foto Anggota Komisi XI DPR RI Anita Gah saat Kunker ke Balai Kota Kupang

DPR RI, Anita Gah Minta Jangan Ada Larangan Bagi Siswa Penerima PIP

foto Anggota Komisi XI DPR RI Anita Gah saat Kunker ke Balai Kota Kupang

foto Anggota Komisi XI DPR RI Anita Gah saat Kunker ke Balai Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) Anita Gah minta agar jangan ada indikasi larangan dari pihak Kepala Daerah atau Kepala Sekolah bagi siswa penerima dana dari Program Indonesia Pintar (PIP). Sebab, dengan adaanya larangan tersebut dana tersebut bisa dikembalikan ke kas negara. Menurutnya, Kejadian larangan tersebut sudah sejak tahun 2017 lalu, sehingga dampak dari larangan itu, di tahun 2018 banyak uang siswa yang sebenarnya sudah harus cair atau digunakan. Namun, masih terendap di Bank. “Saya tidak mau dana ini kita sudah cape – cape perjuangakan di pusat tiba – tiba sampai disini ditahan hanya karena ada larangan,” kata Anita saat kegiatan Reses di Ruang Garuda Balai Kota Kupang, Kamis 15 November 2018.

Dikatakan, Sebagai Anggoata DPR RI dia terus melakukan fungsi kontrol terhadap seluruh kegiatan PIP yang ada di NTT. “Sebagai wakil rakyat, saya datang ke sini untuk melakukan fungsi kontrol saya. Saya akan melakukan pengawasan. Bila perlu saya akan datang langsung ke sekolah – sekolah untuk bertemu dengan orang tua siswa. Ketika anak mereka dapat PIP tapi sudah cair apa belum. Kalau sudah cair bersyukur tapi kita pastikan tidak ada pemotongan. Apa bila ada pemotongan saya usut lagi. Dan kalau ada yang belum cair karena hambatan dari Bank saya akan hadapi Bank karena ini bukan uang nasabah tapi uang siswa yang dianggarkan melalui APBN dan diperjuankan berdasarkan undang – undang bukan sembarang – sembarang,” ungkap Politisi Demokrat itu.

Selain itu, lanjut Anita pencairan atau pengunakan dana PIP tersebut harus sesuai undang – undang. “Nah ini yang kita dengar pencairan dana PIP ini ada yang aneh – aneh. Tapi tadi pak Wakil Wali Kota Hermanus Man sudah mengatakan itu tidak benar. Tidak mungkin ada larangan. Tidak mungkin ada yang bikin susah siswa – siswa. Tapi maksut saya itu sudah terjadi tahun lalu sehingga dampaknya sampai sekarang ini uang siswa masih banyak di Bank dan ini yang terjadi di lapangan sejak tahun lalu ya begitu,” paparnya.

Perekrutan anak – anak penerimaan dana PIP harus sesuai pentujuk teknis, bahwa hanya mereka yang tidak mampu yang mendapatkan. Ketika ada anak – anak dari orang tua yang mampu dapat, kata Anita harus dipertanyakan. “Apa yang dikatankan Kadis Pendidikan Kota Kupang bahwa banyak orang mampu yang masuk itu melangar. Ketika ada orang yang mampu da dapat perlu kita pertanyakan siapa yang merekrut mereka. Apakah itu direkrut oleh Kepala Dinas atau Kepalah Daerah mereka harus ditegur karena melangar undang – undang. Perekrutan PIP ini bisa pemangku kepentinga Anggota DPR atau dinas tetap berpegang pada petunjuk teknis bahwa anak – anak yang tidak mampu saja yang dapat. Jagan ada anak orang kaya, kepala dinas dan anak anggota DPRD juga dapat ini sangat salah dan tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia berharap kedepan penyaluran PIP harus lebih baik dan sesuai aturan yang berlaku. “Saya minta PIP ini kedepan penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada indikasi tekanan. Apa bila ada orang – orang yang ingin menghalang saya untuk kepentingan rakyat saya akan tabrak dia. Demi kepentingan rakyat kecil saya tidak main – main,”tegas Anita.