Dewan Kota Minta Pemkot Kupang Segera Bayar Dana Operasional Ketua RT dan RW

foto : Gedung DPRD Kota Kupang

foto : Gedung DPRD Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang  minta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang agar segera  membayaran dana operasional bagi para Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) serta insentif anggota Polisi Pamong Praja.

“Kami pertanyakan kepada Pemerintah Kota mengapa hak-hak para ketua RT dan RW serta Pol PP hingga saat belum juga terbayarkan. Kami akan gelar rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan hal ini kepada pemerintah,” kata Sekertaris Komisi II DPRD Kota Kupang, Jabir marola kepada wartawan di gedung DPRD setempat, Kamis 5 Mei 20018.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini menjadi tanda tanya bagi dewan. Sebab danna untuk mereka telah dialokasikan pada sidang pembahasan anggaran murni beberapa waktu lalu. “Kasihan mereka harus terus menanti dan menanti. Anggaran mereka itu telah disetujui pada sidang pembahasan anggaran murni tapi hingga saat ini belum juga dicairkan padahal kita sudah mau masuk pembahasan APBD perubahan,” kata Jabir.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi II , Amin Laoda yang mengatakan, belum ditandatangani SK atau apa pun oleh Wali Kota bukan jadi alasan. Karena anggaran ini telah disetujui bersama dalam sidang anggaran murni. “Persoalan ini jadi pertanyaan dewan khususnya soal kebijakan Wali Kota yang hingga saat belum merealisasi semua anggaran baik dana operasional para ketua RT, RW dan LPM serta Pol PP,” kata Laoda.

Sementara anggota Komisi II dari Fraksi Hanura, Melky Balle mengatakan, bicara soal anggaran, tentunya sudah melalui suatu mekanisme pembahasan. Sehingga tinggal pemerintah mengeksekusi anggaran yang sudah disepakati bersama para wakil rakyat Kota Kupang tersebut. “Proses pembayaran pada tahun kemarin itu normal, mengapa tahun ini mengalami keterlambatan. Hal ini menjadi tanda tanya dan butuh penjelasan dari pemerintah, karena anggarannya sudah disetujui,” tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi II dari PKB, Daniel Hurek mengatakan, hal ini terkesan adanya pembiaran dan pembiaran ini bisa diasumsikan banyak hal seperti cara mengusir orang secara perlahan. “Hal seperti ini janganlah dibiarkan. Karena jika ingin memberhentikan orang, marilah dilakukan secara baik,” ujarnya.
(*hayer)