foto ;  kegiatan Dialog Publik Bengkal AAPeK NTT Dan Forum Warga Kelompok Rentan Dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang digelar oleh Bengkel APPeK Dan Humanity & Inclusion (HI) di Ruang Garuda Balai Kota Kupang

Bengkel APPeK Minta Pemkot Kupang Beri Perhatian Terhadap Kelompok Rentan

foto ;  kegiatan Dialog Publik Bengkal AAPeK NTT Dan Forum Warga Kelompok Rentan Dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang digelar oleh Bengkel APPeK Dan Humanity & Inclusion (HI) di Ruang Garuda Balai Kota Kupang

foto ; kegiatan Dialog Publik Bengkal AAPeK NTT Dan Forum Warga Kelompok Rentan Dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang digelar oleh Bengkel APPeK Dan Humanity & Inclusion (HI) di Ruang Garuda Balai Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Keadilan dan kesejahteraan serta kepemimpinan perempuan dan disabilitas serta Lanjut Usia (Lansia) merupakan kelompok yang sangat rentan dalam memenuhi hidup secara layak. Keterbatasan kehidupannya yang layak disebabkan oleh struktur social, politik dan ekonomi yang belum memberikan ruang partisipasi, akses, manfaat dan control terhadap suber daya pembagunan baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat kota dan provinsi. Perncanaam dan penganggaran kelurahan dan daerah masih belum menyentuh kepwntingan kehidupan mereka. Berbagai sumber daya ekonomi masih dominan dikuasai oleh kekuatan sosial budaya sehingga perempuan, disabilitas dan lansia seakan jauh dari kakayaan dari sekitarnya.

Hal ini diungkapkan Koordinator Umum Benkel APPeK Nusa Tenggara Timur (NTT) Finsen Goreni pada kegiatan Dialog Publik Bengkal AAPeK NTT Dan Forum Warga Kelompok Rentan Dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang digelar oleh Bengkel APPeK Dan Humanity & Inclusion (HI) di Ruang Garuda Balai Kota Kupang, Rabu 14 November 2018, sekira pukul 10.00 wita. Menurut Finsen, dalam beragai aktifitas program Bengkel APPeK di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Oebobo, Kelurahan Nunbaun Delha dan Kelurahan Nunbaun Sabu binaan, terdapat beberapa isu prioritas perlu mendapat perhatian semua pihak terutama Pemkot Kupang, DPRD Kota Kupang dan stakeholder lainya.

Dikatkan, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih bersifat netral dimana, berbagai sarana prasarana fisik sepertibperkantoran dan tempat – tempat layanan publik belum memiliki perspektif desing bagunan yang ramah kepada kelompok rentan yang menyebabkan interaksinya terhadap sarana – sarana publik menjadi terhormat.

Selain itu, lanjut Finsen disabilitas tidak ditempatkan sebagai bagian dari inklusi membagun dan memperoleh layanan pendidikan tepati dianggap mereka diperlakukan khusus dan penuh dikaihani. “Jika anak anak disabilitas maka sering dimasukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) bukan di sekolah – sekolah umum lainya. Sehingga masih ada perbedaan perilaku memperoleh yang layak bagi kelompok disabilitas,” kata Finsen.

Ia menambahkan, sebagai bengkel advokasi dan pengembangan kampung, Bengkel APPeK juga sudah membawa aspirasi Kelompok Rentan ini pada Musrembang dari tingakat kelurahan hingga pertemuan di tingkat BAPEDA Kota Kupang. “Tapi sampai saat ini kita belum mendapat respon,” ungkap Finsen.

Menanggapi hal tersebut Waki Wali Kota Kupang Hermanus Man menggukapkan, program aggaran Pemkot Kupang untuk disabilitas terswbut setiap tahun kurang lebih Rp. 400 juta. Menurutnya, untuk penambahan anggara untuk disabilitas pada tahun 2018 belum bila dilakukan oleh Pemkot Kupang karena proses penambahan anggara itu harus melalui tahapan sidang dengan DPRD Kota Kupang. “Kita sangat berterimakasih sama Bengkel APPeK yang sudah melakukan kegiatan ini sehingga pemerintah juga bisa mendengar apa keiginan dari pada kelompok disabilitas” katanya.

Selain itu, ungkap Herman, ia juga meminta maaf kepada kelompok disabilitas. Sebab, fasilitas bagi kelompok disabilitas di Wali Kupang belum terpenuhi. “Bagunan ini di bagun sejak tahu 2007 maka itu fasilitas untuk kelompok disabilitas belum ada. Tapi saat ini Pemkot Kupang juga punya rencana untuk menyiapkan fasilitas seperi kursi roda, eskalator atau tangga jalan bagi kelompok disabilitas. Sehingga kelompok disabilitas yang datang ke kantor ini tidak naik tangga secara manual,” jelasnya. (*hayer)