PMKRI Desak DPRD Kota Kupang Pangil Wali Kota Jeriko

foto pertemuan antara PKMRI Cabang Kupang denag DPRD Kota Kupang di kantor DPRD KOta KUpang

foto pertemuan antara PKMRI Cabang Kupang denag DPRD Kota Kupang di kantor DPRD Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Organisasi Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang Desak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang agar segera memangil Wali Kota Kupang Jefry Riwu Kore Jeriko) untuk mempertanyakan dua masalah yang terjadi di lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Kupang, yakni kasus Perkusi  yang  melibatkan salah satu ASN dilingkup Pemkot Kupang dengan Wakil Wali Wali Kota Kupang Hermanus Man pada 2 November 2017 lalu dan kasus penyalagunaan dana APBN Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum – oknum tertentu diluar lingkup Pemkot Kupang. “Kita minta DPRD Kota Kupang segera menindak lanjuti dua kasus ini,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Emanuel Boli saat pertemuan dengan beberapa Anggota DPRD Kota Kupang di ruang gabungan komis Kantor DPRD Kota Kupang, Rabu 11 April 2018.

Kedatangan sejumlah Anggota PMKRI yang dipimpin oleh Korlap Emanuel Boli ke gedung DPRD Kota Kupang disambut baik oleh sejumlah Anggota DPRD Kota Kupang dari empat komisi yang ada di DPRD Kota Kupang yang dipimpin oleh Anggota DPRD Kota Kupang Theodora Ewalda Taek didampingi oleh Anggota DPRD Dedy Pati Wua, Adrianus A. Talli, Yuvensius Tukung, Yapi Pingak, Jabir Marola, Victor Haning, Robby Karel Kan, dan Epi Seran .

Korlap Emanuel Boli mengungkapkan , PMKRI Cabang Kupang mempertayakan tigkat pengawasan DPRD Kota Kupang dalam kelanjutan laporan dari Pemkot Kupang terkait kasus ASN yang memarahi Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man pada Kamis, 02
November 2017 lalu. Menurutnya, tidak ada tindak lanjut dari Pemkot Kupang terkait kasus
tersebut , bahkan ada pembiaran yang di lakukan oleh Wali Kota sebagai Kepala Daerah. “Kita menduga Pemkot Kupang takut terhadap oknum-oknum ASN yang terlibat dalam kasus itu. Mereka menjalankan tugas tidak sesuai dengan Pasal 23 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN yang menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara wajib menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang , baik di dalam maupun di luar kedinasan,” ungkap Emanuel.

Dikatakan, sudah sejauhmana hasil pemeriksaan yang di lakukan PPNS yang di ketua oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang. Bagaimana tindak lanjut laporan Pemkot Kupang kepada Kepolisian Resort Kupang
kota. “ Ada apa kasus ini di berhentikan,” ujar Emanuel.

PMKRI Cabang Kupang, jelas Emanuel telah meminta kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Kupang segera mengumumkan perkembangan kasus yang sudah diselidiki. “Kami juga mendesak Pemkot tetap melakukan proses hukum terhadap ASN yang sudah mengancam Wakil Wali Kota Kupang,” katanya.

Ia menambahkan, dalam kasus penyaluran PIP di Kota Kupang telah menyalahi Juklak PIP 2017 (No. 07/D/BP/2017, No. 02/MPK. C/MP/2017) yang dikeluarkan oleh Kementrian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” Dana PIP ini sebagai instrumen pelaksana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dan satuan pendidikan. Bukan dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang mengatasnakan perseorangan diluar pemangku kepentingan,” papar Emanuel.

Menanggapi dua permintaan dari PMKRI Cabang Kupang tersebut, Angota DPRD Kota Kupang Theodora Ewalda Taek mengukapkan, terkait PIP sebagai anggota DPRD Kota Kupang sedang memprotes hak rakyat bukan menghentikan apa yang menjadi hak rakyat. Yang Dewan hentikan adalah mekanisme yang tidak benar karena melibatkan oknum – oknum yang diluar sistem. “Ini artinya Pemkot Kupang sedang tidak mempercayai ASN sehingg urusan pemerintahan melibatkan rumah aspirasi,” katanya.

Pada kesempatan itu politisi asal Partai HANURA, Yapi Pingak  menilai, kasus persekusi yang melibatkan ASN dilingkup Pemkot Kupang terhadap Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man itu sudah pelecehan secara kelembagaan terhadap Pemkot Kupang seutuhnya. “Nanti di rapat pansus saya minta Ketua Pansus LKPJ, kasus ini segera dituntaskan. Ini bukti dari pada masyarakat masih mengawal persoalan – persoalan yang terjadi di kota ini. Jujur saja bukan saja masalah seperti ini bukan saja terjadi di ruang Wakil Wali Kota saja tetapi diruang BKD, dan dinas – dinas tertentu juga ada banyak orang yang muncul sebagai super hero. Ini membuktikan  pada Pilkada 2017 lalu oknum – oknum ASN ini terlibat. Hal ini sangat disayangkan karena anggara yang dikururkan pemerintah itu sangat besar. Sikap – sikap seperti ini yang mengatasmakan oknum atau kelompok – kelompok tertentu.seharusnyakita  sadar bahwa pertandingan itu sudah berakhir karena masyarakat sudah mempercayakan itu. Apa yang Wakil Wali Kota rasa kita DPRD juga rasa. Saya nantang kalau berani datang ribut di kantor DPRD Kota Kupang Sini jangan berani hanya di ruang Wakil Wali Kota saja,” tegasnya. (*hayer)