Gubernur NTT Minta Komunikasi politik Hendaknya Dijadikan Jembatan Emas

foto Wali Kota Kupang Jefry Riwu Kore saat hadir pada kegiatan Sosialisasi undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Hotel Romyta Kupang

foto Wali Kota Kupang Jefry Riwu Kore saat hadir pada kegiatan Sosialisasi UU nomor 7 tahun 2017 yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Hotel Romyta Kupang.

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam Pemilu serentak tahun 2019 baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan Pemerintahan yang efektif dan efisien untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore pada kegiatan Sosialisasi undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Hotel Romyta Kupang, Selasa 10 April 2018.

Gubernur berharap, Sosialisasi UU nomor 7 tahun 2017 yang dilksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi NTT ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas yang kuat antara pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya menciptakan yang demokratis agar masyarakat nantinya dapat berduyun-duyun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya secara aman tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Menurutnya, semua harapan ini akan berjalan baik manakala Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat membentuk desk Pemilu sebagai pusat informasi perkembangan Pemilu yang dapat menunjang proses penyelenggaraan Pemilu serentak sebagai upaya identifikasi monitoring dan evaluasi terhadap setiap kejadian dalam masyarakat terkait proses penyelengaraan Pemilu.

Di tahun 2018 ini, lanjut Lebu Raya, merupakan tahun politik di NTT. Karena disamping 10 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Bupati dan wakil Bupati, pada saat yang sama dilaksanakan juga Pilgub. “Tentunya eskalasi politik ditengah masyarakat pasti meningkat karena berkaitan dengan pemilihan figur pemimpin daerah yang dipandang memiliki kredibilitas dan elektabilitas yang mampu membangun daerah dan masyarakat,” kata Gubernur seperti dikutip Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore.

Dikatakan, kondisi ini tidak menutup kemungkinan memunculkan gesekan sosial masyarakat di daerah yang pada gilirannya mengarah kepada terciptanya konflik baik vertikal maupun horisontal.

Untuk itu, diharapkan semua komponen masyarakat NTT untuk terus membangun komunikasi sosial politik timbal balik sesuai kultur yang ada serta menjaga situasi dan kondisi rumah tangga, lingkungan dan wilayah masing-masing agar tetap kondusif, aman dan nyaman. “Komunikasi politik hendaknya dijadikan jembatan emas untuk merajut berbagai kepentingan dalam masyarakat,” pinta Lebu Raya.

Sementara panitia pelaksana sosialisasi, Silvester Kofi dalam laporannya mengatakan, maksud dilaksanakannya sosialisasi yang diikuti 80 peserta ini antara lain memberikan pencerahan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya terkait substansi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, lanjut Kofi, membangkitkan semangat nasionalisme dan memberikan motivasi juga mengajak masyarakat untuk memahami secara baik dan benar akan substansi UU No.7 tahun 2017.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kesbangpol NTT, Sisilia Sona, Komisioner KPU NTT Yosafat Koli dan Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna. (*hayer)