PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

irjen buuPenulis:Lorensius Irjan Buu

Zonalinenenws- Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia tengah gencar mencanangkan program Pembangunan Nasional tepat sasar guna menumbuhkembangkan laju pertumbuhan Ekonomi dan sum berdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Kita menyadari bahwa Kondisi social masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal Dibandingkan dengan mereka yang tinggal diperkotaan.

Salah satu factor adalah akibat perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, ketika investasi Ekonomi lebih terkonsentrasi didaerah perkotaan. Seringkali kegiatan perekonomian diperkotaan belum sinergis dengan kegiatan ekonomi diwilayah perdesaan. Dalam hal struktur desentralisasi dan otonomi daerah, kedudukan desa masih terus didiskusikan dan diperdebatkan, apakah desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan, ataukah desa dianggap hanya sebagai komunitas masyarakat saja.

Jika disimak dengan baik, desa bukan sekedar unit administratif, atau hanya permukiman penduduk, melainkan juga merupakan basis sumber daya ekonomi (tanah, sawah, sungai, ladang, kebun, hutan dan sebagainya),basis komunitas yang memiliki keragaman nilai-nilai local dan ikatan sosial, ataupun basis kepemerintahan yang mengatur dan mengurus sumber daya dan komunitas tersebut.

Konsep desa mandiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Komitmen Presiden (Kabinet Gotong Royong) Terhadap desa ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan ruang kepada desa untuk menjalankan Pembangunan desa (desamembangun) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Seiring perjalanan waktu dengan pergantian Presiden, Indonesia digembleng dengan Kabinet Kerja. Pada masa cabinet ini tercantum pada Nawacita sebagai agenda prioritas Pembangunan Nasional yaitu:”Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dalam mencapai Pembangunan Nasional yang utuh, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Komponen pokok yang disertakan dalam prioritasadalah tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial,pengembangan kapasitas desa/masyarakat desa, pembangunan partisipatif dan pembangunan desa terpadu berbasis aset. Dana Desa (DD) sebagai sumber pendapatan desa disalurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan desa membiayai kewenangannya secara mandiri.Road Map DD yang terserap dari tahun 2015

sebesar 20,76 Triliun dengan rata-rata DD perdesa senilai 280,3 Juta, tahun2016 sebesar 46,98 Triliun dengan rata-rata DD perdesa senilai 643,6Juta, tahun 2017 sebesar 60 Triliun dengan rata-rata DD perdesa senilai 800,4 Juta dan tahun 2018 sebesar 120 Triliun dengan rata-rata DD perdesa 1,4 Miliar.

Besarnya pemanfaatan DD yang diterima dari tahun ketahun harus mampu membawa dampak signifikan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Selain itu diperlukan upaya refocusing pemanfaatan DD untuk mendukung Produktivitas desa melalui: Pengembangan Produk Unggulan Desa(Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUM Desa, Pembangunan embung, dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa.

Membangun desa menuju kemandirian dengan pemanfaatan dana desa yang optimal dan tepat sasar tentu ada regulasi yang mengatur. Pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasarakan memicu kemunduran pembangunan desa itu sendiri bahkan berdampak pada kegagalan Pembangunan Nasional. Syarat utama terjadinya suatu perubahan pembangunan dimulai dari perubahan social yang menekankan pada aspek sumber daya manusia. Perubahan menuju Pembangunan Nasional yang

Dimulai dari daerah terpinggir secara khusus desa merupakan suatu perubahan yang direncanakan. Masyarakat desa yang notabene masih belum mengalami efek globalisasi secara utuh, tentu masih menyimpan suatu aspek orisinalitas baik fisik maupun mental. Untuk itu perlu diadakan pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan taraf hidup kejenjang yang lebih maju dan sejahtera.

Pembangunan Nasional yang terjaring sampai tingkat desa sudah sedangb berjalan semenjak dikucurkan dana desa pada tahun 2015 beruntun tiap tahun sampai tahun 2018 sekarang. Setiap tahun nominal dana desa mengalami kenaikan. Itu artinya desa membutuhkan sarana/fasilitas untuk mensejahterakan hidup. Sarana Tersebut menjadi tiang penyokong penentu lajunya kemajuan ekonomi desa. Sejak

Dana desa dikucurkan tahun 2015, jumlah penduduk miskin diperdesaan mengalami penurunan. Prioritas pemanfaatan dana desa yang dirumuskan berdasarkan prinsip TriMatra diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan dimasa yang akan datang.

Kontribusi dan alokasi dana desa harus berdampak pada pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja local baik infrastrukur permanen maupun sementara, peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Prinsip penggunaan dana desa berasaskan keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa dengan mengutamakan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa, partisipatif dan prakarsa masyarakat, swakelola dan berbasis sumber daya desa serta tipologi desa. Pada dasarnya kembali melihat pada filosofi dana desa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan public di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan wujud dari rekognisi Negara Kepada desa. Wujud rekognisi ini tentu memiliki dasar hukum yang kuat sebagai Regulasi dasar PP43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan (Perlak) UU6/2014, PP 47/2015 Perubahan PP43/2014 yang mengacu pada Permendagri No.111-114 Tahun 2014 dan UU 6/2014  tentang Desa,PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, PP 22/2015 tentang PerubahanPP60/2014 mangacu pada Permendes No.1 dan 2 Tahun 2015.Untuk mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi desa diaturdalam PMK 247/PMK.07/2015.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

a.pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

c.pembangunan,  pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;

d.pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan

e.pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan Pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. RPJM Nasional 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda Nawacita yang berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam  menyusun rencana strategis Dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. RPJM Nasional Juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan normal.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJM Nasional 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung Pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.Penggunaan dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan Dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan Prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian

sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritaspenggunaa dana desa setiap tahun. Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 PrioritasPenggunaan Dana Desa ditahun 2018 adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di desa dengan Pelayanan social yang optimal, usaha ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur penunjang aksesibilitas public setempat. Sedangkan pada ranah pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakatdalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, mengembangkan kapasitas dan ketahanan masyarakat, pengembangan system informasi desa, dukungan kegiatan pengelolaan pelayanan social dasar dan usaha ekonomi produktif (permodalan), pelestarian lingkungan hidup, kerjasama antar desa, dan dukungan menangani bencana alam.

Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku local yang ada didesa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

Sementara penggunaan bahan baku local diharapkan akan memberikan penghasilan Kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Sasaran penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedahrumahdanprogram plesterisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer.

Dalam hal peningkatan pendapatan desa, ada anggaran untuk pembentukan BUM Desa. Sedangkan untuk peningkatan derajat kesehatan diberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang  diperuntukan untuk membiayaikegiatankegiatanposyandubalitadanlansia.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikandan kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana desa untuk peningkatan

pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar jenjang TK dan PAUD. Alangkah baiknya apabila pemerintah desa meningkatkan angaran untuk bidang pendidikan dan menggunakan dana desa tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani atau komunitas pengusaha lokal.

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama ataumemberi modal, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat.

Alokasi dana desa untuk pemberdayaan dalam bidang peningkatan sosial dan Ekonomi masyarakatya itu dengan meningkatkan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan genderdan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Penggunaan dana desa dalam pemberdayaan termasuk untuk pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatanTeknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa,serta pelesetarian lingkungan hidup.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Proses evaluasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah. Proses evaluasi ditingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses evaluasi oleh Pemerintah Pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan ketercapaian output dapat lebih maksimal.

Agar proses evaluasi dapat lebih efektif, maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan.

PENUTUP

Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama dalam pembangunan Nasional. Sasaran pembangunan yang sebelumnya hanya berkutat di ibu kota,kinisudah diratakan seluruh Indonesia dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah tingkat daerah dan desa. Kucuran dana dari postur ABPN telah banyak merubah wajah NKRI dari problem kemiskinan dan perlahan

Berhasil menaikkan taraf hidup sejahtera. Berbagai bidang pemberdayaan dan pembangunan yang telah lunak memobilisasi masyarakat desa menuju tingkatan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal tersebut telah dicanangkan dalam poin Nawacita dengan memprioritaskan desa tertinggal dan masyarakat sebagai subjek Pembangunan Nasional. Sesuai regulasi, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan , dan pengelolaan desa.

Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima kabupaten/ kota, bantuan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengelolaandanadesadalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa yang berdampak langsung pada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan.(*)

DAFTARPUSTAKA

Wanggai, Felix. 2012. Pembangunan untuk Semua. Jakarta: PT Indomulti media

Communications Group.

Martindas,R.1997.Manajemen SDM lewat Konsep Aku. Jakarta: PT Pustaka Utama

Grafiti.

Wiryanto, Wehner. 1973. Membangun Masyarakat. Bandung: ALUMNI Bandung.

https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf

https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf

https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf

https://www.kemenkeu.go.id/media/4449/manfaat-bijak-dana-desa.pdf

http://www.kemendesa.go.id/

http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Materi%20RAKERNAS%20Tahun%202018/KEMEN

DESAPDTT.pdf

https://media.neliti.com/media/publications/75802-ID-pengelolaan-alokasi-danadesa-

dalam-pemb.pdf

TULISAN YANG PERNAHDIPUBLIKASIKANOLEHPENULIS:

1.http://voxntt.com/2017/12/06/nasib-nagekeo-di-ujung-tanduk/

2.http://www.zonalinenews.com/2017/09/kopi-flores-komoditi-andalan-kemajuanekonomi-

dan-pariwisata-flores/

3.http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2017/07/21/kopi-flores-berhasilpecahkan-

rekor-muri/

4.http://nagekeopos.blogspot.com/2017/08/k-link-nagekeo-elian-djo-ajakmasyrakat.

html

5.http://www.beritasatu.com/nasional/443632-piagam-muri-jadi-kebanggaanflores.

html

6.Opini berjudul : Edukasi Nilai dimuat 2 hari berseri pada Surat Kabar Harian Flores

Pos pada tanggal13-14 Agustus 2015

7.(BlogPribadi)https://lorensirjanbuu.wordpress.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A.DATAPRIBADI

Nama : LorensiusIrjanBuu

NIK :5316051505930001

Tempat dan Tanggal Lahir: Wereng, 25 Mei 1993

Alamat :Jl.SMP258, Komp. H. Anang, RT05/RW10

Nomor Telepon Seluler : 082114707931

Jenis Kelamin :Laki-laki

Agama :Katolik

Kewarganegaraan : Indonesia

Status :Belum kawin

PendidikanTerakhir :SMA Seminari Mataloko

Pendidikan Sekarang :Universitas Indraprasta (Kelas Reguler Sore)

NPM :201712500679

Email :[email protected]

B.PENDIDIKANFORMAL

· SDKWatuapi(2005)

· SMPSMPSeminariBundaSegalaBangsaMaumere(2008)

· SMASeminariMataloko(2011)

· UniversitasNusaCendana(Resign2014)

· UniversitasIndraprastaPGRIJaktim (2017-sekarang)

C.PENGALAMANKERJA

· SKHUPosKupangsebagaisalesman(2011-2014)

· ____________GuruBahasaInggrisdiLembagaUPTPPNFIGOTEC NTTKotaKupang

(2011-2013)

· GuruHonorSDKYaswariSoEVNTT(2014-2015)

· GuruEkstrakurikulerSDKRosaMystikaKupang(2013-2015)

· GuruEkstrakurikulerSDNLilibaKupang(2014-2015)

· PressSuaraindependent.com (2014-2015)

· PressWartaPerempuanNTT,YayasanPelitaFlobamora(2013-2015)

· AnggotaPanitiaPengawasPemilihanUmum KotaKupang(2013-2015)

· InternationalFoodConceptCompany(IFC)DohaQatar(2016-2017)

D.PRESTASI

· HasiltesUKBIterbaikuruttigatingkatNTT(2013)

· JuaraIIIDutaBahasaNTT(2013)

· KoordinatorUtamaRekorMURIKopiFlores–TourdeFlores(2017)

E.KEMAMPUAN

· Komputer:Ms.Word,Office,Excel

· Piano,Keyboard,Gitar,SepakBola,BolaVolly.


TAG