item lainnya, menjadi catatan serius untuk segera diawasi dan di benahi di daerah. “Kami ini datang urus Dana Bos. Kalau keluhan, di waktu pencairan Termin III Tahun 2017, pihak Bank menyampaikan uang tidak ada.

Nah, sekarang sudah akhir Desember, mana lagi harus urus termin empat sebab termin III saja molor. Kami tidak mengerti apakah belum ada transferan dari Rekening Negara ke Daerah atau bagaimana. Tetapi kalau secara peraturan, kami juga tau bahwa batas tujuh hari dalam bulan pertama setiap terminnya sudah ditransfer dari Rekening Negara. Disini terimanya selalu terlambat, bahkan sampai lewat masa termin. Sama juga dengan Dana sertifikasi, selalu macet dari waktu ke waktu”, keluh beberapa tenaga Guru kepada Wartawan yang takut nama mereka dipublikasikan.

Sementara sejumlah penerima Dana Bantuan Sosial dari alokasi daerah yang sudah ditetapkan dan dipalu bersama Lembaga DPRD Ngada pun mengeluhkan hal serupa. Beberapa kali disambangi Wartawan mulai awal Bulan Desember 2017 di seputaran Kantor Daerah Kabupaten Ngada, sejumlah warga penerima Dana Bantuan Sosial yang juga takut diberitakan nama mereka, juga mengeluh lambannya system pelayanan bagi masyarakat, walaupun sudah memasuki penghujung Tahun 2017.

“Mau mengeluh takut mereka marah. Mau bilang apa lagi, terpaksa mondar mandir terus seperti ini di Kantor Daerah untuk bertemu Bos mereka di Bagian Keuangan. Kami ini sudah seperti pengemis, karena setiap kali datang selalu saja ada alasan. Kalau bisa Pa Bupati tolong pantau dulu kondisi-kondisi seperti ini”, ungkap warga kepada Wartawan.

Terhadap fakta lemahnya kinerja pelayanan dan serapan anggaran di daerah, rangkuman media ini di Kota Bajawa, sebelumnya Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Ngada, Wilhemus Bate, SH dalam konfrontasi langsung awak media di ruang kerjanya Dinas Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Ngada, mengungkapkan pihaknya terus melakukan berbagai evaluasi pembenahan internal sehubungan dengan keluhan-keluhan pelayanan publik.

 “Ya, kami selalu menerima input dan itu menjadi bahan evaluasi. Tetapi saya bisa katakan bahwa soal serapan anggaran, semuanya dikerjakan dengan baik menuju harapan pelayanan cepat, sesuai dengan harapan berdasarkan aturan ketentuan yang berlaku. Semuanya berjalan lancar, dan saat inipun semuanya diberesi dengan baik dan benar”, ungkap Kadis Keuangan Ngada, Wilhelmus Bate, SH.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada, Vinsensius Milo dalam keterangan persnya pernah dilansir media ini, mengungkapkan di Kabupaten Ngada masih terdapat sejumlah sekolah yang benar-benar sangat tidak displin dalam system pelaporan dan pengajuan anggaran. Sebagai dampak dari itu, kata Kadis Pendidikan Ngada, atas kinerja buruk tersebut, sekolah-sekolah terkait selalu tidak tepat waktu meneriama hak mereka atau sebagaimana ketentuan.

Menurut dia, sampai saat ini masih terdapat sejumlah Pelaksana Sekolah dan Bendahara Dana Bos sekolah-sekolah yang sangat tidak disiplin, bahkan meresahkan pihak Dinas. Sekolah-sekolah ini bahkan sudah mendapat ancaman pinalti.

Lanjutnya , pihak Dinas pun tidak tanggung-tanggung mengingatkan para Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah bersiap-siap mengganti sendiri anggaran kalau tidak terserap dan ataupun jika terjadi hal-hal terburuk dikembalikan ke Kas Negara hanya karena tidak didukung oleh kinerja dan managemen penerimaan anggaran di sekolah-sekolah. (*wrn)