OTT Lagi OTT Lagi


IMG-20190316-WA0037

Oleh Piter Hadjon
Penulis adalah Salah Seorang Pengacara di Kota Surabaya

Zonalinenews,- Nampaknya teori efek jera dalam penegakan hukum terutama dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan tidak lagi efektif. Buktinya OTT sudah sering kali dilakukan oleh KPK namun tetap saja kejahatan korupsi suap masih saja berulang.

Mesti harus diambil hikmahnya bahwa serapih apapun perencanaan dan pelaksanaan suatu tindak pidana, masih saja bisa terhendus dan ditangkap.

Buktinya kasus yang paling gress adalah Romy ketua PPP kena OTT KPK dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag.
Istilah Operasi tangkap tangan sebenarnya tidak dikenal dalan KUHAP, yang dikenal dalam KUHAP adalah Tertangkap tangan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 KUHP :Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yg diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sangat beda dengan OTT karena operasi tangkap tangan atau OTT, sebelumnya sudah direncanakan baik melalui pengintaian atau penyadapan percakapan via telepon. Katanya alat canggih KPK bisa merekam pembicaraan seseorang dengan orang lain walaupun hp mereka dalam keadaan mati dan hp tsb dalam jarak 150 meter dari mereka. Jika demikian maka konspirasi kejahatan seperti pembicaraan tetang berapa komisi proyek antara pejabat dan pemenang lelang langsung dapat disadap oleh KPK.

Saya tidak akan terjebak dalam polemik yang berkembang tentang legal tidak legal suatu bentuk OTT yang dilakukan oleh KPK tapi sepanjang OTT dilakukan sesuai dengan prosedur penangkapan dan penahanan maka itu sah sah saja.

Apalah arti sebuah nama, entah itu OTT, Tertangkap tangan atau controlled delivery penyerahan yang diawasi atau undercover buying (pembelian terselubung) dalam UU Narkoba, yang terpenting adalah Yang tertangkap benar benar pelaku tindak pidana,tidak error in persona dalam penangkapan.

Dua Sisi Penangkapan Romy

Romy yang begitu getol dan tangguh dalam berargumentasi dalam mematahkan serangan pihak lawan Jokowi- Maaruf, berakhir tragis di tangan Lembaga Anti Rasua setelah Kena OTT KPK. Penangkapan Romy disatu sisi membuktikan bahwa kerja Lembaga KPK tidak dibawah kendali Presiden sekaligus menepiskan isu tebang pilih dalam penegakan hukum oleh KPK.

Andai saja KPK dibawah kendali presiden, maka sudah pasti Jokowi akan dengan mudah mencegah penangkapan Romy agar tidak mengganggu kinerja tim sukses Jokowi Maaruf.

Ini merupakan berkat bagi Jokowi dibalik penangkapan Romy. Seperti Jokowi dianggap mem-back up Ahok yang dituduh sebagai penista agama terjawab ketika Ahok dihukum 2 tahun penjara.
Sebaliknya penangkapan Romy
akan menguntungkan pihak lawan Jokowi-Maaruf karena dengan demikian kekuatan tim sukses Jokowi-Maaruf jelas berkurang dengan hilangnya Romly juga sekaligus sebagai bahan untuk mengembangkan isu bahwa orang disekitar Jokowi-Maaruf adalah para koruptor dan maling-maling ,dengan demikian “jangan pilih Jokowi- Maarif”.
Isu isu itu akan dikembangkan bahkan akan selalu diungkit setiap ada diskusi bertopik pilpres.

Apapun tindak pidana korupsi, siapapun pelakunya harus diproses tanpa pandang bulu namun harus menempatkan kasus itu apa adanya sebagai delik Korupsi, tidak digoreng-goreng untuk kepentingan politik.

Pelaku kejahatan adalah pribadi bukan partai bukan tim sukses, siapa yang melakukan tindak pidana, maka dialah yang dituntut, sesuai dengan ganjaran hukum pidana tentang personal criminal responsibility yakni tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi.

Di kelompok atau partai dan instansi manapun pasti ada bercokol orang jahat tapi rasanya berlebihan jika beberapa oknum partai melakukan tindak pidana korupsi terus mendapat stigma partai koruptor.

Kiat untuk memilih entah pilih presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif, jangan pilih berdasarkan partai pendukung tapi berdasarkan kwalitas pribadi calon.(*)