foto bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (tegah baju putih lengan panjang), Wakil Wali Kupang Hermanus Man dan Ketua KYRI, Jaja Ahmad Jayus

Josef Nae Soi Berharap KYRI Bisa Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat NTT

foto bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (tegah baju putih lengan panjang), Wakil Wali Kupang Hermanus Man dan Ketua KYRI, Jaja Ahmad Jayus

foto bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (tegah baju putih lengan panjang), Wakil Wali Kupang Hermanus Man dan Ketua KYRI, Jaja Ahmad Jayus

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), mengungkapkan,  kehadiran Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia ( KYRI) Wilayah Provinsi NTT bisa memenuhi dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di NTT. Menurutnya, sebagai miniatur kiranya KYRI di NTT dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai check and balance secara optimal, tanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat NTT. “Saya ingin masyarakat  NTT tau kalau  kantor KYRI wilayah NTT sudah ada di Kota Kupang. Jadi masyarakat tidak lagi harus ke jakarta,” kata Josef dalam sambutannya pada acara public ekpose Kantor KYRI Wilayah NTT di Kota Kupang, Rabu 14 November 2018.

Dikatakan, tugas wewenang KY lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial (KY) dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004, yang bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipatif. Pembentukan Komsi Yudisial diawali oleh adanya kesepakatan untuk memberlakukan pemidahan kewenangan (organisasi, personel, administrasi, dan keuangan) pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. “Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat luas tentang tugas dan fungsi KYRI sebenarnya,” ungkap Josef.

Ketua KYRI, Jaja Ahmad Jayus mengungkapkan, kehadiran KY sebagaimana diketahui dalam kerangka melakukan pengawasan kepada para hakim terutama yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku para hakim. “Jadi apa yang dikatakan bapak Wakil Gubernur tentang tugas wewenang KY tadi itu sangat benar,” katanya.

Menurutnya, dibentuknya kantor penghubung KY di berbagai daerah itu sesuaikan dengan jumlah laporan kepada KY pusat. “Kita prioritaskan yang eksistensi laporannya banyak dan untuk Indonesia Bagian timur yang paling banyak laporannya adalah Makasar Sulsel , dan  Provinsi NTT,” jelas Ahmad.

Diharapkan bagi para pencari keadilan yang menperjuangkan keadilan dan melihat sesuatu yang tidak berkenan dalam proses penanganan perkara di pengadilan maka bisa langsung melalui penghubung KY. “Sekarang masyarakat tidak ke Jakarta lagi karena Penghubung KY di Kupang sudah ada di sini,” papar Ahmad. (*agus)