Foto Dalam Masa Sidang I Tahun 2019 DPRD Kota Kupang

Fraksi Golkar Dan PAN Minta Pemkot Kupang Pertimbangkan Pemberhentian 369 PTT


foto Dalam masa Sidang I Tahun 2019 DPRD Kota Kupang

foto Dalam masa Sidang I Tahun 2019 DPRD Kota Kupang

ZONALINENEWS.COM – KUPANG, Fraksi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang minta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pertimbangkan keputusan Wali Kota Kupang tentang pemberhentian kontrak 369 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan April lalu.

Sekertaris Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon saat membaca pemandangan umum Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang tahun Anggaran 2018 dalam Sidang I tahun 2019 DPRD Kota Kupang di ruang rapat utama Gedung DPRD Kota Kupang, Senin 13 Mei 2019. Dia mengungkapkan, sesuai peryataan pemerintah bahwa pemberhentian PTT didasarkan oleh hasil kajian pada pelaksanaan hasil tes yang dinilai yakni aspek tes teori, kinerja dan rekapan absen selama setahun dan pemberhentian tersebut menjadi suatu bentuk pembinaan dan memberi efek jera terhadap disiplin dan peningkatan kinerja PTT. Namun, yang menjadi pertayaan Fraksi Partai Golkar, mengapa pemberhentian tenaga PTT diberlakukan hanya untuk 369 orang saja bukan menyeluruh kepada 1. 741 tenaga PTT yang ada di lingkup Pemkot Kupang dan dilaksanakan pada bulan April bukan bulan Desember lalu. Sedangkan alokasi anggaran untuk tenaga PTT sudah dianggarkan pada saat pembahasan anggaran murni beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada Pemkot Kupang agar dalam mengambil kebijakan harus konsisten dengan pelaksanaannya. “Fraksi Partai Golkar menyetujui apabila Pemkot Kupang pada waktu mendata masih membutuhkan tenaga PTT yang diberhentikan akan dipanggil untuk melaksanakan tugas kembali berdasarkan usulan kebutuhan perangkat daerah,” ungkap Dogon.

Selain itu juga terkait dengan peryataan Wali Kota Kupang terhadap lembaga DPRD kota Kupang,. Fraksi Partai Golkar, kata Dogon menyakan hal tersebut secara Undang – Undang Pemerintah dan DPRD adalah mitra sejajar. Sebagai mitra yang baik perlu saling mendukung, mengkritisi dan mengingatkan apabila salah satu pihak berjalan tidak sesuai dengan aturan, bukan dengan menyalahkan bahkan sampai mempermalukan dengan melontarkan kata – kata yang bukan menunjukan sebagai pejabat publik. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mengharapkan kedepan dalam menyampaikan satu peryataan ke publik harus mempertimbangkan berbagai aspek sehingga peryataan yang disampaikan memberikan dampak positif bagi opini publik.

Sementara itu juga Fraksi PAN DPRD Kota Kupang pada kesempatan yang sama dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Sekertaris fraksi PAN, Jainudin Lonek mengungkapkan terkait SK Pemberhentian PTT di lingkup Pemkot Kupang, Fraksi PAN meminta kepada Pemkot Kupang agar mempertimbangkan untuk memperkerjakan kembali PTT yang telah diberhentikan sampai pada akhir nasa anggaran tanun 2019. Karena anggara telah dibahas dan ditetapkan DPRD Kota kupang bersama Pemkot Kupang pada anggaran murni tahun anggara 2018.

Sementara itu juga tanggapan wali Kota Kupang terhadap pemandangan umum anggota lewat Fraksi – Fraksi yang dibacakanoleh wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Selasa 14 Mei 2019 di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Kupang. Dia mengatakan, berkaitan dengan permintaan Fraksi Dewan yang terhormat agar pemerintah mempertimbangkan untuk memperkerjakan kembali PTT yang diberhentikan pada akhior masa anggaran 2019 karena anggaran telah dibahas dan ditetapkan DPRD Kota Kupang bersama Pemkot Kupang pada anggaran murni tahun 2018. “Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan rekruitmen kembali PTT akan disesuaikan denagan kebutuhan disetiap perangkat daerah dan ketersediaan anggaran serta mempertahatikan Peraturan Wali Kota nomor 8A tahun 2011 tentang PTT di lingkup Pemkot Kupang,” ungkap Hermanus. (*hayer)