images

Siapa Sebenarnya FH Sehingga PPK JTP Sagu Ketakutan Sebut Namanya


images

Zonalinenews-Kupang,- Siapa sebenarnya FH orang yang disebut selalu aktif kerja di lanpangan pada proyek JTP Sagu bahkan PPK saja takut menyebutkan nama FH ketika ditanya wartawan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Jaringan Tambatan Perahu (JTP) di desa Sagu, Kecamatan Adonara, Flores Timur menyebutkan Konsultan perencana, Jaringan Tambatan Perahu (JTP) Sagu adalah CV. Hatari Mandiri atas nama, Yosefina Nebo Kerans , Kontraktor pelaksana dari CV. Yudistira Teknik dengan kuasa direkturnya Gabriel Seri de Ornay sementara konsultan pengawas PT.Decont Mitra, kepala perwakilannya, Mohamat Roni Poi. Pemilik bendera, Adi Yudistari. Demikian diungkapkan Leo kepada wartawan, Sabtu 26 Januari 2019 pukul 11.30 wita.

Leo menyebut salah satu nama berinisial, FH yang ikut serta dalam proyek tersebut.

“Saya bicara dari segi administrasi, tidak mungkin saya bicara di luar data nanti saya disalahkan. Yang kerja di lapangan Gabriel de Ornay, tetapi ada juga pak FH juga, mereka sama-sama di lapangan,” katanya.

Saat ditanya mengapa dalam admintrasi, kuasa direkturnya Gabriel namun ada FH, Leo sepertinya ketakutan menjawab pertanyaan wartawan.

Leo mengatakan, proyek pembangunan itu sudah melalui survey teknis dari Bandung. Setelah survey, timnya melakukan sosialisasi di kantor desa Sagu dihadiri kepala desa Sagu, camat Adonara dan masyarakat menyetujui bahwa JTP itu nantinya hanya bisa difungsikan saat air pasang. Hasil survey juga dilaporkan ke bupati Flotim saat itu dan dihadiri ketua DPRD Flotim.

“Jadi itu sudah kesepakatan kami dengan masyarakat desa Sagu. Masyarakat setuju kalau hanya difungsikan saat air pasang dan dibuatlah berita acara. Jadi masyarakat tidak ada yang tolak,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada dua lokasi yang disurvey tim dari Bandung. Pertama di area MCK dan di Wai Boleng. Lokasi pertama dinyatakan gagal karena surut terjauhnya 200 meter, sementara di Wai Boleng surut terjauhnya 170 meter. Maka ditentukanlah lokasi pembangunannya di Wai Boleng.

“Artinya pengerjaan itu sudah memlalui proses, tidak serta merta kami dari dinas sendiri. Kami sadari bahwa JTP itu tidak berfungsi, tetapi sudah ada kesepakatan dengan warga,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Jangan main-main dengan JTP karena sudah ada korban yang masuk dalam “Bui” salah satunya JTP Wailebe, Ucap Yohanis ND Paru saat di wawancarai Zonalinenews, Senin 25 Januari 2019 pukul 07.45 lewat hand phone selulernya.

Menurut Ketua komisi B ini yang membidangi bidang Ekonomi dan pembangunan mengatakan bahwa JTP desa Sagu pulau Adonara itu sumber dananya dari DAU, ketika pekerjaan itu di lakukan harus melalui perencanaan yang matang, bukan setelah pengerjaan selesai terus minta pagukan anggaran lagi.

” Itu berarti kesalahan ada pada Konsultan perencanaan, tidak di rencanakan dengan baik,” tutur Yohanes.

Lanjutnya Kalau memagukan anggaran tambahan kepada satu paket pekerjaan
tentu datangnya dari Dinas terkait yang sudah punya kajian yang matang, sehingga menjawabi kebutuhan dinas tersebut.

” Itu sama saja dia mengikuti maunya pihak ketiga, karena meminta pagukan tambahan anggaran itu perencanaan harus matang, baru dapat lakukan paket pekerjaan itu sampai selesai. Intinya perencanaan yang tidak matang, mengapa…? Paket anggaran sudah sementara dilakukan pekerjaaan dalam perjalanan meminta pagukan anggaran tambahan berarti salah di perencanaan,” ucap Yohanes.

Dikatakannya, beberapa JTP yang bermasalah sudah dalam Bui (Penjara) semua, pihaknya akan turun dengan tim dan dinas terkait untuk menelusuri paket paket pekerjaan.

” Paket pekerjaan itu memang banyak pengeluhan masyarakat pada lembaga DPRD dan kita berpijak pada Banmus yang ada sehingga sesuai dengan rencana kerja DPR. Kalau ini dalam temuan nanti sangat bermasalah maka kita akan bawa ke pansus. Kami tetap turun di mana yg menjadi skala prioritas pansus dengan temuan yang terbesar itu kita akan menuju arah ke pansus,” tegasnya.

Yohane Paru menuturkan tujuan kita pansus ini kan bukan mencari kesalahan tapi sejauh mana perhatian dinas terkait paket-paket pekerjaan yang diluncurkan, fungsi pengawasan itu juga ada pada dinas terkait itu.

“Jangan dia mengamini saja paket-paket pekerjaan yang belum 100 persen selesai di buat selesai, itu banyak terjadi itupun kalau ditemukan pasti dari temuan ini akan mengikuti paket pekerjaan lainnya sudah membuikan Pihak kontraktor dan PPK nya itu, contohnya sudah ada yang mendekam di Bui yaitu Wailebe,Solor. Tim pansus sudah saya rancang terdiri dari tiga tim pansus, hari senin itu sudah mulai rapat kerja dengan pemerintah dari rapat kerja itu nanti kita mengarahkan kepada pansus,”ucapnya. (*tim)