20190211_141137

Kejaksaan Pulbaket Aduan Persoalan di Pol PP Kota Kupang


20190211_141137Zonalinenews- Kupang,- Kejaksaan Negeri Kupang saat ini masih mengumpalkan data-data terkait laporan anggota Pol PP Kota Kupang beberapa waktu lalu di Kejaksaan Negeri Kupang terhadap beberapa persoalan di satuan Pol PP Kota Kupang diantaranya adalah dana tambahan penghasilan (Tamsil) tahun 2018.

” Kasus ini belum bisa diekspos, kita masih mengumpulkan data (pulbaket),” demikian diungkapkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kupang, Fredrik Bere SH MH saat dikonfermasi zonalinenews Kamis 14 Februari 2019 pukul 09.30 wita di halaman kantor kejaksaan Negeri Kupang.

Sekedar info istilah PULBAKET adalah pengumpulan-pengumpulan: Bahan-bahan dan Keterangan-keterangan dengan berbagai upaya yang sah dan bertanggung jawab
dalam rangka mengumpulkan: fakta, barang bukti dan alat bukti yang relevan dengan dugaan terjadinya tindak pidana .

Sementara mantan Bendahara Pol PP Kota Kupang, Dondi Laganguru ketika dikonfermasi di Satuan Pol PP Kota Kupang Senin 11 Februari 2019 pukul 10.30 wita menjelaskan soal tamsil dirinya tidak bisa menjelaskan karena sudah diperiksa di kejaksaan Negeri Kupang tanggal 17 Januari 2019 lalu.

“Saya tidak bisa bicara banyak karena sudah diperiksa,” tutur Dondi Laganguru

Salah satu anggota Pol PP Kota Kupang yang engan namanya dipublikasikan kepada zonalinenews Kamis 14 Februari 2019 pukul 13.00 wita di kantor Pol PP menjelaskan dirinya belum terima dua bulan dana tamsil tahun 2018 .

“Bagi PNS per bulan terima sebesar 750 ribu rupiah dan PTT sebesar 650 ribu rupiah dan hingga kini kami belum terima dua bulan ,”tuturnya.

Lanjutnya, bagi Anggota Pol PP yang sudah terima dana tamsil tahun 2018 senang, tapi bagi kami yang belum menerima dana tamsil menunggu dengan tidak pasti.

” Bendahara lama sudah berjanji dan berjanji katanya mau bayar bahkan sudah buat pernyataan akan membayar tapi sampai sekarang 2 bulan kami belum juga terima hak kami,” tuturnya kesal.

Dirinya menjelaskan terkait persoalan dana tamsil, Kesra dan dana insentif jalan di siliwangi pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kupang beberapa waktu lalu.

‘ Ikut hadir dalam laporan tersebut beberapa kabid dan dua kepala seksi,”tuturnya.

Ia melanjutkan bendahara tahun 2016 serta Mantan Sekertaris tahun 2018 juga telah dipanggil ke kejaksaan untuk memberikan keterangan.

Data yang berhasil dihimpun zonalinenews dari 71 Daftar nama yang belum menerima tamsil setelah diverifikasi dan di cross cek zonalinenews sebanyak 65 anggota Pol PP belum terima dana tamsil dengan rincian PNS 33 orang PTT sebayak 22 orang.

Untuk PNS per bulan 750 ribu jika 2 bulan belum bayar berarti 1 Juta 5 Ribu dikalikan 33 PNS hasilnya menjadi 49 juta 500 ribu rupiah.

Untuk PTT 22 per bulan 600 ribu jika 2 bulan belum bayar 1 juta 200 ribu rupiah dikalikan 22 hasilnya menjadi 26 juta 400 ribu rupiah total jadi total keseluruhan untuk dana tamsil yang belum dibayarkan kepada 66 anggota Pol PP adalah sebesar 75 juta 900 ribu rupiah. (*tim)