Wakil Bupati Flotim Ancam Polisikan Wartawan


Zonalinenews-Larantuka,- Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli mengancam akan mempolisikan wartawan Zonailnenews terkait dengan berita berjudul Warga Sebut Wabup Flotim Diduga Dagang BMM, Baca link beritanya http://www.zonalinenews.com/2019/03/28980/

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepada wartawan Zonalinenews via telpon Senin 18 Maret 2019 , sekira pukul 16.00 wita .

Berikut pernyataan Wakil Bupati Flotim Agustinus Payong Boli : Semua orang ada yang memaki saya dalam ibu punya berita itu, banyak sekali akhirnya saya terganggu kemudian saya coba menggali kebenaran itu karena ini sudah ke publik saya kira seluruh dunia baca ada yang menyimpulkan nanti KPK tangkap saya, sodara saya di malaysia begitu baca langsung telpon saya karena sumber semua dari berita Zonalinenews. Jadi ibu, saya tadi konfirmasi resmi ke ibu Erna.

” Saya tanya apakah ibu Erna bicara seperti yang di berita itu bahwa saya menimbun atau dagang atau ngecer BBM ? Ibu erna membalas saya, saya tidak mengatakan itu pak Wabup yang ganteng,” tuturnya.

Lanjutnya Agustinus Boli menjelaskan, justru ibu Rita yang memanas manasi . Kemudian ibu Erna hanya bilang bahwa pernah lewat dan lihat jirigen.

” Yang membuat kesimpulan pengecer penimbun BBM itu tidak ada pak wakil saya mengerti saya tidak bicara seperti itu ibu erna katakan itu. Saya tanya lagi apakah benar ibu erna tidak sampaikan itu….?. Ibu Erna bilang tidak saya hanya menyampaikan bahwa saya lihat jirigen itu saja,” Jelas Agus Boli.

Lebih Lanjut Wakil Bupati Agus Boli menegaskan : ini saya mau proses hukum jadi tolong beri yang benar sumber informasi mereka berdua ini adalah warga masyarakat yang di tulis oleh ibu Rita yang membuat kesimpulan bahwa saya wabup dagang atau timbun atau apa begtu BBM sampai ada yang menilai saya bekin BBM langkah dan lain sebagainya, seperti itu derajat saya sebagai pemimpin jatuh.

“Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak pernah membuat kesimpulan itu jadi kesimpulan saya, ibu rita yang membuat kesimpulan itu sendiri. Silahkan saja ibu mau investigasi kayak apa. saya Lowyer “bu. Saya Ngerti UU pers. Mungkin ibu belum baca UU pers itu secara baik. saya yakin ibu tidak pernah baca ayat 1 sampai terakhir. Saya Agus Boli ulang-ulang menangani kasus model begini Hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik jadi paham saya. Saya bilang ibu Erna dan pak Epi saya yakin anda berdua mengerti dan menyebarkan Hoax itu 1X24 jam di tangkap macam Ratna Sarumpaet,” tuturnya.

Lebih Lanjut Agus Boli menjelaskan :
Saya juga tanya pak Epi Lamanepa, pak Epi selamat siang, saya mau konfirmasi sedikit apakah pak Epi mengatakan menyimpulkan bahwa saya Agustinus Payong Boli Wakil Bupati Flotim menjadi penimbun BBM pengecer dagang dan lain sebagainya…? . Epi bilang mohon maaf pak wakil saya tidak pernah membuat kesimpulan itu, saya justru disampaikan oleh ibu Rita maka saya jawab seperti vidio itu, saya hanya bilang kalo toh itu benar jangan titip di situ jirigen nya seperti di vidio itu pak wakil, seperti menyimpulkan bahwa wakil mendagangkan BBM timbun BBM itu tidak, saya tidak pernah bilang kata Epi.

” Mereka dua bilang sadar dan tidak omong seperti sembarang begitu,” jelas Agus Boli.

” Jadi ibu saya Wakil Bupati tidak akan gunakan hak klarifikasi, kecuali berita itu nara sumber jelas, sehingga saya sanggah itu nara sumbernya bukan sanggah beritanya. UU Pers itu bilang begitu ibu. berita harus menulis sesuatu yang suci, putih, atinya fakta dan wartawan dilarang membuat kesimpulan atau opini dalam sebuah pemberitaan karena itu bertentangan dengan kode etik jurnalis, pidana dan lain sebagainya. Saya hargai sanggahan tetapi dengan segala mohon maaf saya kenal baik ibu,”ucapnya.

Wakil Bupati menegaskan
Saya Agus Boli ini kurangnya apa ibu….?
Soal di medsos itu nanti urusan saya dengan mereka karena saya cari Nara sumbernya, saya tidak cari wartawannya ibu punya independensi kehormatan sebagai media saya sangat hormat seribu kali, karena wartawan itu suci, dia menulis sesuatu putih dan fakta apalagi membuat kesimpulan dan opini, tetapi dengan pemberitaan khusus satu ini saja ibu, merugikan saya dan saya kira dalil-dalil ibu saya terima dan hargai tetapi itu biarlah berlangsung di polres Flotim, nanti baru saya berikan keterangan saya dengan saksi-saksi bersama pak Peren dan ibu romakia, terus ibu juga mugkin butuhkan pengacara, di Flotim pengacara ada lima bisa pilih satu, saksi-saksi ibu juga kita komunikasi yang baik saja, hubungan baik, tetapi proses hukum tetap berjalan itu saja ibu terimakasih.

Menanggapi pernyataan ancaman Wakil Bupati Agustinus Boli, Pengacara dari Kota Surabaya Piter Hadjon menegaskan berkaitan dengan ancaman Agus Boli akan memidanakan wartawan Zonalinenews berkaitan dengan berita tentang Wabub Flotim diduga dagang BBM, menurut hematnya bahwa melapor adanya dugaan tindak pidana adalah hak, sehingga Agugstinus Boli sebagai warga negara berhak melaporkan siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikannya.

Lanjutnya, sebelum dirinya menanggapi lebih jauh perlu dirinya mengutip beberapa putusan MA yang mengkandaskan tuntutan korban berita.

“Dalam perkara gugatan perdata atas Pemberitaan di Harian Garuda Medan tanggal 14 November 1989, Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Medan dan PT, yang sebelumnya memenangkan Penggugat. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah dicemarkan nama baiknya dalam pemberitaan di harian Garuda Medan tertanggal 14 November 1989. Salah satu pertimbangan MA dalam putusannya menyatakan
dalam penggunaan hak jawab, Mahkamah agung berpendapat bahwa apabila penggunaan hak jawab tersebut tidak digunakan, maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi reporting yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita, sehinga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif, “jelasnya

Piter mencontohkan, dalam perkara pidana dengan terdakwa Bambang Harymurti atas laporan TW Mahkamah Agung dalam putusannya juga membatalkan putusan Pengadilan sebelumnya dan membebaskan terdakwa. Dalam pertimbangannya MA merujuk pada UU Pers tentang kebebasan pers sebagai hak asasi warga Negara dijamin kebebasannya.

“Berita berita tersebut memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik wartawan dan bantahan dari TW sudah dimuat, maka menurut MA pemberitaan tersebut tidak dapat dikategorikan berita bohong,” jelas Piter Hadjon.

Piter Hadjon menegaskan, berkaitan pemberitaan tentang Agustinus Payonh Boli, sebelumnya ia sudah dikonfirmasi oleh wartawan Zonalinenews yang jawabanya menyatakan: Ini tidak ada hubungan dengan publik ibu…tidak merugikan siapapun. Orang investasi bisnis, wirausaha dll. itu urusan privasi orang, jadi saya tidak suka komentar, Jawab Agus Boli via WA.

” Ya itu hasil investigasi dari wartawan dan sudah mengkonfirmasi dan jawaban Agustinus Boli sebagaimana tersebut di atas, maka berita tentang Wabup Flotim dagang BBM adalah berita “benar” dan konfirmatif, karena wartawan yang bersangkutan telah memenuhi kaidah- kaidah jurnalistik dan kode etik wartawan sehingga berita tersebut berimbang dan cover both side. Terus apanya yang mau dituntut..? tanya Piter.

Menurut Piter, dalam kasus gugatan perdata terhadap jurnalis dan media di yang terjadi di Medan, penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah dicemarkan nama baiknya dalam pemberitaan di harian Garuda Medan tertanggal 14 November 1989. Mahkamah Agung pada saat itu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, karena penilaian dan pertimbangan yang disimpulkan menyimpang dari ketentuan, jiwa, dan semangat yang digariskan dalam UU No 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers. Mahkamah Agung berpendapat dalam putusan sebagaimana yang tersebut di atas bahwa pers adalah lembaga masyarakat dan sekaligus alat perjuangan nasional yang membawa dan menyampaikan pesan-pesan, baik berbentuk pemberitaan, ulasan, maupun pandangan-pandangan yang bersifat idiil yang komitmen dan terikat pada asipirasi, cita-cita memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta hati nurani masyarakat dan bangsa[1]. Selain Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas bahwa fungsi kebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers maka kepada masyarakat diberikan hak jawab. Dimana tujuan pemberian hak jawab adalah agar kebebasan pers disatunafaskan dengan tanggung jawab pers[2].
Mengenai kebenaran atas suatu peristiwa Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa kebenaran yang diberitakan oleh pers merupakan suatu kebenaran yang elusive yang berarti sukar dipegang kebenarannya, dimana kebenaran yang hendak diberitakan sering berada diantara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena itu kebenaran yang elusive tidak mesti merupakan kebenaran absolut

Piter Hadjon menambahkan dalam penggunaan hak jawab, Mahkamah agung berpendapat bahwa apabila penggunaan hak jawab tersebut tidak digunakan, maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi reporting yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita, sehinga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif .

Sementara dalam perkara pidana yang dihadapi oleh Bambang Harymurti, Mahkamah Agung kembali menegaskan tentang kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ketentuan KUHP sementara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berdasarkan UU Pers

” Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa pemberitaan yang dibuat oleh wartawan berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 dilindungi sebagai kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pemuatan berita oleh terdakwa juga dinilai oleh Mahkamah Agung telah berimbang dan cover both side, mematuhi dan memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik wartawan dan bantahan dari Tomy Winata juga telah dimuat, maka pemberitaan tersebut, menurut Mahkamah Agung tidak dapat dikategorikan sebagai berita bohong. Selanjutnya Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa harus ada pembuktian tentang hubungan kasualitas antara adanya ancaman atau serangan terhadap Tomy Winata atau terhadap hak miliknya dengan pemberitaan yang dilakukan Majalah Tempo,” tegas Piter.(*team)