foto : Lokasi Karang Dempel (KD)

Rencana Penutupan Lokasi Prostitusi KD Masih Dalam Tahap Sosialisasi

foto : Lokasi Karang Dempel (KD)

foto : Lokasi Karang Dempel (KD)

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk melakukan penutupan terhadap lokasi prosritusi Karang Dempel (KD) pada tahun 2019 mendatang masih dalam proses sosialisasi media. “Saat kita masih melakukan sosialisi di media, baik media cetak, elektronik maupun media online,” kata Kepala Dinsa Sosial Kota Kupang Felisberto Amaral kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis 27 September 2018.

Menurutnya, untuk menyatukan persepsi penutupan lokasi prostitusi KD tersebut Wali Kota Kupang yang langsung turun untuk bertemu dengan Forkopimda. “Sosialisasi akan dilakukan bersama para Camat, lurah, dan tokoh agama serta masyarakat. Dan tahapan terkahir sosialisasi dengan para penghuni di tempat lokalisasi itu,” kata Felisberto.

Direncanakan dalam tahun 2018 ini, lanjutnya semua proses sudah bisa berjalan sesuai rencana. Namun, jika di tahun 2018 ini juga belum ada anggaran untuk kegiatan tersebut bisa diajukan untuk tahun anggaran 2019.” Penutupan tempat lokalisasi ini aturan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial, sehingga seluruh biaya pemulangan pekerja di tempat prostitusi itu ditangani dan dibiayai oleh Kementerian Sosial. Maka itu Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dibebankan dengan biaya pemulangan pekerja,” Felisberto.

Ia mengatakan, yang terpenting adalah alamat lengkap dari para pekerja s3x, agar bisa dipulangkan ke daerah asal mereka. “Untuk anggaran sosialisasi nanti kita akan konsultasikan dan koordinasikan bersama dengan kepala daerah asal masing – masing para pekerja s3x,” ungkap Felisberto.

Ia menambahkan, sementara anggaran untuk program pemberdayaan mantan pekerja seks, bisa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggunakan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakar (PEM), pelatihan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan OPD lainnya. “Jadi program ini bukan hanya diurus oleh Dinas Sosial saja. Tetapi harus bekerja sama semua lintas sektor, sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja juga akan dilibatkan untuk penertiban dan lainnya,” pungkasnya. (*hayer)