Bawaslu dalam Bingkai Pemilu


IMG-20190219-WA0028tOleh : Amirudin Bapang
(Komisioner BAWASLU Kabupaten Alor)

Zonalineneqs, Tahun 2019 merupakan tahun di mana bangsa Indonesia dihadapkan dengan sebuah agenda besar, yakni Pemilihan Umum 2019. Sistem Pemilihan Umum Tahun 2019 kali ini sangat berbeda dengan sistem pemilihan yang pernah kita lalui bersama. Di tahun ini, selain pemilihannya serentak, di mana Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden dilakukan sekaligus dan pertama terjadi di Republik Indonesia, dari sisi Penyelenggara khususnya pengawasan juga terdapat perubahan status penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (atau yang dikenal dengan Panwaslu), yang semula bersifat ad-hock (panitia yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu) berubah menjadi permanen, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018. Perubahan status tersebut memacu peran penyelenggara, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), untuk lebih memaksimalkan perannya dalam menjaga sekaligus memastikan seluruh proses tahapan pemilu berjalan dengan baik.

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional, juga psiko-sosial dari seluruh rakyat (mendapat respek dan mosi percaya masyarakat). Bawaslu dalam menjawab amanah konstitusi, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, wajib mengutamakan integritas dalam setiap derap langkah pelayanannya.

Integritas Bawaslu ini harus benar-benar tercermin saat menjalankan seluruh tugas, yakni tanpa ada intervensi dan atau tekanan dari pihak manapun. Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan melekat harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai badan khusus yang independen, tampil terdepan dalam setiap pengawasan maupun penindakan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.

Kita ketahui bersama bahwa Pemilu sarat akan dinamika dan gelombang partisipasi dari segenap elemen bangsa. Bahkan topik dan hal-hal seputaran Pemilu hari ini bisa kita temukan berserakan di ruang akademis, dunia maya, hingga di warung kopi terpencil. Rakyat antusias dengan pergantian kepala daerah dan wakil-wakil mereka di parlemen. Pemerintah pun giat menyuarakan anti golput. Partai politik di lain sisi, juga terus berupaya meraih simpati masyarakat guna mendulang suara saat Pemilu berlangsung. Semua fenomena ini menarik dan memiliki tujuan positif. Pemilu yang berjalan dengan baik di setiap tahapannya akan berimplikasi pada kian berkulitasnya pemimpin yang terpilih dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan.

Itu sebabnya, penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pemilu yang selama ini menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, untuk melahirkan pemilu yang berintegritas dengan prasyarat akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan Pemilu memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu (Muhammad Jufri, 2017).

Berangkat dari ide inilah Bawaslu dibentuk dan memainkan peran strategis. Pengawasan pemilu semakin mendapat perhatian penting dari tahun ke tahun. Sejak reformasi digulirkan banyak perubahan yang terjadi dari sisi aturan perundang-undangan. Secara aturan, posisi pengawas pemilu semakin diperkuat baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Hal ini sangat membantu terselenggaranya fungsi pengawasan yang mampu menghadirkan rasa aman dan jelas, karena Bawaslu memiliki kepastian hukum tetap. Bawaslu mempunyai mandat secara konstitusional untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi dalam rangka menjalankan tugasnya secara optimal, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam proses pengawasan. Masyarakat, contohnya, bisa menjadi mata, mulut, dan telinga Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tentunya peran ini membutuhkan interest dan willingness (ketertarikan dan kebersediaan) dari masyarakat bersangkutan mengenai proses dan tahapan Pemilu di wilayahnya.

Hal ini yang kemudian menjadi salah satu poin penting terkait pengawasan Pemilu, yakni keaktifan pengawasan Pemilu partisipatif dari masyarakat. Meskipun secara tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu secara mutlak ada pada pundak Bawaslu, namun setiap warga negara juga mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu. Dengan adanya keterlibatan masayarakat dalam pengawasan, bukan berarti pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu, tidak mampu menjalankan tugas atau membebankan tugas pokoknya ke pundak masyarakat sipil. Justru, lewat partisipasi masyarakat ini, Bawaslu menghimpun segala potensi bangsa dalam mengawal Pemilu yang merupakan agenda besar bangsa.

Bawaslu memandang penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengawasan Pemilu, karena mempertimbangkan setidaknya 3 alasan dasar. 1) Bahwa secara konstitusi telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448-450, khusus tentang adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bagian dari pengamalan undang-undang. Ini sesuatu yang menjadi ciri khas masyarakat maju dan berperadaban. 2) Bahwa jumlah pengawas pemilu masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah suatu daerah, sehingga dengan menggalang partisipasi masyarakat akan berdampak positif pada semakin berkualitasnya fungsi pengawasan karena banyaknya “mata dan tangan” pengawas yang terlibat. 3) Harus diakui bahwa masyarakat masih membutuhkan pendidikan politik yang menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan maka secara tidak langsung masyarakat akan lebih sering “terpapar” informasi yang benar dan tepat terkait Pemilu, baik dari segi proses maupun langkah-langkah penanganan jika terjadi masalah dalam tahapan Pemilu.
Agenda besar Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipastif juga tentunya membutuhkan strategi, sebab ini bukan pekerjaan magis yang bisa selesai hanya dalam satu malam. Untuk menjawab peran partisipasi masyarakat, maka Bawaslu secara berjenjang telah melakukan berbagai sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan sebagai upaya pendidikan politik bagi masyarakat dalam mencermati setiap dinamika politik yang dimainkan oleh berbagai lapisan yang memiliki kepentingan langsung terhadap pemilu tahun 2019.

Harapan Bawaslu bahwa dengan gencarnya sosialisasi dan kerja sama yang dilakukan, diharapkan mampu mendorong masayarakat untuk ikut secara aktif meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sekaligus, upaya ini dapat menjadi salah satu langkah pengawasan Pemilu, serta mampu memberikan laporan atas segala dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan umum berlangsung.
Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam fungsi pengawasan Pemilu tidak hanya membantu Bawaslu secara tugas teknis. Lebih dari itu, keterlibatan aktif ini membawa pesan universal bahwa amanah konstitusi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2) mampu diwujudkan dalam tindakan nyata bagi kepentingan bersama. Pemilu adalah muara di mana kader-kader pembaharu bangsa berkumpul dan bermufakat menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan masyarakat menjadi pengawas Pemilu, bisa disimpulkan bahwa hasil Pemilu adalah buah dari kerja keras dan kerja cerdas masyarakat.

Masyarakat dalam melakukan pengawasan tidak hanya fokus pada seluruh tahapan Pemilu yang ada, namun juga diberikan kewenangan lebih untuk ikut mengawasi seluruh kinerja penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU. Bawaslu dalam menjalankan perannya akan dihadapkan pada berbagai jenis pelanggaran maupun sengketa. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi secara umum dibagi dalam tiga kategori yakni Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Ketiga jenis pelanggaran ini secara terbuka bisa dikritik oleh masyarakat dan semua pihak, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan yang merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu secara berjenjang. Sedangkan laporan pelanggaran Pemilu adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka ada hal-hal yang perlu diketahui terkait mekanisme sebuah laporan/aduan pelanggaran Pemilu dapat diproses. Sangat penting untuk diketahui bahwa Bawaslu harus memastikan segala laporan yang masuk telah memenuhi persyaratan sebelum dapat dicatat (registered). Syarat tersebut terdiri atas; 1) Syarat Formil, yakni meliputi identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan, pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja dan/atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran Pemilu, kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik/atau identitas lain. 2) Syarat Materil, yakni meliputi peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti.

Bawaslu baru dapat melakukan registered apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dengan baik. Apabila laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut belum memenuhi kedua syarat yang dimaksud maka Pengawas Pemilihan Umum akan meminta pelapor agar segera melengkapi kekurangan yang ada paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti setiap temuan maupun laporan yang telah masuk maka lewat Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan pembahasan pertama. Langkah ini bertujuan untuk menentukan pasal mana yang paling tepat dipakai dalam menentukan status pelanggaran tersebut. Hal ini mencakup apakah ada unsur pelanggaran pidana pemilihan atau bukan. Setelah pasal dan kategori memenuhi atau tidak memenuhi unsur pidana diberlakukan, Sentra Gakkumdu kemudian akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Proses selanjutnya yaitu melaksanakan pembahasan kedua. Langkah ini untuk membahas apakah dugaan pelanggaran tersebut dihentikan atau berlanjut yang ditandai dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian, dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Bawaslu akan dengan sigap menindaklanjuti setiap temuan maupun laporan yang telah di-registered setelah melewati verifikasi syarat formil dan materilinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperhatikan waktu pelaporan agar TIDAK melebihi 7 (tujuh) hari kerja dan/atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran Pemilu. Bila melebihi waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka laporan/aduan yang ada tidak bisa diproses.

Bawaslu menyadari benar bahwa segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang ada berpotensi untuk ditafsirkan orang secara bebas. Orang perorang bisa dengan mudah mengklaim bahwa dugaan/aduan tersebut benar merupakan pelanggaran Pemilu atau bukan. Itu sebabnya dalam mengambil keputusan, Bawaslu berusaha untuk tetap bijak. Mencermati setiap aduan/dugaan pelanggaran Pemilu dengan kacamata yuridis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dugaan pelanggaran ataupun kritik terhadap seluruh kinerja penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU), Bawaslu tidak tutup mata atas berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik, baik itu dari media cetak, elektronik dan media sosial. Semua ini akan menjadi referensi bagi Bawaslu, sedangkan barometer pelanggaran Pemilu tetap ada pada sejauh mana aduan/dugaan pelanggaran yang dilaporkan bertentangan dengan aturan main UU Pemilu. Sikap bijak merupakan bagian dari fungsi pengawasan partisipatif. Prinsip ini pula yang melekat dalam setiap gerak langkah Bawaslu di wilayah manapun, termasuk Kabupaten Alor.

Peran aktif dari Bawaslu, Lembaga-lembaga Pemantau Pemilu dan juga masyarakat akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri dan marwah partainya untuk senantiasa ada pada rel dan sesuai porsi mereka masing-masing. Dan pada akhirnya lahirlah proses dan hasil Pemilu demokratis, yang menjadi dambaan setiap anak bangsa..
Kita Bisa karena Biasa.. Mari Terbiasa Mengawal Pemilu!

Salam Awas dari Pulau Kenari; salah satu negeri di Timur Matahari..(*)



TAG