foto : Tim Kuasa Hukum PT. PKGD Adi Sutrisno Simanjuntak. SH (kiri)  Kayaruddin Hasibuan. SH (Kanan)

Kuasa Hukum PT. PKGD Menilai Peryataan Kemenagan Tergugat PT. GIN Di PTUN Tidak Benar

foto : Tim Kuasa Hukum PT. PKGD Adi Sutrisno Simanjuntak. SH (kiri)  Kayaruddin Hasibuan. SH (Kanan)

foto : Tim Kuasa Hukum PT. PKGD Adi Sutrisno Simanjuntak. SH (kiri) dan Kayaruddin Hasibuan. SH (Kanan)

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PKGD) menilai pemberitaan disalah satu media online mengenai dengan putusan Pengadilan Tata  Usaha Negara Kupang terkait gugatan TUN atas izin Prinsip PT. GIN yang didaftar oleh pihak PT. PKGD tidak benar. Pasalnya, setelah membaca dan melelaah isi pemberitaan tersebut sangat dan terang pada pokoknya menerangkan dan menyampaikan bahwasanya tergugat dan tergugat intervensi PT. GIN menyatak dan atau mengkalim kemenagan atas gugatan yang didaftar oleh pihak PT. PKGD sebelumnya. Hal mana sesungguhnya klaim – klaim yang keliru dan tidak tepat. Sebab, kalim – klaim dimaksut dengan cara menafsir – nafsirkan sendiri secara serampangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, dimaksud tanpa memahami secara mendalam mengenai keseluruhan pertimbangan – pertimbangan hukum serta isi amar putusan PTUN Kupang dimaksud.

Hal ini disampaikan Tim Kuasa Hukum PT. PKGD Adi Sutrisno Simanjuntak. SH yang didampingi oleh Kayaruddin Hasibuan. SH kepada wartawan dalam jumpa pers di Kupang, Selasa 27 November 2018, sekira pukul 11.30 wita. Menurutnya, pemberitaan dimaksud sebagaimana diuraikan diatas merupakan pemberitaan – pemberitaan yang sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelaa. Sebab, fakta putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap Incrach. “Hal ini berarti menegaskan bahwa para pihak masih dapat melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan PTUN Kupang, dimaksud atau dengan kata lain apabila para pihak yang tidak menerima atau merasa keberatan dengan putusan tersebut, maka para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Dan hal tersebut juga sangat tengas dan jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 122 Undang – Undang (UU) Nomor 05 tahun 1986 tentang PTUN yang mengatakan terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada PTUN,” kata Adi.

Ia mengatakan, atas dasar peraturan tersebut pihaknya sebagai penggugat dalam perkara ini masih memiliki hak untuk mengajukan upaya banding ke PTUN. Oleh karena itu sangat tidak tepat dan tidak cermat apabila pihak tergugat dan tergugat intervensi mengklaim kemenagan secara sepihak. “Perlu diketahui bahwasanya di dalam putusan pengadinal yang dimaksud tidak ada satu amar pun yang menyatakan dengan tegas dan jelas mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akan tetapi putusan tersebut hanya menyatakan yang pada intinya bahwa obyek sengketa gugatan PTUN yang didaftarkan masih bersifat sementara atau belum bersifat final. Sehingga dengan demikian ama majelis hakim pada PTUN Kupang berpendapat oleh obyek sengketa masih bersifat sementara dan belum final. Maka pokok perkara gugatan tidak perlu diperiksa lagi,” ungkap Adi.

Selain itu, lanjut Adi kliennya juga perlu mempertanyakan mengenai dasar dan landasan kuasa hukum tergugat intervensi PT. GIN berani menyampaikan bahwa majelis hakim pada PTUN Kupang telah memutus dan mengadili gugatan a  quo  denagn amar putusan yang bersembunyi, bahwasanya gugatan pengugat ditolak. ”Pada hal faktanya patut kuasa hukum tergugat intervensi PT. GIN ketahui bahwa sesungguhnya gugatan  a  quo   bukanlah dinyatakan ditolak. Namun, gugatan  a  quo  hanya dinyatakan dapat diterima. Hal ini hanya menunjukkan bahawa tergugat dan tergugat intervensi PT. GIN sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai makna kata gugatan yang dunyatakan ditolak dan gugatan yang diyatakan tidak dapat diterima,” papar Adi.

Ditegaskan, kliennya merasa statement – statement  atau peryataan kuasa hukum tergugat intervensi PT. GIN di dalam pemberitaan tersebut merupakan statement – statement  yang diduga telah melakukan kebohongan – kebohongan yang bertendensi fitnah. Sehingga dengan demikian statement – statement atau peryataan itu dapat dilaporkan ke pihak Kepolisian Polisisan Republik Indonesia maupun kode etik Advokasi.  “Fakta peryataan yang disampaikan kuasa hukum tergugat intervensi PT. GIN di dalam pemberitaan sama sekali tidak sesuai dengan isi amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim PTUN Kupang pada pada persidangan sebelumnya ataun kata lain apa yang disampaikan oleh tergugat intervensi PT. GIN sama sekali tidak berbeda dengan fakta – fakta hukum yang ada,” pungkas Adi. (*hayer)