Tim Pansus Nilai Rujab Pimpinan DPRD Kota Kupang Tak Layak Ditempati

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus)

foto tim Pansus DPRD Kota Kupang di Rujan Pimpinan Dewan Kota Kupang

foto tim Pansus DPRD Kota Kupang di Rujan Pimpinan Dewan Kota Kupang

Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek menilai pekarajaan Rumah Jabatan (Rujab) Pimpinan DPRD Kota Kupang yang dikerjakan pada tahun anggara 2016 – 2017 kondisinya sangat tidak layak ditempat oleh para Pimpinan DPRD Kota Kupang tersebut. Menurutnya, dari hasil pantauan Tim Pansus di lapangan bagunan Rujab Pimpinan DPRD Kota Kupang terkesan dikerjakan asal jadi. “Pekerjaan pembagunan Rujab Pimpinan Dewan ini mengunakan anggara yang sangat besar. Namun, hasil pekerjaan sangat jauh dari harapan,” kata Ketua Pansus Theodora Ewalda Taek kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, usai kegiatan pantauan Pansus, Selasa 10 April 2018.

Dikatakan, saat melakukan perencanaan pekerjaan tersebut Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang melakukan perhitungan – perhitungan yang matang untuk pengunaan material bagi Rujab Pimpinan Dewan ini.” Yang kita temui di lapangan itu tadi yang terjadi pengelupasan pada oker tembok, tembok retak, ketebalan tembok tidak rata, plafon sudah pecah dan saluran pembuangan air yang letaknya di depan rumah. Ini Rujab Pimpinan Dewan jadi perlu ada perbaikan,” ungkap Ewalda.

Di hari kedua kegiatan Tim Pansus di lapangan, jelas Ewalda selain Rujab Pimpinan Dewan jadi temuan Tim Pansus jauh dari harapan. Tim pansus juga melaukan kunjungan di beberapa titik yang berbeda , yakni  Bagian Ekbang Setda Kota Kupang, BKD, lokasi okopasi RPH di jalan Frans Seda, jalan umum di Kelurahan TDR yang okopasi pengunaannya secara individu oleh salah satu pengusahan atas nama Sinar bagunan, Rujab Wali Kota Kupang dan pembangunan, Reserfoar di Kelurahan Manulai II, titik – titik parkir dan beberapa titik lainnya. “Hasil pantauan kita di lapanggan untuk masalah parkir nilai uang yang diterima tidak sepenuhnya disetor ke PAD. Yang kita inginkan adalah kalau uang ini pun kembali untu pemberdayaan masyarakat harus disetor secara resmi kepada daerah agar tercatat dalam PAD. Sehingga hasil rekomendasi ini nanti kita akan sampaikan dalam sidang bersama dengan Dinas terkait,” papar Politisi PKB itu. (*hayer)