foto : Kepala BKAD Kota Kupang, Jeffry Pelt

Jeffry Pelt : Anggaran 1 Miliar Untuk Program Bedah Rumah

foto : Kepala BKAD Kota Kupang, Jeffry Pelt

foto : Kepala BKAD Kota Kupang, Jeffry Pelt

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang memiliki program bantuan sosial berupa bedah rumah yang mengunakan anggara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai, Rp. 1 miliar lebih. Secara teknis anggara sebesar 1 miliar lebih itu dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang. “ Kita Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKAD) eksekusi anggaran karena dana itu masuk dalam kategori bantuan sosial (Bansos),” kata Kepala BKAD Kota Kupang, Jeffry Pelt saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Jumat 19 Oktober 2018.

Memurutnya, yang melakukan survey, untuk  menentukan penerima dan kelayakan penerima,  dilakukan oleh dinas teknis, sementara BKAD hanya sebagai eksekutor. “Maksudnya jika semua proses sudah selesai,  maka Badan Keuangan hanya langsung mentransfer uang ke rekening penerima bantuan sosial masing – masing,” ungkap Jeffry Pelt.

Jefrry mengatakan,  untuk dana hibah dan bantuan sosial,  karena secara otomatis anggaran ini ada di Pejabat Pengelolaan Keuangan Paerah (PPKD)  sehingga anggaran ini akan dieksekusi oleh Badan Keuangan Daerah. “Kita mendapatkan data dari dinas teknis,  bersama dengan perhituangan nilai bantuannya,  lalu kami akan transfer ke rekening penerima. Terkait data di lapangan,  persyaratan dan komponen yang dibantu, spesifikasi dan lain sebagainya diatur oleh dinas teknis, kami hanya dapat nama dan nomor rekening penerima,” katanya.

Dijelaskan,  jika dinas teknis sudah memasukan semua dokumen penerima maka badam keuangan akan langsung mendistribusikan uangnya ke rekening penerima. “ Program ini dijalankan tahun 2018, dan sampai saat dinas teknis masih dalam tahap verifikasi dan lainnya sehingga dalam waktu dekat anggaran sudah bisa didistribusi ke rekening masing-masing penerima yang nama dan nomor rekeningnya dimasukan ke BKAD,” papar Jeffry.

Sebelumnya,  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,  Hengki Ndapamerang,  mengatakan,  Bantuan bedah rumah merupakan bantuan sosial,  maka sesuai Permendagri nomor 32 tahun 2011, dari sisi penganggarannya saja,  sudah harus masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran dari Badan Pelaksanaan Keuangam Daerah. “Sehingga mestinya untuk kegiatan haeus dipikirkan secara matang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran apa lagi sampai pada pelaksanaannya,” kata Hengki.

Dia mengatakan,  untuk program ini,  harus ada kajian dan melihat aturan-aturan yang berlaku,  dan harus ada petunjuk pelaksaaan seperti peraturan wali kota dan lainnya. “Jadi di tahun 2018 ini,  program bedan rumah belum ada atau tidak dianggarkan, sehingga diharapkan melalui kajian-kajian sesuai dengan aturan yang berlaku,  bisa dianggarkan pada tahum 2019 mendatang,” kata Hengki.

Hengki menjelaskan,  mestinya,  untuk bantuan sosial yang direncanakan harusnya sudah masuk ke Kebijakan Umum Anggaran, dan Perencanaan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2019, untuk bida dibahas lebih lanjut. “Kami sebagai dinas teknis pelaksanaanya tentu siap jika diberikan tanggung jawab. Tetapi harus melalui penganggaran dan kajian teknis agar program ini bisa berjalan dengan baik nantinya,” ujar Hengki.

Dikatakan, program bantuan bedah rumah sama halnya dengan program sertifikat tanah gratis.  Harus ada kajian,  siapa yang menjadi sasaran,  apakah masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. “Selain itu terkait persyaratannya,  apakah masyatakat penerima merupakan warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, apakah harus memiliki sertifikat dengan nama orang lain.  Hal ini yang perlu dikaji. Kebanyakan,  masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni,  menempati lahan orang lain,  apakah dapat membantun dengan memberikan sertifikat.  Hal ini tentu akan bermasalah dengan hukum nantinya,” ungkapnya.

Apakah bisa memberikan sertifikat rumah kepada masyarakat yang menempati lahan orang lain,  juga hanya dengan memberikan surat kuasa saja. Hal ini tentu akan ada masalah hukum dikemudian hari. “Jadi kita berharap agar ada kajian sebaik mungkin,  agar bisa diterbitkan semacam peraturan wali kota, lalu dilaksanakan berdasarkan pedoman itu.  Ini dinamakan bantuan sosial untuk masyarakat,  tetapi bagaimana jika bermasalah di kemudia hari,” pungkasnya. (*hayer)