foto : Kantor Bank NTT Cabang Larantuka

Kesal Dengan Aturan Pinalti, Nasabah Adukan Bank NTT Ke Ombudsman RI

foto : Kantor Bank NTT Cabang Larantuka

foto : Kantor Bank NTT Cabang Larantuka

ZONALINENEWS.COM – LARANTUKA, Merasa kesal dengan aturan pinalti pelunasan kewajiban  yang tak wajar oleh Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur NTT, salah satu nasabah Frans Onasis Fernanadez adukan Bank NTT Cabang Larantuka ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT. “Aturan pinalti yang sangat tidak wajar ini baru saya tau setelah saya berniat untuk melunasi hutang saya keseluruhannya,” kata Fernandez kepada wartawan di Larantuka, Jumat 25 Oktober 2018.

Menurutnya, ia berhutang di Bank NTT sebesar Rp. 289.000.000,- selama 15 tahun dengan cicilan bunga menurun per bulan Rp. 4.146.574. “Ketika pinjaman mualai berjalan 2 tahun 1 bulan Saya merasa sudah tidak sanggup dan berniat untuk melunasinya atau tutup buku dengan cara menyetor kembali uang senilai Rp. 289.000.000,-. Namun, saya kaget ketika saya diberitau oleh pihak Bank bahwa, saya dikenakan pinalti sebesar 12 bulan jika pengajuan saya di bawah tanggal 15. Tapi karena saya ajukan di atas tanggal 15 maka bukan lagi 12 melainkan 13 bulan.   Sehingga total hutang yang harus saya bayar  bukan Rp.289.000.000, melainkan tambah Rp. 48.000.000- biaya pinalti,” ungkap Fernandez.

Aturan Bank NTT, lanjut Fernandez terkesan abu-abu serta tidak wajar. Pasalnya, di dalam isi surat perjanjian kredit multi guna. Nomor: 0208./011/KK/04/2016 tidak tercantum secara jelas regulasi dimaksud. “Dalam surat perjanjian, tidak ada aturan yang menjelaskan detil soal besarnya pinalti bagi nasabah pabila ingin melakukan pelunasan hutang secara keseluruhan,” paparnya.

Dikatakan, aturan tersebut baru diketahuinya ketika ia bertemu dan mengajukan keberatan kepada Direktur BANK NTT Cabang Larantuka Krisro Langkau di ruang kerjanya. “Karena tak ada saya ajukan keberatan kepada Pak  Kristo selaku Direktur. Tetap tidak bisa, saya tetap lunasi termasuk dengan pinalti karena sudah sesuai aturan. Saya tanya, aturan yang mana tetapi saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Sebagai nasabah saya merasa dirugikan,” jelas Fernandez.

Selain ia juga mempertanyakan regulasi pelunasan hutang tidak serta merta dibayar tunai melainkan dilakukan pemotongan melalui rekening Bank. “Saya heran,  saya juga diminta menyicil hutang setiap bulan melalui rekening saya. Padahal  ketika saya bayar lunas mestinya tutup buku. Bukan seolah-olah saya masih tetap sebagai Nasabah. Ada apa ini,” katanya.

Direktur Bank NTT Cabang Larantuka Kristo Langkamau, dikonfirmasi zonalinenews.com, Kamis, 25 Oktober 2018 di ruang kerjanya mengarahkan media bertemu dengan Sensi Parera selaku Wakil Direktur.

Sensi Parera dalam keterangannya terkait persoalan tersebut menjelaskan aturan tersebut dikeluarkan Direksi sebelumnya. “Berdasarkan surat terakhir dari Direksi sebelumnya. Surat keluar sudah seperti itu tetapi,  tidak tercantum kalau yang baru sekarang itu yang ada,” jelas Sensi

Dikejar lebih jauh, dimana letak item regulasi yang mengatur tentang Pinalti, orang kedua ini meminta media kembali bertemu dengan sang Direktur. “Terkait regulasi, itu harus dengan Direktur karena saya tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi dimakaud,” sebut Sensi

Selain itu,  mengenai adanya dugaan praktek menimbulkan ketergantungan Nasabah meski sudah tutup buku dengan modus operandi pelunasan hutang tidak secara kontan melainkan dipotong melalui rekening nasabah setiap bulan dibantah keras oleh Sensi. “Kalau terkait nasabah tutup buku maka, kliring  Bank NTT itu langsung pada pihak Bank NTT tidak pada Rekening Nasabah,” tutup Sensi Parera.

Pada dasarnya Fernandez berharap persoalan ini  bisa diselesaikan secara lebih baik jika pihak Bank mau menerima pelunasan hutangnya sebesar Rp. 289.000.000,- tanpa adanya pinalti seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Multi Guna yang dikeluarkan pihak Bank. (*RS/MR).