foto : Ketua DPW PAN Provinsi NTT, Awang Notoprowiro

Awang Notoprowiro Minta Ketua MPR RI Menjadwalkan Kembali Pemilu Di Flotim

foto : Ketua DPW PAN Provinsi NTT, Awang Notoprowiro

foto : Ketua DPW PAN Provinsi NTT, Awang Notoprowiro

ZONALINENEWS.COM –KUPANG, Ketua DPW PAN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Awang Notoprowiro menminta agar Ketua MPR RI, zulwiki Hasan untuk menjadwalkan kembali Pemilu Legislatif dan Peresiden pada 19 April 2019 mendatang di Kabupaten Flores Timur (Flitim). Sebab, penjadawalan Pemilu tersebut bertepatan dengan acara keagamaan umat Katolik dalam prosesi samana santa di Kota Larantuka Flotim yang berlangsung sejak tanggal 19 April – 23 April 2019. Menurutnya, DPR RI, Pemerintah Pusat, KPU dan Bawaslu harus duduk bersama kembali menjadwalkan Pemilu setelah acara samana santa di Kabupaten Flotim itu. “Hak beragama adalah dasar yang tidak dapat dikurangi karena alasan apapun. Dengan demikian pengakuan terhadap hak beragama harus didasari pada asas saling menghargai dan menghormati,” kata Awang kepada wartawan di Kupang, Kamis 25 Oktober 2018.

Dikatakan, sebanyak 13 wakil rakyat di DPR RI asal NTT harus bersama pemerintah dan lembaga terkait untuk menjadwalkan kembali Pemilu di Kabupaten Flotim agar tidak bertabrakan dengan acara keagamaan di Kota Larantuka. “Pemilu tidak sekedar pesta rakyat, tapi blebih dari itu. Pemilu adalah ujian demokrasi, dimana drajat partisipasi keikutsertaan rakyat dalam 2019 menjadi syarat utama untuk mendapat mandat rakyat,” ungkap Awang.

“Saya memiliki kekuatiran jika dipaksakan Pemilu pada 19 April 2019, maka partisipasi rakyat akan sangat terbatas karena banyak juga yang berkonstrasi pada persiapan acara samana santa,” paparnya.

Usulan penjadwalan kembali, lanjut Awang adalah aspirasi yang ia terima dari berbagai kelompok umat basis (KUB) beberapa Paroki Gereja Katolik di Kota Kupang. “Saat saya bertatap muka dengan tokoh – tokoh Katolik, mereka minta saya menghubungi Ketua MPR RI untuk maksut tersebut. Saya sungguh terpanggil karena usulan ini bertepatan dengan bulan suci ( Bulan Doa Rosa Rio),” jelasnya.

Selain itu menurutnya, jaminan terhadap hak keagamaan tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan, tetapi juga harus menjamin ekspresi keagamaan yang merupakan bagian dari peribadatan dan ritual keagamaan. Atas dasar penghormatan tersebut negara menjadi bagian terdepan dalam mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi antar umat beragama.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD PAN Kota Kupang, Feliks Dando mengungkapkan, kerukunan umat beragama tetap terlestari, apabila umat beragama saling menghormati agama dan nilai ajarannya.

Menurutnya, PAN sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan selalu menjaga bingkai kebhinekaan yang dibuat dengan tekstur toleransi. “kerukunan umat beragama perlu dirawat dengan berbagai macam cara, yakni saling menghormati dan saling menghargai. Dan saya telah meminta Fraksi PAN DPRD Kota Kupang untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Kota Kupang agar lebih cepat mengusulkan ke Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penjadwalan kembali tanggal Pemilu 2019 di Kabupaten Flotim nanti,” tegas Feliks. (*hayer)