Dinilai Salahi Aturan, APLH Alor Desak Pemerintah Hentikan Pembangunan SPBU Waisika


IMG-20190516-WA0072

Zonalinenews – Kalabahi – Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut oleh PT Ombay Sukses Persada menuai protes. Selain dinilai menyalahi aturan karena masuk ke dalam wilayah konservasi, proyek itu pun dibangun dilokasi yang tidak sesuai kesepakatan bersama oleh perusahan dan masyarakat setempat.

Hal ini membuat Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (APLH) Alor menggelar unjuk rasa di kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Mereka juga menggelar aksi serupa di depan Kantor Bupati Alor Kamis, 16 Mei 2019 pagi.

Perwakilan masyarakat ATL, Nansioner Salang menyebutkan sangat mendukung pembangunan SPBU karena untuk kepentingan umum.

“Yang menjadi dasar penolakan kami adalah, pembangunan tersebut bukan pada lokasi yang sudah kami sepakati bersama,” kata Salang.

Menurutnya, lokasi pembangunan SPBU berada didekat sumber mata air dan mempunyai dampak sosial bagi masyarakat.

“Kami sudah mulai merasakan dampak dari penebangan pohon di lokasi itu. Debet air mulai berkurang. Kalau sudah begini, bagaimana dengan sawah kami,” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan aliansi, sekretaris kantor BLHD Evrim Bessie menyampaikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin kepada PT. Ombay untuk melakukan pembangunan SPBU.

“Sampai saat ini belum ada dokumen pembangunan yang masuk ke kami untuk dilakukan kajian dan rekomendasi kajian lingkungan keluar. Sekali lagi kami tidak tau itu,” ucap Bessie.

Lanjutnya, jika pembangunan itu berada dekat dengan mata air, tentunya pihaknya tidak akan mengeluarkan izin dan rekomendasi sekalipun masyarakat sudah memberikan tanah kepada perusahan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk segera turun ke lokasi peninjauan dan mengkajinya. Yang pasti kami akan menindaklanjuti laporan ini dan mencari tau pihak mana yang mengeluarkan izin,” sambungnya.

Senada juga disampaikan Asisten I Amirullah ketika ditemui aliansi di Kantor Bupati yang mengatakan pembangunan SPBU harus melalui suatu kajian.

“Jadi kajiannya macam-macam, seperti dampak sosial, lingkungan hidup dan juga masalah lainnya. Dari aspek amdal sampai saat ini belum ada dan pembangunan itu ilegal,” tegas Amirullah.

Asisten I menambahkan, atas dasar itu, pemerintah sudah langsung berkoordinasi dengan camat agar pembangunan itu dihentikan.

“Ini perintah. Ada perintah secara lisan dan tertulis dan hari ini saya gunakan pendekatan perintah secara lisan. Kalau pemerintah bilang hentikan maka hentikan,” ujarnya.

Amrirullah juga mengatakan setiap pembangunan, ada wilayah peruntukannya yakni rencana tata ruang wilayah. (RTRW).

“Kalau tidak ada RTRW nya maka tidak bisa dilakukan pembangunan walaupun kajian lingkungan hidup memungkinkan. Sekali lagi saya katakan, pembangunan itu ilegal,” pungkas Amirullah.

Dari pantauan media, atas desakan aliansi, asisten I akhirnya memutuskan untuk langsung menuju ke lokasi untuk menghentikan pembangunan SPBU tersebut. (*pepenk)



TAG