Ditanya Siswa Alasan TNI Polri Tak Ikut Pilih di Pemilu, Ini Jawaban Kesbangpol


IMG-20190211-WA0015Zonalinenews- Kupang.TNI Polri adalah lembaga negara pengayom dan pelindung masyarakat. TNI Polri  merupakan unsur negara yang menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat dan segenap bangsa Indonesia terutama menjaga pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Oleh karena itu selama masih aktif anggota TNI Polri harus netral dan tidak boleh memihak kepada kepentingan apapun selain kepentingan bangsa dan negara. Setelah pensiun baru TNI, Polri punya hak memilih. Demikian diungkapkan kepala Badan kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus ketika menjawab pertanyaan siswa SMK Negeri 4 Kupang jumat 8 Februari 2019, terkait alasan TNI Polri tidak ikut memilih pada pemilihan umum 17 Apri ll 2019 mendatang.

Badan Kesbangpol Kota Kupang saat ini gencar melakukan pendidikan politik dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Berdasarkan data partisipasi politik sejak pemilu reformasi dari waktu ke waktu semakin menurun yakni Pemilu 1999 yang 92% kemudian Pemilu 2004 menjadi 84% lalu Pemilu 2009 hanya 71% dan Pemilu 2014 mencapai 74% saja.

Atas indikasi itu Kata Kepala Kesbangpol Kota Kupang Noce Nus kepada zonalinenews. Senin 11 Februari 2019 pukul 18.00 wita via telpon menjelaskan saat ini pihaknya fokus sosialisasi ke Pemilih Pemula baik di tingkat SLTA dan SMK di kota Kupang.

Dikatakannya, sosialisasi dilakukan di beberapa lokasi sekolah yaitu SMAN 5 Kupang dan SMA Negeri 10 Kupang tanggal 6 Februari 2019, SMK Wirakarya Kupang tanggal 7 Februari 2019 sedangkan SMKN 4 Kupang tanggal 8 Februari 2019.

Noce Nus menjelaskan dalam sosialisaai itu Kesbangpol mengajak siswa agar memiliki perspektif yang benar tentang peran pemilih pemula dan partisipasinya sebagai generasi muda agen perubahan sehingga dapat mengawal dan terlibat dalam proses dan terlaksananya Pemilu yang bebes dan berkualitas.

Menurutnya pemilih pemula harus dapat berkiprah sebagai penjaga moral dan etika politik dan juga sebagai penjaga demokrasi, harus berperan aktif di Pemilu 17 April 2019 mendatang. (*tim)