68 Tenaga Kontrak Gagal Ikut Tes, Ini Perbuatan Melanggar Hukum


Pengacara Kota Surabaya, Piter Hadjon

Pengacara Kota Surabaya, Piter Hadjon

Zonalinenews-Larantuka,- 68 tenaga kontrak yang terdiri dari Pegawai kontrak dan beberapa guru honorer Kabupaten Flores Timur sampai dengan jadwal ujian berkas para peeserta tidak diverifikasi dan dilaporkan ke BKN sehingga portal ujian Flotim tidak bisa dibuka. Hal ini berbuntut para peserta tidak bisa mengikuti ujian tanggal 23-24 Februari 2019.

” Pasalnya 68 tenaga kontrak ini sudah mendaftar secara online (dikoordinir di instansi masing-masing) dinyatakan lengkap. Bahkan semua berkas sudah diserahkan ke BKD Flotim untuk diverifikasi,” demikian diungkapkan salah seirang pengacara Kota Surabaya, Piter Hadjon ketika dihubungi zonalineews pertelpon Kamis 7 Maret 2019 pukul 11.00 wita, ketika dimintai komentarnya terkait persoalan 68 tenaga kontrak Flotim yang gagal mengikuti tes.

Lanjutnya, tindakan Kepala BKD Kabupatrn Flotim beserta stafnya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

” Melanggar hukum terjadi dalam hal melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melangar kepatutan, melanggar kesusilaan,” ucapnya.

Menurut Piter Hadjon, setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain dapat dituntut ganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Selanjutnya berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yg disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

” Majikan dalam hal ini Bupati ikut bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya, juga ikut digugat karena perbuatan melanggar hukum oleh pejabat bawahannya (onrechtmatige overheidsdaad). Saran saya para peserta yang gagal Ikut tes mengajukan gugatan menuntut pembayaran ganti rugi oleh Pemda kabupatrn Flotim in casu Kepala BKD dan Bupati Kabupateb Flotim,” ujar Piter Hadjon.

Menurut Piter Hadjon , dalam hukum perdata konsep kerugian terdiri dari schade berupa kerusakan yang diderita, winst berupa keuntungan yang diharapkan dan kosten yakni biaya yang dikeluarkan.

” Gugatan diajukan bukan hanya semata untuk memperoleh ganti kerugian tapi yg terpenting memberi pelajaran bagi Pejabat di Pemda Flotim yang bekerja tidak secara maksimal dan lalai dalam memberi pelayanan bagi masyarakat in casu para peserta tes pegawai,” tegasnya.

Melanggar hukum kata Piter Hadjon, bisa karena dolus (sengaja) bisa juga karena culpa atau lalai.

“Bisa juga karena culpa. In Casu pejabat BKD bekerja tidaK secara profesional dan lalai dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan kerugian bagi para calon peserta yang sudah mendaftar melalui online,” kata Piter Hadjon. (*tim)