Salvano Jaman

Politik Janji “Mempertanggungjawabkan Sebuah Janji”

Salvano JamanOleh Salvano Jaman Penulis, warga Manggarai-Flores Bekerja di Jepang

Zonalinenews, Janji dan politik atau janji dalam (ber-)politik, terutama dalam konteks pemilu (kada), merupakan suatu keniscayaan, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada politik tanpa janji, dan juga tidak ada janji yang tidak politis. Tidak ada politik tanpa janji, karena janji politik menggambarkan visi dan misi dari seseorang.

Sebaliknya, janji juga (mesti) selalu bersifat politis. Politis, dalam dua pengertian sekaligus, yakni politis dalam pengertian untuk merebut kekuasaan (politik kekuasaan); dan politis dalam pengertian untuk mencapai tujuan ideal politik (politik bonum commune). Politik tanpa janji itu politik hampa, politik tanpa isi; sebaliknya janji yang tidak politis akan kehilangan daya tarik dari masyarakat.

Selain menjadi sebuah keharusan dalam berpolitik, janji memiliki daya tarik tersendiri sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, politik janji memiliki daya pengaruh yang besar untuk menarik simpati masyarakat. Kedua, politik janji merupakan salah satu pilihan yang lebih baik, lebih mudah, dan (mungkin) lebih bermoral ketimbang pilihan atraktif lainnya, seperti politik uang

Namun, dewasa ini, masyarakat tampaknya semakin skeptis dan apatis terhadap pasangan calon yang suka menawarkan janji. Bahkan ada sikap tegas dari masyarakat untuk tidak memilih pasangan calon yang hanya tahu menebar janji. Sikap ini muncul selain karena semakin berkembangnya sikap kritis masyarakat, tetapi juga karena pengalaman sudah cukup membuktikan bahwa tidak sedikit janji yang ditawarkan tidak direalisasikan saat para pemimpin berkuasa. Masyarakat sudah sekian sering menjadi korban penipuan para kandidat dengan janji dan tawaran yang menggiurkan. Politik janji, dalam hal ini, digunakan sebagai sarana untuk merebut kekuasaan semata-mata.

Selain itu, sikap skeptis juga terjadi karena kesulitan mengetahui isi hati dan kejujuran dari pasangan calon. Kita sulit mengetahui apakah janji itu lahir dari komitmen dan ketulusan hati yang mendalam, ataukah hanya sebuah verbalisme kosong tanpa makna.

Ada dua unsur penting dalam pembuatan sebuah janji. Pertama,komitmen dan kejujuran orang yang memberi janji; dan kedua, kepercayaan dari orang yang mendapat janji. Namun, kedua hal ini sulit dibentuk apalagi diukur karena kita tidak punya cukup jaminan apakah sebuah janji itu berasal dari sebuah sikap yang jujur atau tidak, sehingga dapat membangun kepercayaan dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menentukan sejumlah kondisi yang dapat menjamin pelaksanaan sebuah janji. Politik janji tidak dapat dihindarkan; sebab janji pada masa pra- pemilihan adalah penjabaran visi-misi yang diusung oleh para calon. Persoalannya, hemat saya, bukan terletak pada apakah janji itu perlu atau tidak, tetapi terutama pada apakah janji tersebut berkemungkinan untuk direalisasikan atau tidak. Tentang hal ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, janji mesti berdasarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang lahir dari kebutuhan konkret masyarakat mesti menjadi basis penawaran sebuah janji. Seorang calon tidak bisa menjanjikan sesuatu yang bukan menjadi keinginan masyarakat, tetapi sebaliknya menjanjikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika para calon menawarkan janji kepada masyarakat, maka pertanyaan pertama yang mesti dijawabnya adalah apakah janji itu berdasarkan aspirasi masyarakat? Janji tentang pembentukan provinsi Flores yang sering di`kampanye`kan oleh orang-orang tertentu saat pemilukada, misalnya, mesti didasari oleh aspirasi masyarakat banyak. Apakah pembentukan provinsi Flores merupakan aspirasi masyarakat Flores? Ataukah rencana itu hanya merupakan kepentingan elite tertentu?

Kedua, janji mesti dipertanggungjawabkan secara rasional di hadapan publik. Yang sering menjadi persoalan adalah bahwa hampir semua janji yang ditawarkan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Ketika masyarakat mengeluh tentang masalah kesehatan, misalnya, para calon menjanjikan biaya kesehatan yang relatif murah atau bahkan gratis bagi masyarakat. Atau ketika masyarakat mengeluh biaya pendidikan yang melambung tinggi di tengah realitas kemiskinan yang melanda masyarakat NTT, para calon menjanjikan pendidikan murah atau gratis bagi masyarakat. Siapa yang tidak tertarik dengan tawaran yang demikian menggiurkan itu?

Berhadapan dengan janji seperti ini, masyarakat secara psikologis akan sangat mudah menaruh simpati kepada pasangan calon tersebut. Namun, sekali lagi kita tidak memiliki jaminan untuk mengetahui niat di balik janji yang ditawarkan itu. Karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah janji para calon mesti dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada publik.

Para calon tidak boleh hanya tahu menawarkan janji kepada publik tetapi juga mesti menjelaskan kepada public tentang kemungkinan perealisasian janji tersebut ke depan. Para calon harus mengemukakan sejumlah alasan dan caranya secara jelas di hadapan publik tentang bagaimana janji yang ditawarkan itu dapat diwujudnyatakan. Ia mesti mampu meyakinkan publik bahwa janji yang ditawarkannya itu dapat dilakukan.

Ketiga, adanya mekanisme kontrol yang berdaya guna terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Soal utama dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak bergantung pada pemaparanan visi-misi pada masa kampanye, tetapi terletak pada mekanisme kontrol yang berdaya guna terhadap penyelenggaraan kekuasaan tersebut.

Hal ini sangat penting selain untuk mengingatkan seorang pemimpin tentang apa yang pernah dijanjikannya tetapi juga dan terutama agar pemimpin tidak bertindak ceroboh dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin perlu selalu diingatkan oleh masyarakat tentang apa yang pernah dijanjikannya kepada masyarakat. Janji akan mungkin dilaksanakan jika ada kontrol dari masyarakat.

Seorang pemimpin juga mesti selalu dikontrol agar tidak jatuh dalam tindakan penyelewengan kekuasaan. Mekanisme kontrol di sini tidak hanya dilakukan setelah sebuah kebijakan dikeluarkan tetapi

terutama secara aktif dan kritis mengikuti semua proses pengambilan keputusan politik dan penerapan keputusan itu sejak awal, agar suatu kebijakan yang diragukan ketepatannya dapat diperdebatkan dan dinegosiasi sejak awal, sebelum penyelewengan terjadi.

Membangun mekanisme kontrol yang berdaya guna merupakan bagian dari upaya demokratisasi kepemimpinan yakni penciptaan suasana dan kondisi politik di mana kepemimpinan timbal balik antara pemimpin dan rakyat berjalan secara terbuka, tanpa kekerasan, tertib tanpa formalisme kosong, dengan dukungan suatu wacana politik dan ketepatan pelaksanaannya (Ignas Kleden, 2001).

Pemimpin memimpin sekaligus dipimpin (baca:diawasi) rakyatnya. Hal keempat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah janji dari seorang kandidat adalah integritas dari calon itu sendiri. Integritas (moral dan sosial) dari seseorang bisa mengungkapkan komitmen dari orang tersebut. Seorang yang

berjanji untuk tidak memberi izin tambang tetapi selama menjabat dalam periode tertentu memberikan banyak izin tambang, misalnya, adalah contoh seorang pemimpin yang patut diragukan integritasnya.

Demikian pun, para calon yang pernah terlibat dalam kasus atau skandal hukum dan moral tentu tidak bisa diandalkan menjadi seorang pemimpin.  Politik janji menjelang pilkada di beberapa tempat di NTT ke depan sangat mungkin terjadi. Namun, kita perlu secara kritis melihat dan menilai rasionalitas dibalik penawaran sebuah janji, dengannya kita tidak lagi tertipu oleh sebuah verbalisme kosong/hampa nan menggiurkan. Politik janji memang wajar, namun ia tidak boleh menjadi sarana untuk mengejar kekuasaan semata-mata, tetapi mesti lahir dari sebuah komitmen yang tulus dan jujur demi pengabdian bagi kesejahteraan banyak orang.(*)


TAG