Tingkatkan Sinergitas, Polres dan Kodim Alor Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu


IMG-20190322-WA0022

Zonalinenews- Kalabahi,- Apel gelar pasukan pengamanan dalam rangka menghadapi pemilu 2019 berlangsung di Lapangan Mini Kalabahi Jumad, 22 Maret 2019 pagi.

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Alor AKBP. Patar Silalahi, S.I.K didampingi Dandim 1622/Alor Letkol Inf. Sopyan Munawar, S.Ag ini bertajuk, tingkatkan sinergitas TNI – POLRI dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif.

Kapolres Alor dalam membacakan amanat Mentri Koordinasi Politik Hukum dan HAM Wiranto mengatakan pemilu serentak 2019 akan menjadi warisan, kebanggaan sekaligus sorotan dunia intenasional.

“Sukses tidaknya perhelatan demokrasi ini tergantung kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota parpol dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, tetapi juga pihak penyelenggar baik KPU, Bawaslu maupun DKPP wajib hukumnya menunjukan kinerja yang objektif dan transparan,” ujar Patar.

Lanjutnya, tidak ketinggalan fungsi dan peran TNI-Polri yang berada diluar lingkup penyelenggara pemilu. Akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

“Pemilu serentak ini juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspurasi rakyat, juga sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia,” katanya.

Patar menambahkan konteks pemilu bukan merupakan ajang membenturkan satu pihak, kubu dengan pihak dan kubu lainnya, namun sejatinya pemilu memiliki pilar memilihpemimpin bukan mengadu pemimpin.

“Momen ini harus menjadi ajang untuk kompentensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang akan memilihnya menjadi pemimpin,”ungkap Patar Silalahi.

Menurutnya, terkait penyelenggaraan pemilu serentak ini masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat lancarnya penyelenggaraan.

“Kita ketahui bersama Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang di prediksi akan timbul di setiap daerah. Pemetaan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan keertiban masyarakat,” ucapnya.

Untuk itu dirinya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

“TNI-Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu, apabila menemukan kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu serentak 2019,” tegas pria asal Medan ini.

Kapolres Alor menyebutkan, dalam tahapan pemilu ini muncul berbagai berita hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan lainnya.

“Berita hoax yang disampaikan terutama melalui medsos, politik identitas dengan menggunakan isu sara tentunya memiliki tujuan politis. Ini merupakan alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pelakunya harus diambil dengan tindakan tegas,” lanjut Patar.

Dirinya juga menyampaikan jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pemngamanan pemilu ini cukup besar, sebanyak 454.133 orang yang didukung dengan alutista sesuai potensi kerawanan yang ada.

“Ini kita laksanakan semata-mata untuk menunjukan, negara didukung oleh rakyatnya sangat serius dan beryanggungjawab agar gelaran pesta demokrasi bisa berjalan baik,” ungkapnya.

Untuk itu ia berharap kepada seluruh prajurit dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab.

“Bagi prajurit bayangkari negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya. Pedomani seluruh prosedur tetap yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum,” Pungkas AKBP. Patar Silalahi, S.I.K. (*pepenk)