Bupati dan Wakil Ketua DPRD Alor Diduga Intervensi Batalkan Kegiatan GMKI


Ketua dan sekertaris GMKI

Zonalinenews-Kupang ,- Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Wakil Ketua DPRD Drs. Yulius Mantaon, diduga intervensi Gereja dibawah pimpinan Ketua majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa, Pendeta Efa Singamau, S. Th. untuk membatalkan kegiatan (Dialog publik) jelang Dies Natalis GMKI – 69 di Kalabahi.

Keduanya diduga menuding kegiatan GMKI Kalabahi dengan dalih sarat kepentingan politik.

Demikian pres rilis yang disampaikan Ketua majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa, Pendeta Efa Singamau, S. Th.

Berdasarkan Presses Rilis yang diterima Zonalinews, kegiatan dialog GMKI Kalabahi itu bertema: “Mutasi Dalam Manajemen Daerah (Kebahagiaan Ataukah Tragedi…?)” menurut rencana akan digelar pada Jumat (15/2/2019) di gedung kebaktian GMIT Bethlehem Lipa, Kalabahi.

Narasumber yang diundang untuk membawa materi yaitu, Bupati Alor Drs. Amon Djobo, Ketua DPRD Martinus Alopada dan Dosen Hukum Untrib Setiya Budi Laupada, M.Hum.

Sesuai dengan pengakuan dari Pendeta Efa Singamau, S.Th. melalui presses rilis, menerangkan bahwa dirinya sehari sebelum kegiatan, menerima  telepon dari Wakil Ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon, untuk segera membatalkan kegiatan dialog Publik tersebut.

Menurutnya , menjelang beberapa menit, setelah dirinya menerima telepon dari Yulius Mantaon, dirinya juga menerima telepon dari Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, yang meminta untuk segera membatalkan  kegiatan Dialog Publik yang akan dilakukan oleh GMKI-Kalabahi di Gereja GMIT Betlehem Lipa.

Merasa ada intervensi dari pihak DPRD dan Bupati Alor, maka pihak Gereja pun hanya mengijinkan GMKI Kalabahi melaksanakan kegiatan Perayaan Dies Natalis, dan tidak mengijinkan GMKI mengadakan kegiatan Dialog Publik

Merespon ini, Ketua cabang GMKI Kalabahi, Donal Paud, kesal dan menjelaskan alasan dilakukannya kegiatan dialog publik itu, bahwa kegiatan itu adalah suatu bentuk aksi partisipasi GMKI dalam tanggap terhadap problematika pembangunan daerah.

Sebab, kata Donal, dialog dan diskusi menjadi penetapan program dalam Sidang Pleno I BPC GMKI Kalabahi Masa Bakti 2018-2020, di samping konsolidasi internal organisasi. Mereka menyadari dan mendukung bahwa komitmen politik Bupati Alor yang menetapkan visi reformasi birokrasi dengan dilakukannya mutasi 60% ASN yang di tempatkan di Desa/Kecamatan dan 40% ASN ditempatkan di Kota Kalabahi.

“Ini suatu langkah positif yang seyogyanya patut didukung demi mendekatkan pelayanan publik secara merata di Alor, ” kata Ketua Cabang.

Visi tersebut, lanjut Donal, tidak hanya sebuah mimpi, tetapi  telah diwujudnyatakan melalui mutasi 1.381 ASN yang dilakukan oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo waktu lalu.

“Sesuatu yang baik perlu didukung karena kami percaya bahwa Bupati melakukannya dengan dasar niat hati yang baik pula, ” katanya

Namun demikian, Donal berpendapat, tak dapat dipungkiri bahwa mutasi yang dilakukan Bupati Alor, menuai banyak protes dari masyarakat umum. Mutasi pun menjadi isu yang cukup popular di kalangan masyarakat Alor.

“Ada yang menolak kebijakan mutasi karena menganggap mutasi tersebut ada kecendrungan dari balas dendam dan balas jasa politik pasca pesta demokrasi Pilkada Alor 27 Juni 2018. Ada sebagian lainnya menganggap, mutasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah, “ucap Dobal Paud.

Oleh sebab itu, GMKI selaku organisasi kemahasiswaan kristen ingin membuka keran diskusi kepada pemerintah untuk mengklarifikasi isu-isu liar yang terjadi di khalangan umum.

Lanjut Donal, selaku Ketua Cabang GMKI Kalabahi menegaskan bahwa, tidak ada niat hati sedikitpun untuk menjatuhkan pemerintah. Tidak ada niat bahwa diskusi yang bermartabat dengan penuh kajian ilmiah ini, dikotori bahwa ini gerakan politik melawan pemerintahan Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Wakil Bupati Hj. Imran Duru, S.Pd. Sama sekali tidak ada.

“Tuhan Yesus selaku Sang Kepala Gerakan GMKI tahu isi hati kami. Kami tidak ingin mengotori visi GMKI menghadirkan Syalom Allah di Muka Bumi, ” tegas Donal.

Motivasi dan tujuan kegiatan dialog GMKI tersebut, lanjutnya, selain membuka ruang dialog yang bermartabat, mereka pun ingin menempatkan isu tersebut sebagai wacana dalam proses pembelajaran dan pengkaderan di GMKI.

“Ini yang perlu kami luruskan. Karena kontroversi isu mutasi bukanlah hal yang tabuh untuk didiskusikan bagi khalayak umum, termasuk GMKI,” jelas Nando Paud.

Terpisah, wakil ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon, ketika dikonfirmasi Zonalinews via Sms, menjelaskan dirinya diundang untuk bawa materi, tetapi ada agenda lain, sehingga tidak bisa hadiri undangan GMKI.

“Saya diundang tetapi ada kegiatan lain yang bertepatan dan sudah duluan diagendakan jadi tidak bisa menghadirinya, terima kasih”, bunyi Sms Wakil Ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon, kepada Zonalinenews , Minggu 17 Februari 2019.

Yulius Mantaon, ketika ditanya, berdasarkan kesaksian Pdt Efa Singamau, S. Th. melalui presses rilis yang diterima Zonalinenews, apakah benar bersama Bupati Alor membatalkan kegiatan GMKI, dirinya (Yulius) tidak menjawab Sms wartawan sejak siang tadi 17 Februsri 2019, pukul 13:00 Wita hingga berita ini dipublikasikan.

Sementara Bupati Alor Drs Amon Djobo, pukul 14.00 wita ketika dikonfitmasi via telpon dan sms belum merespon permintaan klarifikasi zonalinenews

Berikut bunyi smsnya kepada bupati Alor Amon Djobo.

” Selamat siang pak. Maaf menganggu, Ini dengan Wartawan Zonalinenews di Kupang. Pak Mohon Izin, Mohon konfirmasi bapak terkait peristiwa pembatalan Dialog publik oleh Gmki Kalabahi di Gereja, Katanya bapak salah satu bersama DPRD yang ikut membatalkan kegiatan di maksud. Terima kasih Pak ” Bunyi sms permintaan klarifikasi ke nomor handphone Bupati Alor Amon Djobo.

HIingga berita ini dipublikasikan Bupati Alor Amon Djobo belum memberikan klarifikasinya terkait persoalan tersebut zonalinenews dalam waktu dekat akan berusaha mendapatkan klarifikasinya. (*Erson)



TAG