foto : Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah ketika kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kelurahan Namosain Kota Kupang NTT

Warga Minta Anggota DPR RI Anita Gah Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Miskin

foto : Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah ketika kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kelurahan Namosain Kota Kupang NTT

foto : Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah ketika kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kelurahan Namosain Kota Kupang NTT

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Ketika hadi pada kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Partai Demokrat Anita Jacoba Gah diminta sejumlah masyarakat untuk bisa memperjuangkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat miskiun di NTT terutama di Kota Kupang. “Kami minta Ibu Anggota Dewan yang terhormat bisa bergai masalah yang sering kita masyarakat miskin alami. Yakni masalah Beras Sejahtera (Rastra, Pendidikan dan kesehatan,” kata salah satu warga Kelurahan Namosain Nuryati Djo yang menghadiri kegiatan tersebut di Gereja Weslean Indonesia Namosain, Selasa 18 September 2018.

Menurut Nuryati, mereka warga miskin yang memiliki memiliki Kartu Indonesia Sehat, BPJS serta wajib menjadi peneri Raskin seolah – olah diabaikan pemerintah. “Kita ini kategori warga miskin apa bila hak kita sudah kita tidak dapat lagi, kemana kita harus mengelu. Saya sebagai pemilik KIS pernah melakukan pengobatan mengunakan kartu tersebut tapi ditolak dengan alasan kartunya sudah mati. Sedangkan Raskin yang sebelumnya saya sering dapat itu nama saya dihapus sehingga saya tidak tergolong dalam warga miskin yang berhak penerima Rastra,” ungkapnya.

Menanggapi pengeluhan masayarakat tersebut Anggota DPR RI Anita Jacoba Gah mengungkapkan, dirinya siap menjadi pelayanan masyarakat. “Kita sebagai Anggota DPR meliki Rumah Aspirasi. Maka itu apa bila ada masalah yang dialami masyarakat datang saja buat pengaduan ke Rumah aspirasi saya,” ujarnya.

Menurutnya, masalah Rastra sebenarnya Pemerintah Daerah harus memiliki data yang akurat sehingga tidak terjadi kesalahan penyaluran. “Memang masalah Rastra, pelayanan kesehatan dan pendidikan ini sering menjadi keluhan masyarakat miskin. Masalah Rastra sendiri banyak penerima yang harus dapat jatah akhirnya tidak dapat mendapat jatah lagi. Dan masalah penyaluran Pemerintah Daerah harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan Pemerintah Pusat. Sedangkan masalah KIS apa bila ada masyarakat yanmg ditolak untuk melakukan pengobatak kesehatan silahkan hubunggi saya. Anggran APBN untuk kebutuhan masyarakat miskin menjadi tanggungjawab kita sebagai DPR RI,” katanya.

Dikatakan, Rastra tersebut mengunakan anggara dari APBN. Namun, harus dianggarkan melalui APBD lagi agar semua masyarakat miskin yang memilik hak penerima bisa mendapat jatah yang sama. “Sebagai Kepalah Daerah harus berpikir bagaimana caranya kekurangan jatah Rastra yang begitu banyak bisa teratasi dengan baik. Untuk saat ini saya menilai masih banyah salah penyaluran Rastra karena ada yang orang kaya tapi terima Rastra. Sedangkan orang yang miskin itu tidak dapat menerima jata Rastra,” jelas Anita. (*hayer)