DKPP RI Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu Alor


IMG-20190517-WA0000

Zonalinenews – Kalabahi – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar sidang putusan dengan agenda pembacaan putusan atas 22 nomor perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ruang sidang DKPP Lantai 5 jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Kamis, 16 Mei 2019 petang.

Sidang yang berlangsung sekitar 4 jam ini dipimpin langsung oleh Harjono selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai anggota majelis.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Anggota Majelis Alfitra Salam dan dilanjutkan oleh Ida Budhiati atas nomor perkara 68-PKE-DKPP/IV/2019 atas pengaduan No. 63-P/L-DKPP/III/2019 atas nama Imanuel E. Blegur, yang dikuasakan kepada S. Santoso dkk, telah memutuskan lewat Rapat Pleno yang dihadiri oleh 6 Anggota DKPP Republik Indonesia, dengan putusan :

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.

2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Dominika Deran selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Alor, Teradu II Amirudin Bapang, dan Teradu III Orias Langmau, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Alor.

3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Madriyana Cendana Pong selaku Anggota KPU Kabupaten Alor.

4. Merehabilitasi nama baik Teradu V Thomas M Djawa selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Teradu VI Jemris Fointuna, Teradu VII Baharudin Hamzah, Teradu VIII Melpi Marpaung, dan Teradu IX Noldi Tadu Hungu, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi NTT.

5. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu X Fransiskus Fansnya selaku Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, dan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi NTT dan mengembalikan yang bersangkutan ke lembaga asal.

6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s.d III paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.

7. Memerintahkan KPU Provinsi NTT untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.

8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap V s.d Teradu IX paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.

9. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu X paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan.
Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Anggota Bawaslu Alor Amirudin Bapang yang juga Teradu II saat dihubungi media lewat telepon genggamnya membenarkan adanya putusan tersebut.

” Iya benar, hari ini ada sidang kode etik sesuai dengan surat panggilan yang dikeluarkan oleh DKPP Republik Indonesia. Agendanya pembacaan putusan DKPP atas 22 nomor perkara termasuk didalamnya nomor perkara 68-PKE-DKPP/IV/2019 atas pengaduan No. 63-P/L-DKPP/III/2019 atas nama Emanuel E. Blegur yang dikuasakan kepada S. Santoso dkk,” ujar Amir.

Lanjutnya, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, tentu mentaati dengan baik putusan yang telah dibacakan dan ditetapkan itu.

“Syukur Alhamdulillah atas putusan yang telah ditetapkan hari ini, artinya secara hukum telah jelas dan terang benderang bagaimana kami melakukan proses penanganan pelanggaran di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Bapang menambahkan, putusan ini juga merupakan informasi kepada seluruh pihak atas kinerja Bawaslu Kabupaten Alor khususnya dalam proses penanganan pelanggaran pada pilkada kabupaten Alor yang telah kita lalui bersama.

“Putusan ini juga tidak membuat kami harus bersuka ria. Namun, segala proses yang terjadi sampai dengan hari ini merupakan proses yang sangat berharga, sekaligus menjadi media pembelajaran dan referensi dalam menjalankan seluruh tugas yang telah diamanahkan diatasi pundak kami” tutup Amir Bapang.(*pepenk)