Ini Klarifkasi Nani Bethan Soal Tanggung Jawab Pembangunan Gedung DPRD


Ketua DPRD Flotin Yoseph Sani Bethan

Ketua DPRD Flotin Yoseph Sani Bethan

Zonalinenews-Larantuka. “Saya bertanggungjawab itu. atas kebijakan dan keputusan anggaran yang telah lembaga tetapkan.yang oleh orang lain menyatakan menyalahi aturan dan berdampak hukum. Maka saya katakan Saya bertanggungjawab atas keputusan anggaran yang sudah diperdakan”.

Ketua DPRD Flotim Yosep Sani Bethan Rabu 20 Februari 2019 malam mengklaririkasi soal tanggung jawab Pembangunan Gedung DPRD.

Menurutnya,  pembangunan gedung itu secara umur teknis, ekonomis dan menjawabi tuntutan kebutuhan akan ruang dan gedung yang representatif, maka sejak tahun 2016 Pemerintah dan DPRD sepakat untuk mengganggarkan secara multiyears pembangunannya serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Lanjut Sani, mengenai urusan dan tempat adalah Domain dari Pemerintah, itu adalah kewenangan dari Pemerintah bukan DPRD.

Menurut Sani, sejak tahun 2016 hingga mendekati tahun 2017 Pemerintah masih merencanakan Lokasi di Batuata (kantor PU lama) seiring dengan waktu pihak Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan konflik tanah dengan masyarakat setempat, setelah itu pada akhir tahun 2017 Pemerintah memutuskan untuk lokasi pembangunan untuk kantor DPRD yang baru di daerah Waibalun sesuai dengan implementasi Visi-misi Pemerintah baru Perda RPJMD 2017-2022 “Desa membangun Kota menata.

Lanjutnya, mengapa demikuan karena lokasi batuata tidak dapat di selesaikan karena berbenturan dengan masyarakat.
Oleh karena itu DPRD meminta kepada pihak Pemerintah yang menentukan lokasi yang baru untuk di jelaskan.
Pemerintahpun membeberkan bahwa ini adalah bagian dari implementasi Visi-misi dan juga pemanfaatan lahan yang sudah ada dan suah lama juga tidak terpakai.

Hematnya Konsep pembangunan fasilitas Pemerintah dan publik yang lebih merata untuk mendorong pemerataan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi karena bergerak sektor rill, sedangkan bangunan lama itu bangunan yang punya nilai sejarah yang akan di jadikan Cagar Budaya yang terlindungi.

Sani menambahkan,terkait pelanggaran Perda RT/RW mungkin juga terlalu berlebihan karena Pemerintah sejak 5 tahun yang lalu sudah sepakat untuk mereview Perda dimaksud karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi tata ruang saat ini, ada beberapa kebijakan disesuaikan dengan kondisi daerah saat itu, meskipun juga Perda yang sama dipakai saat ini.

“Saya bertanggung jawab itu atas kebijakan keputusan Anggaran yang telah lembaga tetapkan,”Tutup Nani Bethan.(*tim)



TAG