Undana Berencana Menutup PSDKU Bajawa dan SBD

Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu sumber foto undana ac.id

Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu sumber foto undana ac.id

Zonalinenews-Kupang,- Universitas Nusa Cendana (Undana) berencana tak melanjutkan atau menutup Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) yang berada di Tambolaka, Sumba Barat Daya (SBD) dan Bajawa, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disampaikan Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si., Ph. D saat melakukan Konferensi Pers Pengumuman Hasil SNMPTN 2018 di Lantai Dua Rektorat Undana, Jumat 20 April 2018  lalu.

PDSKU yang semula diketahui dengan nama Pendidikan di Luar Domisili (PDD itu akan ditutup karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Bajawa dan SBD tidak memiliki komitmen dan kepedulian yang sama untuk menyediakan fasilitas yang baik. “Untuk menjamin kualitas pendidikan yang baik, maka semua harus memiliki komitmen dan semangat untuk menyiapkan fasilitas belajar yang baik bagi mahasiswa,”  paparnya.

Undana sendiri, kata Prof. Fred, memiliki fasilitas seperti video conference, namun pemerintah setempat tak menyiapkan itu. Begitupun dengan beberapa fasilitas belajar, seperti gedung dan lainnya. Tak hanya itu, menurut Rektor, Prof. Fred, Undana juga tak bisa melanjutkan PDSKU karena jurusan yang memiliki akreditasi A yang bisa dijadikan PDSKU di dua wilayah itu. Sebaliknya, jurusan yang berakreditasi B, tidak bisa membuka program seperti PDSKU.

Alasan penutupan PDSKU ini pun rupanya terbentur masalah anggaran. Alasan  itu telah diberitakan sebelumnya di Buletin Undana (Edisi Agustus) melalui pernyataan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Prof. Dr. Lumban Gaol, Ph.D.  Ia menyebut, untuk membiayai PSDKU, Undana harus menghabiskan anggaran sekitar Rp 11 miliar tiap tahun.

Menurutnya, hal tersebut tidak efektif, jika Undana kini beralih status menjadi PPK BLU. Hal tersebut, katanya, disebabkan oleh biaya tarnsportasi dan penginapan dosen di dua wilayah tersebut yang sangat tinggi. Karena itu, menurutnya, Undana akan lebih memikirkan ulang untuk melanjutkan PDSKU tersebut. Jika tetap dilanjutkan, maka salah satu yang harus dilakukan dalah Undana harus membuka UPT PDSKU di Bajawa dan Tambolaka.

Diberitakan sebelumnya, Kampus terancam tutup, Dosen Undana Bajawa tagih janji Pemda. Dikutip media ini, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ngada, Ketua DPRD Ngada, Helmut Waso membenarkan adanya sejumlah hasil penting dari pertemuan dengan pihak Undana Kupang. Hal ini diperkuat penjelasan dari Wakil Ketua II DPRD Ngada Selly Raga serta Wakil Ketua I DPRD Ngada Dorothea Dhone serta sejumlah Anggota DPRD Ngada lainnya, Launseius Pea, Marsel Na’u dan Anggota DPRD lainnya.

Ini petikan pertemuan yang berhasil direkam media ini tanggal 23 April 2018 di Ruang Paripurna DPRD Ngada. Dijelaskan, pada tanggal 4 April 2018 Pimpinan DPRD Ngada bersama sejumlah Anggota DPRD dan Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa melakukan perjalanan konsultasi ke Undana Kupang. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk bertemu Rektor Undana Kupang guna membahas sejumlah urusan penting terkait nasib Kampus Undana Bajawa.

 Disebutkan, setibanya di Undana Kupang, Tim Daerah bertemu pihak petinggi Universitas Undana Kupang dan diterima langsung oleh Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II dan Pembantu Rektor III Undana Kupang. Menjawab aspirasi para Dosen yang mendatangi DPRD Ngada, dijelaskan, materi yang diperjuangkan oleh DPRD Ngada bersama Plt Bupati Paulus Soliwoa dalam perjalanan konsultasi di Undana Kupang adalah mempertanyakan kedudukan Kampus Undana Bajawa dan kondisi Program Fakultas Undana Bajawa dengan megacu pada poin-poin kesepakatan MOU antara Undana Bajawa dengan Undana Kupang. Namun, ditambahkan, jawaban yang diberikan oleh pihak Undana Kupang, tidak sebagaimana harapan.

Dikisahkan, Pembantu Rektor I Undana Kupang justeru menegaskan, nasib Undana Bajawa tidak bisa dipaksakan, sebab secara aturan main tidak dibenarkan status Fakultas Induk yang tidak Terakreditasi A memayungi cabang fakultas di tempat lain.

Ditambahkan, hanya Fakultas Peternakan yang berstatus Terakreditasi A di Undana Kupang, selebihnya tidak terakreditasi A. Dengan kondisi ini pihak Undana Kupang memberikan jawaban tegas bahwa Undana Kupang tidak dapat memayungi Undana Bajawa. Pembantu Rektor I Undana Kupang kepada Tim Gabungan yang datang dari Ngada, menurut Wakil Ketua I DPRD Ngada, Dorothea Dhone, bahkan melontarkan kalimat “Ya silahkan, kalau tetap dipaksakan, Ijazah tidak diakui”.

 Terhadap jawaban ini, pasalnya Pimpinan DPRD Ngada bersama Anggota Dewan serta Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa akhirnya mempertanyakan MOU, sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada pun telah mengalokasikan Milyaran Rupiah dari kucuran Dana APBD II Ngada untuk Undana II Bajawa.

Terhadap poin ini, lanjut Dorothea Dhone, jawaban Pembantu Rektor I Undana Kupang lagi-lagi menegaskan, jika tetap dipaksakan, kasihan Ijazah anak-anak mahasiswa tidak diakui. Atas kondisi ini, Tim Daerah memutuskan kembali ke Ngada dan harus kembali berpikir untuk membahas sejumlah langkah strategy guna mengupayakan langkah-langkah alternatif terhadap masalah yang dihadapi. Sebab, dengan sikap Undana Kupang yang sudah disampaikan secara terbuka kepada Tim Daerah, nasib Undana Bajawa terancam penyelenggaraannya.

Selain Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa, inilah daftar nama unsur DPRD Ngada yang melakukan konsultasi ke Undana Kupang diantaranya, Helmut Waso (Perutusan PAN), Dorothea Dhone (Perutusan Nasdem), Laurensius Pea (Perutusan Golkar), Kristoforus Loko (Perutusan PAN), Yulius H Kilamoi (Perutusan PAN), Mario Yohanes (Perutusan Nasdem), Rayundus Bena (Perutusan PKB) Kabupaten Ngada. Hingga berita ini diturunkan Lembaga DPRD Ngada telah menginformasikan kepada para Dosen Undana Bajawa yang mendatangi Lembaga Dewan, bahwa Pihak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada akan kembali duduk bersama guna memikirkan jalan keluar dan langkah kerja demi memperjuangkan nasib Undana Bajawa yang terancam penyelenggaraannya di daerah. (*wrn/humas undana)