Kronologis Bupati dan Wakil Ketua DPRD Alor Diduga Batalkan Kegiatan Dialog GMKI


IMG-20190217-WA0014Zonalinenews-Kupang,- Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan Wakil Ketua DPRD Drs. Yulius Mantaon, diduga membatalkan kegiatan Dialog publik jelang Dies Natalis GMKI – 69 di Kalabahi. Keduanya menuding kegiatan GMKI Kalabahi sarat kepentingan politik.

Berdasarkan presses rilis, kronologi yang diterima Zonalinenews di Kupang, terkait pembatalan Kegiatan dialog Publik GMKI Kalabahi.

Mula-mula, Pada tanggal 13 Februari 2019,  Ketua Cabang GMKI Kalabahi, Donal Paud, adakan pendekatan dengan pihak GMIT Betlehem Lipa, guna keberlangsungan kegiatan Dialog Publik dan Perayaan Dies Natalis GMKI ke 69.

Dari hasil pertemuan Ketua Cabang GMKI Kalabahi dengan pihak Gereja, maka Ketua Majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa Pdt. Efa Singamau, S. Th. Menyetujui GMKI mengadakan kegiatan dimaksud.

Surat pemberitahuan kepada  Gereja, serta undangan kepada narasumber pun dilayangkan, nomor surat : 070004/SC/EKS/B/Klb/II/2019 dikeluarkan oleh BPC GMKI Kalabahi, demi keberlangsungan kegiatan tersebut.

Namun, tanggal 14 Februari 2019, tepat pukul 20:38 WITA, kesepakatan itu berubah karena Ketua Cabang menerima konfirmasi melalui telepon selulernya dari seorang pelayan di Gereja GMIT Betlehem Lipa, mengatakan, Ketua Majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa ingin berbicara dengan Ketua Cabang GMKI Kalabahi, terkait kegiatan tersebut.

Setelah mendapat nomor telepon dari pelayan tersebut, Ketua Cabang langsung menelepon Ketua majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa, Pendeta Efa Singamau, S. Th. Untuk mendapat kepastian terkait izin pelaksanaan kegiatan Dialog publik dan Dies Natalis di Gereja tersebut.

Namun, sesuai dengan pengakuan dari Pdt. Efa Singamau, yang didengarkan langsung oleh Ketua Cabang GMKI Kalabahi melalui telepon seluler malam itu, bahwa Bapak Pendeta baru saja menerima telepon dari Wakil Ketua DPRD Alor, Bapak Yulius Mantaon, dan meminta untuk segera membatalkan kegiatan dialog Publik tersebut.

Pendeta melanjutkan bahwa, Setelah beberapa menit  menerima telepon dari Bapak Yulius Mantaon, Ia (Pendeta) juga menerima telepon dari Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, untuk segera membatalkan kegiatan Dialog Publik yang akan dilakukan oleh GMKI Kalabahi di Gereja GMIT Betlehem Lipa-Kalabahi.

Menurut mereka (Bupati dan DPRD) kegiatan Dialog Publik tersebut, sarat muatan politik, sehingga Gereja dilarang untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

Kemudian gereja hanya diberi izin untuk melakukan perayaan Dies Natalis, bukan Kegiatan Dialog Publik.

Merasa ada intervensi dari pihak DPRD dan Bupati Alor, maka pihak Gereja pun hanya mengizinkan GMKI Kalabahi untuk melaksanakan kegiatan Perayaan Dies Natalis, dan tidak mengizinkan GMKI mengadakan kegiatan Dialog Publik terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Mutasi 60 % ASN ke Daerah-Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Alor.

Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh BPC GMKI Kalabahi, dan undangan yang telah tersebar, Dialog Publik akan berlangsung dari pukul 15:00-17:00 WITA dan Perayaan Dies Natalis akan berlangsung pukul 18:00 WITA hingga selesai.

Lanjut, pada tanggal pelaksanaan kegiatan, seluruh undangan membanjiri lokasi kegiatan Dialog Publik dan Dies Natalis, Gereja GMIT Betlehem Lipa. Termasuk Kelompok Cipayung seperti Gmni, Pmkri, Hmi, Imm, serta Okp Lokal di Kabupaten Alor seperti Imahlolong, Imp2 dan Semata.

Mengingat sebelumnya sudah ada intimidasi yang diterima oleh pihak gereja, maka Dialog tidak dapat belangsung sesuai dengan agenda yang disusun oleh BPC GMKI Kalabahi.

Waktu pelaksanaan Dialog Publik yang direncanakan, dilewati begitu saja oleh Para undangan sambil menunggu narasumber dari Pemerintah Daerah Alor dalam hal ini Bupati Alor, Drs. Amon Djobo dan narasumber dari DPRD Alor, Ketua DPRD Alor, Bapak Martinus Alopada.

Waktu berlalu dan Hanya satu orang narasumber saja yang hadir pada kegiatan tersebut, yaitu pakar Hukum Universitas Tribuana, Setiya Budi Laupada, M.Hum.

Ketua Cabang GMKI Kalabahi, Donal I. Paut, angkat bicara, menyampaikan kekesalan yang mendalam, terkait adanya intervensi dari pihak Pemerintah dan DPRD Alor kepada pihak Gereja.

Dengan tegas Ketua Cabang GMKI Kalabahi menentang sikap Bupati Alor, Drs. Amon Djobo dan Wakil DPRD Alor, Yulius Mantaon yang dengan sewenang-wenangnya mengintervensi Gereja, untuk membatalkan kegiatan Diskusi Publik.

Menurut Donal, sebagai Ketua Cabang GMKI Kalabahi, Bupati tidak punya kewenangan untuk mengintervensi Gereja.

“Itu keliru, mengingat Bung Amon Djobo yang saat ini menjabat sebagai Bupati Alor juga merupakan salah satu Kader GMKI,” Kesal Donal.

Walau demikian, kata Donal, GMKI tidak akan tinggal diam, GMKI akan tetap melakukan Dialog Publik pada waktu mendatang,”Bapak Bupati adalah senior GMKI,” Pungkasnya.

Demikian Pernyataan Sikap BPC GMKI Kalabahi, atas aksi pembatalan dialog GMKI Kalabahi:

1. BPC GMKI Kalabahi, merasa prihatin atas aksi intervensi pemboikotan yang dilakukan Bupati Alor Drs Amon Djobo terhadap kegiatan dialog GMKI dengan tema: Mutasi Dalam Manajemen Daerah. Idealnya, Bupati Alor harus menghormati hak berserikat dan berkumpul yang diatur dalam UUD 1945. Sebab, hal itu merupakan salah satu agenda reformasi bangsa yang ditetapkan pasca reformasi tahun 1998. Dan GMKI sebagai organisasi kemahasiswaan yang sah dan diakui negara yang ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, berkewajiban melakukan kegiatan apapun dan di manapun untuk kemajuan bangsa dan daerah selagi itu berjalan dalam koridor konstitusi GMKI dan negara. Oleh Karena itu, kami berpendapat bahwa aksi intervensi boikot kegiatan dialog GMKI Kalabahi adalah upaya melawan UU negara dan peraturan GMKI. Bupati sepatutnya mendukung kegiatan GMKI di tiga medan layan yakni; Gereja, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, bukan malah memboikot kegiatan GMKI.

2. BPC GMKI Kalabahi secara organisatoris, tegas meminta Bupati Alor Drs. Amon Djobo dan DPRD Alor agar segera meminta maaf kepada GMKI Kalabahi dan terutama kepada seluruh kader GMKI di seluruh tanah air, Indonesia. Karena perbuatan Bupati sudah melukai seluruh hati nurani keluarga besar GMKI.

3. Bupati Alor dan DPRD Alor juga harus meminta maaf kepada Gereja GMIT Bethlehem Lipa Kalabahi. Karena Gereja, sudah memberikan ijin lokasi penggunaan gedung kebaktian bagi terselenggaranya kegiatan Dialog dan Dies Nasional GMKI ke 69 Tahun.

4. Bupati dan DPRD Alor perlu mengetahui bahwa GMKI merupakan anak kandung gereja. Dan gereja itu adalah bagian yang tidak terlepas dari GMKI. Hal itu telah diatur dalam konstitusi AD/ART GMKI. Secara prosedural, kami telah meminta ijin kepada Ketua Majelis Jemaat GMIT Bethlehem Lipa Kalabahi untuk melakukan rangkaian kegiatan Dies Natalis GMKI ke 69. Karena itu, terkait intervensi pemboikotan yang dilakukan oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo, kami menilai hal ini sangat keliru dan tidak bermartabat.

5. Bupati Alor harus memahami posisi keberadaan Gereja dan pemerintah. Gereja dan pemerintah adalah dua lembaga yang bermitra. Bukan kedudukannya yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Begitupun sebaliknya. GMIT memiliki struktur organisasi Sinodal yang berkedudukan di Kota Kupang, Provinsi NTT.

Bupati dan DPRD tidak boleh serta-merta mengintervensi kegiatan dalam lingkup otoritas gereja. Untuk itu, permohonan maaf wajib disampaikan Bupati Alor kepada GMIT. Sebab kami tidak ingin gereja dalam aktivitasnya ke depan diintervensi oleh siapapun.

Demikian pernyataan sikap ini dapat kami sampaikan kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo. Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan berdiskusi untuk mengambil langkah-langkah organisasi yang diperlukan. gereja dalam aktivitasnya ke depan diintervensi oleh siapapun. Demikian pernyataan sikap ini dapat kami sampaikan kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo. Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan berdiskusi untuk mengambil langkah-langkah organisasi yang diperlukan.

Teiring Salam dan Doa Tulis Kami “Ut Omnes Unum Sint”
BADAN PENGURUS CABANG
GERAKAN MAHASISWA KERISTEN INDONESIA
KALABAHI
Ketua : Donal I. Paut
Sekretaris: Ekber Kaminukan

Terpisah, wakil ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon, ketika dikonfirmasi Zonalinews via Sms, menjelaskan dirinya diundang untuk bawah materi, tetapi ada agenda lain, sehingga tidak bisa hadiri undangan GMKI “Saya diundang tetapi ada kegiatan lain yang bertepatan dan sudah duluan diagendakan jadi tidak bisa menghadirinya, terima kasih” Sms Wakil Ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon, kepada Zonalinenews di Kupang, Minggu 17 Februari 2019.

Yulius Mantaon, ketika ditanya, berdasarkan kesaksian Pdt Efa Singamau, S. Th. melalui presses rilis yang diterima Zonalinenews, apakah benar bersama Bupati Alor membatalkan kegiatan GMKI, dirinya (Yulius) tidak menjawab Sms wartawan sejak siang tadi (17/19), pukul 13:00 Wita hingga berita ini dipublikasikan pada malam hari.

Berikut bunyi smsnya kepada bupati Alor Amon Djobo.

”Selamat siang pak. Maaf menganggu, Ini dengan Wartawan Zonalinenews di Kupang. Pak Mohon Izin, Mohon konfirmasi bapak terkait peristiwa pembatalan Dialog publik oleh Gmki Kalabahi di Gereja, Katanya bapak salah satu bersama DPRD yang ikut membatalkan kegiatan di maksud. Terima kasih Pak ” Bunyi sms permintaan klarifikasi ke nomor handphone Bupati Alor Amon Djobo.

HIingga berita ini dipublikasikan Bupati Alor Amon Djobo belum memberikan klarifikasinya terkait persoalan tersebut zonalinenews dalam waktu dekat akan berusaha mendapatkan klarifikasinya.(*Erson)



TAG